tag:blogger.com,1999:blog-5360551708733963842023-11-16T01:19:56.137+07:00Asaad Ahmad, S.H.Blog Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jurusan Hukum Teknologi Informasi dan KomunikasiAsaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.comBlogger40125tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-22245936932505373952013-06-18T16:25:00.001+07:002013-06-18T22:15:29.886+07:00BBM Naik? Harus bagaimana?<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="line-height: 14px;">Perubahan apa diseputar cara kita memandang BBM? Kita samakan dulu dasarnya agar jangan diputar- putar otak kepentingan dan otak politik. </span></span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;">BBM itu barang impor, lebih dari 50 pct sudah impor, dibeli dengan USD yang sebagian dibayar oleh hutang. Cadangan migas yang bisa diolah dari bumi kita semakin hari semakin turun. Untuk meningkatkannya, negara harus investasi baru, yang ternyata katanya uangnya tidak ada, bahkan pengetahuan tidak dikembangkan. Punya cadangan minyak tanpa teknologi itu omong kosong bisa dapatkan minyak. Sudah terlalu lama Indonesia tidak investasi dalam teknologi baru. Untuk datangkan asing yang punya teknologi kita berantem terus. Seperti biasa politik mengacaukan pengambilan keputusan. Indonesia sudah lama keluar dari keanggotaan OPEC karena sudah tidak menjadi negeri eksportir lagi. Sementara di Venezuela, Qatar, Saudi, Rusia, dll. cadangan migas sangat besar, sehingga efisien untuk dikelola, terletak disatu lokasi yang mudah. lokasi temuan- temuan migas Indonesia saat ini kecil- kecil, berjauhan, dan kita tinggal di negeri kepulauan yang mahal transportasinya.</span></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;">Kedepan, siapapun presidennya, kita masih bakal ribut besar. Masih ada potensi besar keributan karena :</span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; line-height: 14px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Harga BBM akan naik terus, sejalan dengan penurunan cadangan dunia dan meningkatnya populasi dunia. </span></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; line-height: 14px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kita semua masih berpikir kita adalah negeri yang kaya minyak, padahal kenyataannya tidak.</span></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; line-height: 14px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Amerika Serikat sudah menemukan teknologi baru dalam bahan bakar: Shale-Gas yang harganya sangat murah, sementara cost lama yang kita pakai sudah mahal disini.</span></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; line-height: 14px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Pemberantasan korupsi selalu dilawan oleh para politisi, dan sebagian besar terlibat dalam bagi-bagi</span></span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; line-height: 14px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Cara berpikir kita subsidi yang dikurangilah sumber kenaikan harga- harga pangan, padahal penanganan yang kelirulah yang menyebabkan kenaikan harga pangan. yang menangani pertanian siapa? tau lah orangnya </span></span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;">subsidi yang dipicu hutang justru akan membuat harga- harga pangan mahal. Dimana logikanya? logikanya simpel saja, cadangan devisa terkuras, kurs jebol, maka orang Indonesia akan membayar tepung, beras dll dengan rupiah yang lebih mahal.</span></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;">Maka pesan saya: jangan bertengkar, perbaiki segera, dorong pemberantasan korupsi, beralih ke energy alternatif, dan harus ada disinsentif untuk menghamburkan fossil fuel, yaitu harga harus mahal, biar kita tidak mabuk minyak. Kalau anda cinta lingkungan maka anda harus realistis, BBM murah memicu efek gas rumah kaca dst.</span></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;">oh iya, saya bingung mejawab tentang ketakutan kenaikan harga- harga kalau BBM naik. Masalahnya sebelum BBM naik harga- harga sudah naik bukan? Daging dan bawang misalnya. Dan kemarin- kemarin kok anteng saja?</span></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;">catatan: menteri yang ngurusin pertanian (juga didalamnya termasuk peternakan) dari partai yang katanya menolak kenaikan harga BBM loh </span></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">sumber : twitter Rhenald Kasali</span></div>
Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-22766885281474371242013-05-19T10:37:00.000+07:002013-06-04T12:57:12.522+07:00Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Impunitas yang tersembunyi<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="line-height: 150%;">Impunitas atas
pelanggaran hak-hak enonomi, sosial dan budaya merupakan salah satu masalah
yang hingga saat ini sulit dipecahkan. Bila disbanding dengan
pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik yang telah memiliki
mekanisme yang memadai baik di tingkat nasional maupun internasional, maka
pelanggaran-pelanggaran massif di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
sangat jauh dari jamahan negara.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b>Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam
Rezim Hukum Hak Asasi Manusia<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Tidak berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, hak ekosob merupakan
bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional. Bersama-sama
dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari <i>the international bill of human rights</i>.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Pengikatan terhadap hak ekosob itu diwujudkan dengan mempositivikasikan
hak-hak tersebut ke dalam bentuk perjanjian multilateral (<i>treaty</i>). Rumusannya tertuang dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya (<i>Covenant on Economics, Social
and Cultural Rights</i>-CESCR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1966
bersama dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Karena ia telah diterima oleh lebih dari seratus negara. Sebagian ahli
hukum hak asasi manusia internasional menganggap, perjanjian dengan karakter
yang demikian ini, telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan
internasional, ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Pembahasan dari sudut legal ini menunjukan betapa kuatnya kedudukan hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya. Ia berkedudukan sama dengan hak-hak sipil dan
politik. Tetapi persepsi yang berkembang mengenainya menunjukan realita yang
lain, yakni memosisikannya dalam kedudukan yang tidak berimbang dengan hak-hak
sipil dan politik.<br />
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b>Kewajiban Negara dalam Konteks Memajukan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Berdasarkan kajian-kajian mutakhir hak-hak ekosob, para pakar mulai
menyadari bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ternyata tidak melulu
merupakan hak-hak positif. Ditemukan cukup banyak hak yang diakui di dalamnya
menuntut bukan saja negara tidak mengambil tindakan tertentu untuk melidungi
hak. Jadi bukannya melulu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, negara harus mengambil langkah-langkah
dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan tersebut berhasil (<i>obligation of result</i>). Akan tetapi,
dalam waktu yang bersamaan, negara tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang
menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (<i>obligation of conduct</i>). Jadi jelas
mengapa dikatakan keliru jika tanggung jawab negara dikatakan terbatas pada (<i>obligation of result</i>).</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Prinsip-prinsip <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on"><i>Maastricht</i></st1:place></st1:city> –
yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum internasional tentang tanggung jawab
negara berdasarkan CESCR – dengan gambling juga menolak pemisahan tanggung
jawab negara ke dalam apa yang disebut sebagai <i>obligation of conduct</i> di satu sisi dan <i>obligation of result</i> di sisi yang lain.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Maka, menjadi jelas kiranya bahwa sebetulnya tidak terdapat perbedaan
tanggung jawab dalam pemenuhan antara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan
hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, anggapan selama ini yang menyatakan
bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu bersifat non-justiciable jelas menyesatkan.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><br /></b>
<b>Menguak Impunitas terhadap Pelanggaran
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Tanggung jawab negara dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
tidak hanya dalam bentuk <i>obligation of
result</i>, tetapi sekaligus dalam bentuk <i>obligation
of conduct</i>. Dalam konteks tanggung jawab yang demikian ini,
kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekosob harus dapat
menunjukan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Dengan demikian, kebijakan negara dalam konteks pemenuhan hak-hak ekosob
tidak terkait langsung dengan pilihan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu
negara, apakah pro-pasar atau sistem komando.</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Prinsip-prinsip <st1:place w:st="on"><i>Limburg</i></st1:place>
memberikan kepada kita pedoman umum tentang bagaimana persisinya kewajiban
tersebut dilanggar oleh suatu negara, yakni:</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: .25in;">
</div>
<ul>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara gagal mengambil langkah-langkah yang
wajib dilakukannya</span></li>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara gagal menghilangkan rintangan secara
cepat dimana negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya</span></li>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi
suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera</span></li>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu
standar pencapaian yang umum diterima secara internasional</span></li>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak
yang diakui dalam kovenan</span></li>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan
pemenuhan secara bertahap dari suatu hak</span></li>
<li><span style="line-height: 150%; text-indent: -0.25in;">Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan
oleh kovenan</span></li>
</ul>
<br />Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-83120914723974619652012-03-10T22:02:00.000+07:002012-03-10T22:02:55.420+07:00TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA<div style="text-align: justify;">MAKNA KATA TOLERANSI</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi "kelompok" yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif.</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Toleransi antarumat beragama atau toleransi antarmazhab umat seagama hingga kini masih diselimuti persoalan. Klaim kebenaran suatu agama atau suatu mazhab mendorong penganutnya untuk memaksakan kebenaran itu terhadap kelompok lain. Lebih tragis lagi ketika penyebaran kebenaran itu disertai aksi kekerasan yang merugikan korban harta benda dan jiwa. Fenomena kekerasan antar pemeluk agama hampir terjadi di seluruh belahan dunia. </div><div style="text-align: justify;">SOAL PARADIGMA</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Dalam paradigma lama, kompetisi misi agama dilakukan untuk menguasai pasar sendiri dan orang lain secara tidak sehat dan sering melanggar etika sosial bersama. Sementara dalam paradigma baru kompetisi harus berjalan secara sehat dan menaati hukum yang disepakati. Di tengah perbedaan agama dan spiritualitas, setiap pemeluk dituntut berkompetisi menjalankan kebaikan (fastabiqul khairat). Dalam paradigma baru orientasinya adalah pengembangan internal umat (intensity of the quality of both devotion to God and righteous living) dan konversi dalam komunitas serta tradisi sendiri (conversion within one’s own community and tradition). Dalam paradigma baru ini, selama seseorang merasakan dia adalah obyek kepentingan terselubung (vested interest) hanya demi alasan-alasan politis atau tujuan-tujuan konversi, maka tidak akan ada kontak alami manusiawi (human natural contact), yang merupakan prasyarat penting pertemuan antaragama. </div><div style="text-align: justify;"> Kalau dalam paradigma lama, misi seringkali mengundang pertentangan yang membawa kekerasan dan membangkitkan jihad perang antarpemeluk agama, maka dalam paradigma baru kegiatan misi agama harus membawa persaudaraan universal (human brotherhood, ukhuwah basyariah). Ajakan agama-agama harus lebih mengacu kepada keyakinan yang fitrah dan sejati, tidak semu dan penuh kemunafikan. Ini juga seharusnya membawa kepada wacana etika kemanusiaan global, untuk menjawab isu-isu global dan lintas agama, seperti ekonomi, lingkungan, moral, HAM, dan sebagainya. </div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Imbauan agama-agama sebaiknya mengacu pada platform bersama (common platform, kalimatun sawa), bukan pada perbedaan-perbedaan. Bahkan sejalan dengan paradigma baru ini, kini sedang dikembangkan theology of religions, yaitu teologi yang tidak hanya milik satu agama, tetapi semua agama. Begitu pula sedang dikembangkan teologi pluralis dan teologi transformatif, selain teologi eksklusif dan inklusif yang sudah dipegang mayoritas umat beragama. </div><div style="text-align: justify;">Jika dalam paradigma lama, agama-agama lebih menekankan aspek formal, ritual, simbolik, dan karenanya dogmatis dari doktrin agama, maka dalam paradigma baru, prioritas program keagamaan adalah pemberdayaan keyakinan, sikap dan perilaku keagamaan yang lebih substantif. Ritualitas keagamaan dimaknai secara substantif sehingga sikap keagamaan lebih rasional dan membawa kemanfaatan yang lebih praktis dan konkret. </div><div style="text-align: justify;">PERAN TOKOH</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Seluruh tokoh dan umat semua agama seharusnya selalu mengajak untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdialog, dan bekerjasama dalam tugas-tugas kemanusiaan yang lebih kompleks dan menuntut kerja semua manusia, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan.Tidak ada lagi hasutan dan tuduhan yang diarahkan antarsesama makhluk Tuhan yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Kita semua harus menunjukkan keterbukaan pandangan (openness of mind) dan keinginan untuk belajar (eagerness to learn), dan lebih memperhatikan isu-isu yang tepat. Tidak sepatutnya kita menunjukkan kesombongan religius, intoleransi, dan kemutlakan dogmatik, sementara agama-agama itu sendiri mengajarkan kebalikannya. </div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Kita pun dihadapkan pada sejumlah fakta sosial: bagaimanakah hubungan antar-umat beragama, lebih khusus lagi hubungan antar-iman di tengah pluralitas agama? Fakta sosial secara jelas menyadarkan kita bahwasanya pluralitas agama belumlah berkorelasi positif dengan harmoni agama. Justru fakta berbicara sebaliknya: pluralitas agama seringkali menjadi pemicu konflik sosial dan sentimen keagamaan. Mengapa demikian? Banyak faktor yang bisa menjelaskan. </div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Untuk itu, agenda awal kita adalah bagaimana memecahkan “hambatan teologis” di kalangan umat beragama dalam menerima puralitas sebagai hukum Tuhan. Problem kita adalah kenyataan semakin mengerasnya masyarakat ke arah eksklusivisme, komunalisme, dan bahkan semangat antipluralisme. Padahal, intelektual di panggung atas sedang ramai-ramainya mengusung wacana toleransi, inklusivisme, dan bahkan pluralisme. Jadi, terjadi keterputusan wacana secara kontradiktif, yang jika tidak kita jembatani, akan semakin kencang mengeras terjadinya “jurang wacana” antara intelektual di atas dengan masyarakatnya di level akar rumput. </div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Selama ini, wacana toleransi, inklusivisme dan pluralisme memang sangat elitis. Ia “tercipta” dan “bergerak” hanya pada level elit intelektual kita, tanpa mengakar ke masyarakat bawah. Proses penciptaan, pematangan, dan penyebaran wacana pun, lebih banyak bergerak di sekitar lingkaran elit intelektual semata. Karena itu, mempropagandakan wacana itu hanya sebatas komunitas elit intelektual saja, tidak saja mengakibatkan wacana itu terlalu “elitis”, tetapi juga menjadikan wacana itu mengalami disconnected dengan “problem keumatan”. Basis pluralisme yang diajukan Al-Quran jelas berorientasi pada praksis liberatif, yang langsung berorientasi untuk membebaskan yang tertindas.</div><div style="text-align: justify;">KESIMPULAN</div><div style="text-align: justify;"> Konflik antar umat beragama di Indonesia sangat potensial menjadi pemecah bangsa. Untuk itulah di negeri yang majemuk ini, penting memperbaharui terus-menerus ihwal toleransi beragama. Tujuannya, agar umat beragama bisa duduk bersanding dengan damai, tanpa curiga. Dengan catatan, masing-masing umat demi toleransi tidak kehilangan identitas agamanya. </div><div style="text-align: justify;">Kekerasan antarumat beragama, telah menjadi semacam "religiositas baru" yang menghalalkan segala cara (kekerasan demi kebenaran). Menguatnya iman destruktif yang dijalankan pemeluk agama dan atas nama agama, menjadi "legitimasi Tuhan", khususnya dalam perkembangan eksklusivisme agamanya yang meruyak belakangan ini. Kita tidak dapat memungkiri, ditengah kampanye inklusivisme agama yang jauh dari fobia akan iman yang berbeda, sebaliknya "lintas iman", eksklusivisme justru menguat secara tak terkendali.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-66573015112170616892010-12-20T09:20:00.001+07:002010-12-20T09:23:57.781+07:00SEKILAS TENTANG KOMPUTER<div style="text-align: justify;">Komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menerima input, mengolahnya dan menghasilkan suatu output. Input dapat berasal dari keyboard, mouse dan perangkat lainnya. Pengolah input berupa CPU yang terdiri dari prosesor, mainboard, memori dan harddisk drive. <img src="http://www.blogger.com/img/blank.gif" alt="Rata Penuh" border="0" class="gl_align_full" />Output yang dihasilkan dapat berupa gambar visual yang ditampilkan di layar monitor, printer (hasil cetakan), speaker dan media lainnya. </div><div style="text-align: justify;">Kerja masing-masing komponen dalam komputer saling berhubungan dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen tersebut digolongkan sebagai hardware, software dan user (pengguna). Hardaware adalah komponen computer yang dapat dirasakan secara fisik yaitu dapat dilihat dan diraba, seperti mainboard, harddisk, monitor, speaker dan printer. Software adalah komponen komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba, berupa program yang diolah oleh hardware. User adalah orang yang mengoperasikan software pada hardware computer.</div>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-77503247505509167012010-11-29T22:45:00.003+07:002010-11-29T22:52:28.129+07:00juventus dan kebenarannya<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; "><div style="text-align: justify;">Originally Posted by <strong>Muhventino</strong></div><div style="font-style: italic; "><div style="text-align: justify;">KATA PENGANTAR</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>[Kepada bapak-ibu ketua sidang, sekretaris, serta penguji, dan pembimbing yang saya hormati, sebelum saya memulai mempresentasikan disertasi saya, izinkan saya untuk terlebih dahulu memberikan pendahuluan sekaligus statement of intent saya tentang penelitian ini...]</i></div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>Calciopoli</i> mungkin merupakan salah satu bagian yang paling membentuk & menyadarkan saya tentang <i>apa artinya menjadi fans Juventus</i>. Pertama kali saya mendengar tentang masalah ini <i>circa</i> Mei 2006, jelas saya sangat kaget (<i>coming out of nowhere</i>, gitu loh!). Ketika kemudian dalam perkembangannya Juventus semakin dikeroyok di Italia sana, sampai <i>La Triade</i>cepat sekali mengundurkan diri (walaupun waktu itu saya belum tahu apa alasan sebenarnya), dan tahu-tahu saya dapati tim saya bermain di Serie B, saya sempat tidak habis pikir mengapa Moggi & Giraudo tega melakukan ini. <i>I mean, how could you, of all people, do this?</i> Bahkan Trofi Piala Dunia yang diraih Ale dkk., tidak berarti apa-apa buat saya (sejak 2006 itu saya memang sudah tidak peduli lagi dengan <i>Gli Azzurri</i>), sebelum saya tahu apa yang sebenarnya terjadi (?). Arghhh. Ehm..maaf saya terbawa emosi. Tetapi ketika itu saya katakan kepada diri saya sendiri, <i>‘hey, you know what? I’ll stick to my team, no matter what!’</i> Pandangan saya ketika itu adalah <i><b>apabila</b></i> memang ada rekaman telepon yang menegaskan bahwa Moggi bersalah dan sebuah peradilan (walaupun itu cuma peradilan olahraga) memutuskan bahwa adalah keharusan untuk menghukum Juventus karenanya maka tidak ada yang fans biasa seperti saya bisa lakukan kecuali menerima fakta ini bahwa tim saya curang dan tertangkap basah. Pastinya itu mengganggu saya, tetapi saya harus menerimanya. Yang jelas, Juni-Juli tahun 2006 itu saya tidak membela Moggi atau Juventus karena saya tidak punya alasan untuk itu.</div></i><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jadi saya jalani musim 2006/2007 itu sama seperti musim-musim sebelumnya, bahkan mungkin lebih. Tetapi memang ada yang masih menjanggal di hati saya. Apa itu? Waktu itu, saya mencoba masuk ke forum-forum fans Juve Italia atau Internasional, untuk mencoba mencari tahu ini: <i>Ok, let’s say</i> Moggi memang bersalah, tetapi saya mau tahu bersalah dalam hal apa? <i>When, where, how?</i> Saya pikir latar-belakang ini penting untuk diketahui karena menurut saya memulai penelitian, investigasi—atau apapun namanya—di atas sikap apriori seperti, “Pasti biang keladi semua ini adalah Moratti, <i>...fuck it</i>, jangan-jangan kerusuhan 1998, peristiwa 11 September, invasi Yahudi ke Lebanon-Palestina, resesi ekonomi dunia, dan kenapa HP saya dicopet di KRL tadi malam pekerjaan dia semua,” adalah bukan hanya naif, kekanak-kanakan, tetapi juga yang lebih penting, tidak akan membawa kita kemana-mana (well, kecuali ke halaman registrasi <i>myspace</i> untuk bergabung dengan anak-anak <i>emo</i> di sana). Jadi sekali lagi, ketika itu saya hanya mau tahu, apa sebenarnya kesalahan Moggi—secara mendetail? Jangan harap penjelasan yang kita bisa temui di situs-situs berita olahraga internasional bisa memuaskan dahaga orang-orang yang haus (apalagi media-media olahraga Indonesia yang murahan & dari dulu memang enggak pernah suka Juve)! Tidak ada penjelasan yang benar-benar layak disebut “penjelasan” di sana, kecuali kata-kata, <i>“cheating,”</i> <i>“influencing-fixing match,”</i><i>“altering results”</i> bisa dianggap sebagai sesuatu yang punya nilai secara hukum (malahan lebih mirip opini fans). <i>Circa</i> <u>+</u> akhir 2007, pencarian saya akhirnya berhenti di salah satu forum fans Juve dalam bahasa Italia, j1897.com (sekarang sudah pindah domain). Semenjak menemukan forum ini, saya akhirnya tahu bahwa Juventus justru lebih tepat dicurangi ketimbang melakukan kecurangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nah, forum j1897.com ini jugalah yang kemudian memperkenalkan saya dengan seseorang yang bernama Giuseppe Solinas (<i>nickname</i> dia di internet “gsol”), seorang fans Juve keturunan dan warga negara Italia yang tinggal di Toronto, Canada. Dia mungkin orang pertama yang membuka borok-borok calciopoli ke khalayak Internasional dengan bahasa Inggris. Ini dimungkinkan bukan saja karena dia <i>fluent</i> dalam bahasa Italia-Inggris, tetapi juga karena dia benar-benar meneliti seluruh sisi masalah ini sampai ke ujung-ujungnya (koneksinya yang luas dengan <i>lawyers</i>, jurnalis, pengamat, <i>hardcore fans</i> juga membantu). Ironisnya, jika di forum-forum fans Juve berbasis Italia penelitian orang-orang seperti Giuseppe ini diapresiasi dan dihargai, di forum-forum fans Juve berbasis bahasa Inggris justru sebaliknya. Setengah atau mungkin mayoritas member menanggapi dengan dingin, bahkan menolak mentah-mentah dan sampai memprovokasi Giuseppe dan member-member yang mengapresiasinya dengan respons-respons kekanak-kanakan (menghina, <i>trolling</i>, dll.). <i>Now, don’t get me wrong.</i> Tidak ada salahnya dengan kritik, bahkan bagus, tetapi ada perbedaan yang sangat jelas antara kritik yang dilandasi pengetahuan atau paling tidak rasa penasaran dengan kritik yang semata-mata dilandasi sikap sok tahu, spekulasi, provokasi, atau kedengkian (“karena ternyata ada seorang newbie di forum kebanggaan kita ini sok ‘mengajari’ kita dengan sesuatu yang memang kita tidak tahu, dan dalam proses itu telah mempermalukan kita sebagai sesepuh-sesepuh forum—yang sekali lagi, memang tidak tahu kecuali sedikit”). Yang jelas, bagaimanapun menjengkelkannya, forum-forum jenis yang kedua ini, melalui kritik-kritiknya yang “terawat” maupun yang “tidak terawat,” banyak membantu saya dalam hal ia menampakkan ke permukaan diskusi-diskusi dan debat-debat menarik (belum termasuk saling tukar-menukar cacian) yang dapat mengangkat sisi-sisi permasalahan yang penting namun (sebelumnya) kurang diperhatikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini, saya terus berusaha menjaga kontak dengan pihak-pihak yang ahli dalam bidang ini (Giuseppe, Giu le Mani dalla Juve, forum-forum Italia, dll.), bertanya apa yang perlu ditanya, atau <i>progress update</i>. Adapun tentang tulisan-tulisan Giuseppe, saya sudah mengumpulkannya dan sampai sekarang materinya sudah berjumlah lebih dari 100 halaman kertas jenis A4 (itupun masih belum selesai). Saya juga mengelola grup farsopoli dalam bahasa Indonesia di <i>Facebook</i>, yang di sana saya sudah menerjemahkan beberapa dari tulisan-tulisan tadi (<i>Calciopoli atau Farsopoli: Apa yang Sebenarnya Terjadi</i>).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akhir kata, saya juga ingin mengatakan bahwa saya ada di sini bukan hanya dalam rangka menerjemahkan (gratis pula) tulisan-tulisan penelitian penting seputar calciopoli (karena toh saya yakin kalian semua jago-jago bahasa Inggris, kecuali mungkin yang waktu sekolah suka bolos pas pelajaran bahasa Inggris), tapi juga mendiskusikan masalah-masalah pelik di dalamnya, atau kalau memang perlu, menjawab pertanyaan kalau ada yang mumet untuk dimengerti. Tanpa sedikitpun bermaksud untuk sombong, saya telah mendalami masalah ini selama dua tahun terakhir (walaupun disela-sela kesibukan kuliah, skripsi, <i>real life</i>, dll.) dan karena itu saya rasa saya cukup <i>well-informed</i> untuk berbicara dalam topik ini (kalau ini penting untuk diungkapkan, saya bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai topik skripsi, walaupun tidak jadi). Mudah-mudahan tidak ada yang salah paham, saya tidak pernah merasa paling tahu tentang topik ini, karena itu kalau ada sesuatu yang saya tidak tahu saya akan jujur, atau kalau saya mem-posting pendapat/opini saya/Giuseppe/siapapun, saya akan tegaskan bahwa itu baru opini yang masih harus dibuktikan, terlepas dari masalah inti calciopoli itu sendiri yang sama sekali bukan opini. Sekali lagi, saya membuat ini bukan untuk berkelahi/adu urat dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan saya tentang calciopoli. <b>Saya membuat ini untuk memberikan orang-orang kesempatan yang <i>fair</i> untuk mendengar fakta-fakta yang telanjang (tetapi coba ditutup-tutupi) ketimbang apa yang selama ini dicekoki kepada kita semua untuk dipercaya oleh media-media berbasis (kota) Milan yang terlalu memihak.</b> Terakhir sekali untuk forum ini, kalau masih ada yang bertanya, <i>“Lalu, kenapa tidak dari dulu mengungkapkan ini ke khalayak Tanah Air (forum/media/blog komunitas)?”</i>, silahkan lihat lagi <i>curriculum vitae</i> saya di <i>Lounge Perkenalan</i>. Ok, sekarang mari kita sudahi presentasi basa-basi ini. <i>Let’s roll the dice!</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Forza Juve!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muhammad B.S. / Muhventino</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yapp, sblmnya gw dah sedikit meng-explore forum ini untuk mencari apa ada posting sebelumnya ttg farsopoli. Gw temukan ada 3. Satu di History, 2 lainnya di Team Talk. Dari 3 itu ada satu yang memposting 1 buah artikel yang juga gua punya, walaupun dia nggak menerjemahkan ke B. Indo. Tapi sayang, dia nggak mulai dari awal dan ada beberapa inti masalah yang dicampuradukkan (<i>sorry, no offence</i>), ketika dia kasih <i>follow-up</i>/kesimpulan bahwa inti dari calciopoli adalah AC Milan biang keladinya. Yang mana itu salah. Keterlibatan Milan dalam farsopoli lebih defensif ketimbang ofensif (bukan berarti itu justifikasi lho, sama aja salah). Intinya gini, apa yang gue coba share di sini pendekatannya agak beda dengan yang sudah teman-teman lain lakukan di forum ini. Gue coba mengangkat masalah ini dari awal, <i>in-depth</i>, kronologis, panjang-lebar-lagi-membosankan, dan semampu gw juga dialogis, nggak monologis (kalo ada pertanyaan/ kritik silahkan). Karena gw tahu masalah ini mumet bgt, jd nggak segampang itu memahaminya, dll., dll.<br /><br />Terus tentang masalah "teori", atau "konspirasi." Maaf tapi gue harus meluruskan yah. Calciopoli sama sekali bukan tentang masalah teori, atau konspirasi. Makna sebenarnya dari konspirasi, kalo kita coba lihat ke kamus <i>English grammar</i>, atau tanya orang yang benar-benar ahli dalam bahas Inggris, adalah sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara nyata, atau dengan kata lain, baru sekadar spekulasi. Misalnya, UFO, Elvis masih hidup, atau substansi acara2 gosip di TV-TV Indonesia, dll. Nah, manakala spekulasi ini telah bisa dibuktikan kebenarannya secara riil, maka dia nggak lagi menjadi spekulasi/konspirasi, melainkan dia menjadi fakta. Dan itulah calciopoli—bahkan lebih dari itu semua.<br /><br />Dari sejak awal calciopoli tidak pernah menjadi spekulasi/teori/konspirasi, semua tentang calciopoli adalah FAKTA. Apa dokumen keputusan pengadilan yang menjebloskan Juventus (disitulah ironinya) yang menyatakan bahwa Juventus TIDAK BERSALAH ATAS SELURUH TUNTUTAN YANG DIALAMATKAN KEPADANYA adalah teori? Spekulasi? atau Konspirasi? Karena itulah di Italia, paling tidak di kalangan Juventini & orang-orang yang mau jujur, <i>calciopoli</i> (skandal sepakbola), terutama sejak penelitian2 serius tentang masalah ini keluar, lebih dikenal dengan <i>"FARSO-POLI"</i>, artinya, SKANDAL SANDIWARA.<br /><br />Terus terang gw enggak nyalahin kalian atau siapapun di sini yang selama ini berpikir demikian. <i>Understandable, really..</i> Kita memang nggak diberi kesempatan sama sekali (oleh media) untuk melihat masalah ini dari sumber aslinya yang valid. Bukan hanya kita Juventini/fans bola Indonesia, tapi juga fans bola Internasional di seluruh dunia, di luar dari Italia. Paling tidak, sebagai contoh, itulah yang gue temui 2 tahun terakhir ini di banyak forum-forum bahasa Inggris. Sampai sekarang—kecuali jumlah yang masih sangat sedikit yang <i>aware</i> tentang masalah ini. Karena itulah, kenapa kita ada di sini sekarang. Yeehaa!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><b>WAKE UP CALL</b><br /><br /><br />Kisah ini telah direncanakan selama hampir 10 tahun dan tidak memiliki hubungan apapun dengan sepakbola, melainkan dengan uang, kekuasaan, dan politik. Saya terlibat dalam berbagai aktivitas berkisar tentang <i>Calciopoli</i> dan telah menjadi semacam ahli dalam topik ini. Saya mahir dalam bahasa Italia dan karenanya dapat menelusuri arsip-arsip artikel surat kabar, wawancara, dan buku (ditulis oleh ahli hukum).<br /><br />Bagaimanapun, bukti paling kuat yang Anda bisa dapatkan ada pada membaca pernyataan-pernyataan dan dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh para hakim yang memimpin peradilan dan banding (kasus ini). Kebanyakan fans Juventus dan Anti-Juventus (khususnya yang berada di luar Italia) tidak mengetahui sama sekali bahwa tidak ada secuilpun bukti yang ada yang menghubungkan Moggi dan kawan-kawannya dengan satu saja pertandingan yang diatur. Kebanyakan orang tidak sadar akan deklarasi/pernyataan para hakim bahwa, <b><i>“tidak ada pertandingan yang diatur dan pemilihan wasit juga legal”</i></b> Cesare Ruperto, hakim CAF.<br /><br />Jadi, mengapa dihukum? Sama membingungkannya, mengapa (AC) Milan (hanya) mendapatkan cubitan pada bahu setelah Meani mengancam seorang wasit penjaga garis melalui telepon, <b>“Apabila Milan ada di lapangan biarkan benderamu turun kecuali bola ada di sisi lapangan yang berbeda, kalau tidak kami akan menyembelih kepalamu!”</b> Mengapa seorang investor Inter (Milan) dan eks pegawai Inter dibiarkan untuk mengontrol peradilan ini? Orang ini, Guido <span class="cluetipbanner" rel="hot_text.php?q=nossi" style="border-bottom-color: rgb(0, 102, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; padding-bottom: 1px; color: rgb(0, 102, 0); cursor: pointer; text-decoration: underline; ">Rossi</span>, bukan hanya mennghilangkan bukti yang akan dapat membebaskan Juventus tetapi juga mengabaikan bukti yang dapat mencekal eks majikannya (Inter).<br /><br />Apakah orang-orang tahu bahwa ada bukti rekaman telepon Udinese dan Milan mengatur sebuah pertandingan (agar berakhir seri, <i>-ed.</i>). Apakah orang-orang tahu bahwa ada bukti rekaman telepon Galliani dan Collina bertemu secara pribadi berjam-jam di restoran Meani? Apakah orang-orang tahu bahwa orang yang sama yang mensponsori sepakbola Italia melalui kepemilikannya terhadap TIM Mobile dapat berhasil menyadap panggilan-panggilan telepon yang pada gilirannya digunakan untuk menghabisi Juventus? Apakah mereka tahu bahwa dia memberikan rekaman-rekaman tersebut kepada partnernya (Moratti) secara ilegal melalui seorang petugas polisi yang mengamankan penyadapan itu dan kemudian memerintahkan agar itu semua dihilangkan atau dimusnahkan untuk menjaga agar tidak ada yang dapat digunakan melawan Inter? Pada akhirnya seorang pegawai keamanan pada Telecom Italia mengakui adanya rekaman-rekaman penyadapan “yang mencurigakan” dan petugas polisi tadi pun melakukan bunuh diri pada 21 Juli 2006 (namanya adalah Adamo Bove). Apakah ada orang yang tahu bahwa rekaman-rekaman penyadapan ketika itu tidak pernah diperdengarkan di dalam pengadilan meskipun tim pembela Juventus memohon untuk itu? Demikian juga ketika Juventus meminta untuk menggunakan bukti video, itu juga ditolak.<br /><br />Orang-orang berada dalam kegelapan mengenai kasus ini karena adalah nyaman dirasa bagi sebagian orang untuk mempercayai tim mereka kalah karena ada pihak lain yang curang... yang lainnya tidak menyengaja dalam kegelapan karena bukti-bukti yang ada amat sulit untuk dicari dan berat untuk dipahami (kecuali Anda mahir dalam bahasa Italia). Hasilnya, saya telah mempertimbangkan untuk menulis sebuah buku dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kasus ini (sekarang dikenal di Italia sebagai “Farsopoli”—artinya ‘Skandal Sandiwara’). Saya mempertanyakan tingkat dari <i>public interest</i> (maksudnya, ‘apakah orang-orang benar mau menghabiskan waktu untuk mendengarkan ini semua?’, <i>-ed.</i>). Akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan ini semua dan saya akan benci melakukannya untuk hal yang sia-sia belaka. Untuk saat ini jangan segan untuk bertanya kepada saya apa saja yang kamu inginkan dan saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk menerangi gulita dalam situasi ini. Saya akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; ">Berikut ini adalah beberapa nama dalam posisi-posisi kekuasaan untuk dapat memberikan penggambaran kepada Anda:<br /><br /><b>- Presiden FIGC (pada waktu itu):</b> Franco Carraro (eks-Presiden Milan dan co-owner dari Lazio/Roma melalui kontrolnya terhadap<i>Capitalia Credit Bank</i>).<br /><b>- Presiden La Lega Calcio:</b> Adriano Galliani (Wakil Presiden Milan).<br /><b>- Presiden Asosiasi Wasit Italia (AIA):</b> Tulio Lanese, teman baik dan berafiliasi dengan Silvio Berlusconi, selain juga terkenal sebagai seorang Milanista (dikenali dalam rekaman telepon sebagai Tulio “miLanese”) [sekarang AIA diketuai oleh Marcello Nicchi, sementara Collina menjadi konsultan AIA, <i>-ed.</i>].<br /><b>- Penunjuk Wasit FIGC:</b> Bergamo dan Pairetto yang merupakan bawahan Carraro, Lanese, dan Galliani sebagaimana dibuktikan oleh rekaman. Setelah itu Collina menduduki posisi ini setelah pertemuan rahasia bersama Galliani.<br /><b>- Perdana Menteri (ketika itu):</b> Silvio Berlusconi yang mengontrol beberapa stasiun TV, majalah, dan surat kabar, sebagaimana juga mengontrol salah satu dari partai politik Italia terbesar (Forza Italia). Melalui kepemilikan stasiun TV Berlusconi mengontrol seluruh hak siar TV sepakbola/olahraga (yang darinya dia mendapatkan banyak pemasukan) untuk seluruh tim yang berkompetisi di Serie A dan B (ini kemudian digunakan sebagai cara untuk memeras dalam rangka mempertahankan posisi Milan di jatah lolos ke Liga Champions).<br /><b>- Sponsor Sepakbola Italia:</b> Tronchetti Provera (salah satu pemegang saham terbesar Inter dan sahabat dekat Moratti), yang memiliki <i>Telecom Italia</i> dan anak perusahaannya TIM Mobile, yang bukan hanya menyediakan pemilik Inter Moratti dengan penyadapan telepon tetapi juga mensponsori seluruh kompetisi di Italia (Serie A TIM, Coppa Italia TIM, Supercoppa Italiana TIM). Dia juga pemilik<i>Pirelli Tires</i> (sponsor utama Inter) dan juga pemilik <i>LA7</i> (salah satu stasiun TV Italia terbesar).<br /><b>- Presiden Federcalcio (Penginvestigasi FIGC):</b> Borelli, rekanan politik Berlusconi dan tertangkap basah melakukan pertemuan rahasia dengan Galliani selama persidangan berlangsung.<br /><b>- Komisioner Federcalcio:</b> Guido <span class="cluetipbanner" rel="hot_text.php?q=nossi" style="border-bottom-color: rgb(0, 102, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; padding-bottom: 1px; color: rgb(0, 102, 0); cursor: pointer; text-decoration: underline; ">Rossi</span>, salah satu pemilik saham terbesar Inter dan mantan Direktur Inter serta juga duduk dalam jajaran Direksi Utama <i>Telecom Italia</i>.<br /><b>- Presiden <i>La Gazzetta dello Sport</i>:</b> Carlo Bore, juga merupakan Wakil Presiden Inter.<br /><b>- Editor dan Redaktur <i>La Gazzetta dello Sport</i>:</b> Verdelli dan Cannavo’, keduanya pemegang saham di Inter.<br /><b>- Wakil Presiden Federcalcio:</b> Massimo Moratti, pemilik Inter.<br /><b>- Komisioner Federcalcio saat ini yang sedang menginvestigasi Inter perihal Penggelapan Pembukuan Keuangan:</b> Stefanini, juga merupakan pengacara untuk tim sepakbola La Spezia (yang 40% sahamnya dimiliki oleh Moratti).<br /><br />Jadi, apakah masih terlihat seperti sebuah “Sistem yang dikontrol oleh Moggi”?<br /><br />Pada akhirnya (dan percayalah, masih ada banyak lagi ‘kisah’ yang belum dijelaskan) saya ingin menginformasikan kepada Anda tentang apa sebenarnya tuduhan/dakwaan yang ditimpakan kepada Juventus. Tuduhan pengaturan pertandingan berputar pada 3 poros pertandingan. Ini adalah kunci untuk memahami kasus ini dan seluruhnya telah membuktikan betapa konyolnya kasus tersebut.<br /><br /><b>Pertandingan 1: Lecce-Parma</b>—ya bacaan Anda benar. Pertandingan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Juventus tetapi pertandingan ini membuat Fiorentina bertahan di Serie A pada 2005. Tuduhannya adalah bahwa “wasit yang dikontrol Moggi,” De Santis mengatur pertandingan karena permintaan Moggi setelah Della Valle (pemilik Fiorentina) meminta kepada Moggi pertolongan. Sebenarnya Moggi tidak tahan (benci) dengan De Santis dan De Santis juga tidak tahan dengan Juventus. De Santis-lah (yang mengaku sebagai Interista) yang menganulir sebuah gol Juventus yang sah pada ajang Supercup Italia yang akhirnya membuat Juve kehilangan trofi tersebut sehingga diserahkan kepada Inter secara salah. Seluruh penyadapan telepon berkaitan dengan pertandingan ini menunjukkan Della Valle mengontak Bergamo (penunjuk wasit) dan Carraro (Presiden FIGC) dan Mazzei (Wakil Presiden FIGC) secara langsung tanpa sama sekali menyebutkan Luciano Moggi.<br /><br /><b>Pertandingan 2: Juventus-Udinese</b>—pertandingan yang sebenarnya “diatur” adalah Udinese-Bologna pekan sebelumnya. Asumsinya adalah bahwa “wasit yang dikontrol Moggi” memberikan kartu kuning kepada para pemain Udinese yang sebelumnya telah menerima ambang batas kartu kuning sehingga mereka tidak dapat bermain melawan Juventus. Para pemain yang dihadiahi kartu kuning pada hari itu adalah Pinzi dan Di Michele. Padahal sebenarnya keduanya belum menerima kartu kuning sebelumnya dan keduanyapun ada di lapangan melawan Juventus pada pertandingan berikutnya.<br /><br /><b>Pertandingan 3: Juventus-Sampdoria</b>—di sini tuduhan yang berkembang adalah bahwa “wasit yang dikontrol Moggi” mensahkan sebuah gol yang <i>offside</i> sehingga Juventus dapat melenggang dengan kemenangan 1-0 atas Sampdoria. Pertandingan itu sendiri sebenarnya berakhir 0-1 untuk Sampdoria dengan Aimo Diana mencetak sebuah gol yang <i>offside</i>. Hasil pertandingan tersebut masih bisa diketemukan di <i>espn.com</i> sampai hari ini.<br /><br />Untuk menutup ini, harus digaris-bawahi bahwa baik Cesare Ruperto (hakim CAF) dan Piero Sandulli (hakim CF/Pengadilan Federal) telah menyatakan bahwa TIDAK ADA aksistensi sistem rekayasa kartu kuning direncanakan (<i>no systems of pre-planned yellow cards existed</i>) dan TIDAK ADA pula pertandingan yang telah diatur (<i>no game was fixed</i>) oleh para wasit. Juga telah ditekankan bahwa pengaturan wasit muncul sepanjang musim secara regular/normal. Atau dalam kata lain musim kompetisi itu sah/legal. Panggilan-panggilan telepon menunjukkan tindakan-tindakan tidak sportif (<i>unsportmanlike conduct</i>) dilakukan oleh SELURUH PIHAK akan tetapi ini adalah pelanggaran terhadap ‘Artikel 1’, yang hanya dapat dihukum dengan satu hingga 3 pengurangan poin serta juga kemungkinan denda.<br /><br />Pada akhirnya, bunyi dakwaan hukuman CAF menyatakan bahwa <i><b>“walaupun tidak ada pelanggaran Artikel 6 yang dapat ditemukan di dalam investigasi, kelakukan umum Moggi dan Giraudo (Antonio hanya terdengar pada 3-5 panggilan telepon, kebanyakannya tidak mengandung apapun) telah menciptakan kondisi tidak sportif yang menguntungkan Juventus pada papan klasemen SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN OLEH FINISH PERTAMA MEREKA DI DALAM MUSIM KOMPETISI YANG DIPERSOALKAN.”</b></i> Ini seperti mengatakan bahwa mengemudi adalah bukti bahwa seseorang adalah pencuri mobil. Kesimpulannya, bunyi dakwaan hukuman mencoba untuk meyakinkan kita untuk mempercayai bahwa Juventus meraih sebuah keuntungan yang tidak adil dengan tanpa mengondisikan wasit atau mengatur satu pertandinganpun... Misterius kan?<br /><br />Jangan ragu untuk bertanya kepada saya pertanyaan apapun. <i>By the way</i>, tidak ada satupun rekaman pembicaraan antara Moggi dan seorang wasit atau penjaga garis dengan satu pengecualian: Paparesta menelepon Moggi untuk meminta maaf setelah kesalahan yang dia lakukan membuat Juventus kehilangan satu pertandingan (kalah) melawan Reggina. Moggi hanya menjawab dengan satu kalimat,<i>“Saya tidak punya apapun untuk dikatakan kepada Anda,”</i> dan kemudian menutup telepon.<br /><br />Saya menikmati menyibakkan cahaya tentang masalah ini jadi jangan sungkan untuk menyebarkan poin-poin saya kepada yang lain dan tanya apa saja yang kamu suka.<br /><br />FORZA JUVE!<br /><br /><br />Giuseppe Solinas<br />(Socio di <i>Giu le Mani dalla Juve</i>).</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; ">Seandainya ada teman-teman yang belum tau tentang keadaan “sebenarnya” media-media ternama Italia, ini gambaran global dari saya (kalau ada waktu mungkin kita bisa elaborasi lagi),<br /><b>- La Gazzetta dello Sport.</b> Suratkabar kota Milan, paling populer & beroplah terbesar di Italia. Pemiliknya adalah Carlo Buora. Linknya ke Inter semuanya bersumber dari orang ini. Karena itu banyak redaktur-redakturnya adalah mantan direktur-direktur di Inter. Buora juga VP (wapres) Pirelli dan sekarang malah VP Telecom Italia (TI). Baik Pirelli maupun TI punya sejarah panjang dengan dua direktur Inter (Tronchetti pemilik Pirelli dan Moratti pemilik Inter sementara pada saat yang bersamaan keduanya juga duduk dalam BoD’s TI). Oh iya, <i>calciopoli</i> itu sendiri pada awalnya bermula dari artikel di koran pink kertas toilet ini medio Mei 2006 (perhatikan timing-nya yang di akhir kompetisi. <i>Cute huh?</i>) yang “katanya” mengungkapkan transkrip percakapan antara Moggi dengan beberapa penunjuk wasit. Dari sinilah “keajaiban-keajaiban” itu dimulai..<br /><br /><b>- Il Corriere dello Sport.</b> Dari kota Roma. Koran murahan ini dimiliki oleh <i>RCS Media Group</i>, semacam perusahaan <i>holding company</i>yang presiden direkturnya adalah... Carlo Buora. Dan maaf kalau yang ini juga membosankan: redaktur-redakturnya juga direktur klub yang “ITU” juga. Mereka, sebagaimana seluruh media dari Roma, cukup punya pendekatan yangg simpatik kepada AS Roma, tapi nggak begitu klo dg Lazio.<br /><br /><b>- Il Corriere della Serra.</b> Kurang lebihnya sama dengan <i>Corriere della Sport</i>, mereka dimiliki oleh <i>RCS Media Group</i> juga.<br /><br /><b>- Tuttosport.</b> Ini yang paling kontroversial. Bukankah dari dulu mereka pro-Juve? Umm.. enggak juga. Dari dulu mereka pro-Torino, paling tidak dari perspektif sejarah. Coba aja lihat banner-nya. Ada sesuatu yang familiar? Mereka terkesan “pro-Juve” ya jelas lah sebabnya. Mereka kan dari Provinsi Piemonte, yang penduduknya kalo enggak Bianconeri ya Granata/Torino fans, plus ditambah mereka nggak punya pengaruh di luar region itu, jadi wajar kalo mereka ‘satu-satunya’ yang sering berbicara bagus tentang Juve, atau punya direktori khusus Juventus di websitenya misalnya, dll., dll. Tapi yang orang enggak banyak tahu adalah MEREKA TIDAK (LAGI) PRO-JUVE. Beberapa fakta spektakuler yang perlu kita ketahui:<br />a). FAKTA bahwa belakangan mereka diakuisisi oleh <i>RCS Media Group</i>. Perusahaannya si Carlo Buora tadi, orang yang sama yang juga pernah menjadi presiden Inter untuk sekian lamanya. Lagi-lagi jejaring <i>conflict of interest</i> semakin menjalar.<br />b). FAKTA bahwa beberapa waktu lalu (2007?)—dan ini adalah konfirmasi terhadap “fakta a” di atas, salah satu editor senior mereka dipaksa untuk mengundurkan diri karena dia ngotot mempertahankan/tidak mau mencabut sebuah artikel yang dia tulis yang menyerang Collina dan wasit-wasit (inti artikel itu sebenarnya mengungkapkan perlakuan tidak adil wasit-wasit, terutama Collina, thd Juve).<br /><br />Jadi jangan heran kalau dalam penelitian baru-baru ini media di Italia menduduki peringkat 79 di dunia, ‘seri’ dengan Botswana di Afrika (kalau enggak salah yang mengadakan penelitian Mahkamah Internasional. Hilang entah di mana linknya dari file-file saya. Kalau ada kesempatan insya Allah saya post deh).<br /><br />Perbincangan kita tentang jejaring <i>conflict of interest</i> di media-media ternama Italia berputar pada sosok Carlo Buora. Link-link berikut ini lebih dari cukup sebagai konfirmasi apa yang telah kita uraikan di atas:<br /><a href="http://www.key4biz.it/Who_is_who/2007/02/Buora_Carlo.html" target="_blank" style="color: rgb(34, 34, 156); ">http://www.key4biz.it/Who_is_who/2007/02/Buora_Carlo.html</a><br /><a href="http://www.rcsmediagroup.it/wps/portal/mg/business/newspapers?language=en" target="_blank" style="color: rgb(34, 34, 156); ">http://www.rcsmediagroup.it/wps/portal/mg/business/newspapers?language=en</a><br /><a href="http://www.inter.it/aas/news/reader?L=it&N=35076&stringa=%22carlo%20buora%22" target="_blank" style="color: rgb(34, 34, 156); ">http://www.inter.it/aas/news/reader?L=it&N=35076&stringa=%22carlo%20buora%22</a><br /><br />Jadi, sekarang saya balik bertanya kepada semuanya, dengan seluruh kerendahan hati, <b>apakah mungkin kita bisa mendapatkan potongan-potongan <i>puzzle</i> yang membantu (baca: valid) tentang apa itu <i>calciopoli</i> hanya dengan semata-mata mengandalkan pemberitaan/artikel dari koran-koran itu tadi?</b> <b>Atau sama anehnya, berharap Juventini di Indonesia ini yang haus akan “kebenaran” dibantu dicukupkan hanya dengan mem-posting koran-koran sampah itu tadi?</b> Kalau kita semua menjawab dengan jujur maka kita bisa kembali ke poin yang saya singgung sebelumnya (tentang kebutuhan kita terhadap penelitian mendalam).<br /><br />Ok. Saya jadi ingat dengan kerancuan yang muncul belakangan yang bisa membingungkan banyak orang (termasuk bagi yang selesai membaca pemaparan di atas). Mudah-mudahan tanggapan yang saya rangkum dari Giuseppe setelahnya bisa membantu mematahkannya,<br /><br /><b>Kerancuan:</b><br /># Mengapa beberapa tahun terakhir <i>La Gazzetta</i> seperti berbalik badan dari Inter (dan juga sedikit terhadap Milan) dengan banyak menerbitkan pemberitaan-pemberitaan yang “pro-Juve”? (Contoh <i>DVD Amore Bianconero</i> yang mereka terbitkan, kemudian pada musim 2007-2008 mereka mempublikasikan penelitian statistik mereka yang menyatakan bahwa Juve telah dirampok 7 poin oleh wasit, dsb.)<br /><br /><b>Tanggapan:</b><br />Sederhana saja: isu ekonomi.<br /><br />Iya, ini adalah opini jadi saya pikir <i>fair</i> kalaupun ia diperlakukan demikian (maksud saya masih harus dibuktikan dengan berjalannya waktu, lihat <i>posting</i> pertama saya), walaupun tetap saya tegaskan bahwa ia didasarkan pada sesuatu yang konkrit.<br /><br />Bedebah-bedebah yang ada di kertas toilet pink itu masih dimiliki dan dioperasikan oleh Carlo Buora dan diapun masih tetap berhubungan erat dengan Inter, TETAPI setelah <i>farsopoli</i> terjadi sebuah boikot kolektif para Juventino dimulai. Di antara target utamanya adalah <i>La Gazzetta</i>. Ada beberapa perusahaan lainnya dan saya akan menyediakan <i>link</i>-nya di bawah nanti.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic; ">Oh iya, ini sangat menarik nih. Apa ada yang lain yang mau sedikit mengulik tentang apa <i>CAF</i> itu sebenarnya? <i>CAF</i> adalah singkatan dari <i>Commisione D’Appello Federale...</i> Komisi Banding Federal (<i>Federal Commission of Appeals</i>). <b>Nah pertanyaan besarnya, MENGAPA kok sebuah kasus dimulai di pengadilan banding?</b> Semuanya di Italia tahu bahwa sebuah persidangan reguler (non-sipil) harus dijalankan <b>secara urut</b> seperti ini (tidak bisa dilangkahi):<br /><br /><b><i>Disciplinare</i></b> (<i>Disciplinary</i>, atau sidang tahapan awal)<br /><b><i>CAF</i></b> (Komisi Banding Federal, jika terpidana memutuskan untuk mengajukan banding—setelah dia telah dinyatakan bersalah dalam sidang <i>Diciplinary</i>)<br /><b><i>Corte Federale</i></b> (Pengadilan Federal, jika terpidana memutuskan untuk banding lagi—setelah dia dinyatakan bersalah oleh persidangan <i>CAF</i>)<br /><br />Di setiap negara formatnya seperti itu kan? Saya tidak begitu mendalami tahapan peradilan juridiksi hukum di Indonesia, tapi kalian sudah dapat gambarannya.<br /><br /><b>Nah, di sinilah di mana Guido <span class="cluetipbanner" rel="hot_text.php?q=nossi" style="border-bottom-color: rgb(0, 102, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; padding-bottom: 1px; color: rgb(0, 102, 0); cursor: pointer; text-decoration: underline; ">Rossi</span>, komisioner <i>Federcalcio</i> ketika itu, menganulir tahapan <i>Disciplinare</i> dari persidangan dan walaupun itu adalah ilegal... pertunjukan (sandiwara)nya terus dilanjutkan.</b> Lebih luar biasa lagi, di tahapan <i>CAF</i>, <b>Guido juga menendang seluruh hakim-hakim yang telah dipersiapkan institusi <i>CAF</i> dan memasukkan hakim-hakim yang baru...</b> Apa tidak ada yang lucu tentang itu?<br /><br />Adapun tentang dokumen fisik pengadilannya itu sendiri, saya punya semuanya (dalam format pdf). Bahkan saya punya dokumen materi banding Juventus yang tadinya mau diserahkan ke <i>TAR</i> (Pengadilan Administratif Regional) Lazio, tapi kemudian ditarik kembalik secara misterius.. Bagaimana misteriusnya? Saya tidak mau menjelaskan itu sekarang, tapi kita sedang menuju ke sana, pada waktunya. Ini bukan untuk alasan dramatisasi, saya hanya tidak ingin loncat-loncat. Cukuplah saya katakan sekarang bahwa jika seandainya materi banding Juve ini diserahkan ketika itu dan juga sekaligus kita tahu kenapa itu ditarik kembali oleh Juventus, maka ia akan membebaskan & membersihkan nama Juventus dan juga sekaligus menyeret pihak-pihak baru yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Oleh karena itulah siapa saja teman-teman yang mendalami masalah ini tahu bahwa <i>farsopoli</i> bukan sekedar masalah keterlibatan <i>TIM</i> atau yang lainnya yang saya yakin kebanyakan orang sudah paham, walaupun bukan berarti itu poin yang tidak penting.<br /><br />Saya akan <i>upload</i>/kirim ke siapa saja yang mau. Hanya ada satu masalah, semuanya ada dalam bahasa Italia.<br /><br />Terakhir, siapapun seharusnya tidak perlu takut/khawatir postingannya di-delete mod karena saya yakin mod nggak akan men-delete pertanyaan/usulan yang konstruktif, betapapun sederhananya mungkin di pandangan sebagian orang. Terkadang, pertanyaan yang paling sederhana adalah pertanyaan yang paling penting.<br /><br />Postingan selanjutnya adalah rincian tentang dakwaan <i>CAF</i>, yang isinya bisa dinominasikan sebagai 7 keajaiban dunia selanjutnya.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic; "><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><div>Originally Posted by <strong>Muhventino</strong></div><div style="font-style: italic; ">:idea: <b>TRANSLASI KUNCI DARI DOKUMEN PERSIDANGAN</b><br /><br /><br /><br />Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari dakwaan hukuman yang menjebloskan Juventus ke Serie B.<br /><br />Pertama-tama saya ingin menjelaskan perbedaan antara pelanggaran <i>artikel 1</i> (pengurangan poin) dan pelanggaran <i>artikel 6</i>(degradasi). Artikel 1 adalah tindakan-tindakan tidak sportif (seperti menghina wasit) sementara artikel 6 adalah aktivitas terlarang (pengaturan pertandingan). Oleh karena tidak ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran artikel 6 oleh Juve, CAF dan FIGC melakukan apa yang sebelumnya belum pernah dilakukan (dalam sejarah hukum di Italia). Mereka menciptakan (dan belakangan menganulir kembali) sebuah pelanggaran artikel yang distruktur/dikonstruksi dengan menambahkan secara sekaligus berbagai pelanggaran artikel 1 untuk menciptakan sebuah pelanggaran artikel 6. Ini seperti mengatakan bahwa mencuri 3 <i>grand theft auto</i> = sebuah pembunuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat dikritisi oleh banyak para hakim dan<i>lawyers</i>/ahli hukum lainnya.<br /><br />Saya akan mengutip dakwaan-dakwaan hukuman dari <i>Commissione d’Appello Federale</i> (CAF) dan <i>Corte Federale</i> (CF). Poin-poin pentingnya adalah,<br /><br />- Hlm. 74-75. <i>CAF</i> mengklaim bahwa tidak ada <i>“cupola”</i> atau “Sistem Moggi”, bertolak-belakang dengan keyakinan <i>La Gazzetta</i>.<br /><br />- Hlm. 76. <i>CAF</i> mengklaim bahwa tidak ada pelanggaran artikel 6 terhadap Juventus dan oleh karena itu diperkenalkanlah pelanggaran artikel yang distruktur tadi (yang ditolak oleh banyak entitas legal). Alasan mengapa ini merupakan skandal yang sangat besar adalah karena ia berupaya untuk meyakinkan para pembaca bahwa sebuah tim (Juventus) mampu untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di dalam klasemen dengan tanpa mengatur hasil akhir dari satu pertandinganpun. Pertanyaan saya adalah bagaimana? Satu-satunya cara untuk meraih angka/poin adalah dengan memenangkan pertandingan atau seri. Kalau Juve tidak ditemukan mengatur pertandingan maka bukankah ini artinya klasemen itu sendiri menjadi sah?<br /><br />- Hlm. 83. <i>CAF</i> menyatakan bahwa pemilihan wasit telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan FIGC dan oleh karenanya seluruh penggilan telepon yang dibuat oleh Moggi ke Bergamo adalah legal dan tidak mempengaruhi pemilihan wasit.<br /><br />- Hlm. 101. Saya yakin Anda pernah mendengar sistem kartu kuning Moggi untuk memastikan pemain-pemain kunci ditangguhkan/dilarang untuk bermain pada pertandingan selanjutnya melawan Juve. Pada halaman ini dakwaan <i>CAF</i>menyatakan bahwa kartu kuning tidak direkayasa.<br /><br />- Hlm. 65. <i>CF</i> mengklaim bahwa Moggi dan Giraudo beroperasi secara lepas (independently) dari Juventus dan pemiliknya. Dengan kata lain tim seharusnya dilepaskan dari degradasi dan hanya dua direktur ini yang disidangkan (ini adalah “celah” yang membuat Milan tetap bertahan di jatah <i>UCL</i>).<br /><br />- Hlm. 61. <i>CF</i> menyatakan bahwa Juventus tidak bertanggung-jawab terhadap keselamatan Fiorentina setelah De Santis mempengaruhi (hasil) pertandingan antara Lecce dan Parma yang berakhir seri sehingga membuat La Viola dapat bertahan di Serie A.<br /><br />- Hlm. 66. <i>CF</i> menyatakan bahwa walaupun Moggi tidak mempraktikkan “kemampuannya” untuk mengondisikan pertandingan-pertandingan, dia masih memiliki kemampuan itu. Jadi hanya karena Anda memiliki sebuah mobil dan sebuah botol anggur Anda dapat dihukum karena memiliki kemampuan untuk minum dan mengemudi?<br /><br />- Hlm. 74. <i>CF</i> mengakui bahwa tidak ada bukti pengaturan pertandingan (artikel 6) yang eksis.<br /><br />- Hlm. 77. <i>CF</i> akhirnya mengkonklusikan bahwa bukti yang digunakan terhadap Juventus adalah <b><i>“...keuntungan Juventus dibuktikan oleh posisi mereka dalam klasemen pada akhir musim.”</i></b> Benar... mereka bersalah karena mereka <i>finish</i>pertama. Jadi Anda dapat mengemudi merupakan bukti bahwa Anda juga adalah pencuri mobil. <i>Are you laughing yet?</i><br /><br />Di sini Anda dapat menemukan dokumen persidangan resmi FIGC (dalam bahasa Italia):<br /><a href="http://www.figc.it/italiano/comunicati_stampa_caf/comunicati_stampa_caf_2006/com_stampa_caf_luglio.htm" target="_blank" style="color: rgb(34, 34, 156); ">http://www.figc.it/italiano/comunicati_stampa_caf/comunicati_stampa_caf_2006/com_stampa_caf_luglio.htm</a><br />Link ke-3 ke bawah.<br /><br />Ini adalah artikel yang merangkum seluruh perkara-perkara melanggar hukum di dalam persidangan (termasuk tidak diperbolehkannya untuk mendengarkan rekaman):<br /><a href="http://www.ju29ro.com/farsopoli/38-i-processi-fuorilegge.html" target="_blank" style="color: rgb(34, 34, 156); ">http://www.ju29ro.com/farsopoli/38-i-processi-fuorilegge.html</a><br /><br />Hakim <i>CAF</i> Piero Sandulli diwawancarai oleh <i>Il Giornale</i> pada 27 Juli 2006 di mana dia ditanya apa alasan dibalik dakwaan hukuman yang ia setujui. Jawaban dia adalah, <i><b>“Tidak ada aktivitas terlarang, musim 2004-2005 tidak diatur. Satu-satunya keraguan yang kami miliki adalah Lecce-Parma</b> (yang tidak melibatkan Juventus atau Moggi) <b>yang kami lihat terus-menerus</b> (dengan tanpa video). <b>Yang jelas musim kompetisi itu sah.”</b></i> Saya juga harus menambahkan bahwa Sandulli memiliki rekam-jejak kriminal dalam bentuk aktivitas penipuan ketika ia di <i>Rome City Hall</i> (semacam DPRD Kota Roma) dan dia juga seorang fans fanatik Lazio.<br /><br />Hakim <i>CAF</i> Mario Serio menyatakan dalam sebuah wawancara di <i>La Repubblica</i> pada 27 Juli 2006 bahwa <b><i>“Meskipun tidak ada bukti menyangkut pengaturan pertandingan, Juventus dihukum ke Serie B dan (dua) gelar mereka dicopot setelah mempertimbangkan keinginan kolektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam investigasi.”</i></b> ‘Pihak-pihak’ yang seluruhnya rupanya merupakan Interista dan ini bukan hanya dari sudut pandang seorang fans—melainkan kenyataannya memang demikian.<br /><br />Perhatikan bahwa tidak ada rekaman penggilan telepon yang diperdengarkan di persidangan. Ya benar. Hanya beberapa lembar transkrip yang digunakan, transkrip-transkrip yang telah dimanipulasi oleh mereka yang membeberkannya ke persidangan (ada penjelasan nama-nama dan pengakuannya).<br /><br />Perhatikan bahwa tidak ada bukti video yang diperbolehkan untuk digunakan oleh pembela (tersedia link kepada video-video yang mempersaksikan itu).<br /><br />Perhatikan bahwa tidak ada saksi-saksi yang diperbolehkan untuk dipakai.<br /><br />Perhatikan bahwa pembela memiliki tidak lebih dari 3 hari untuk mengumpulkan argumen mereka dan bahwa mereka tidak diserahi bukti-bukti (yang memberatkan) sebelum persidangan dilangsungkan bertolak-belakang dengan ketentuan hukum.. Akan tetapi justru media yang lebih dulu memegang informasi yang dimiliki penuntut umum. Apakah ini tidak aneh? Wapres Inter Carlo Buare adalah pemilik <i>La Gazzetta dello Sport</i> dan surat kabar ini juga dikelola oleh dua investor Inter (Verdelli dan Cannavo’), sementara <i>Il Corriere dello Sport</i> dikelola oleh Bartolozzi (Manajer Tim Inter).<br /><br />Ini adalah sebahagian kecil dari banyak hal lainnya di luar sana. Inilah mengapa pikiran saya meledak setiap kali mendengar Juve adalah “penipu,” atau bahwa Moggi adalah seorang “kriminal.”<br /><br />Jika diperlukan, saya juga bisa menambahkan banding <i>TAR</i> yang Juventus secara misterius tarik kembali hanya beberapa jam sebelum menuju ke persidangan. Materi banding ini disebut-sebut lebih dari cukup untuk membersihkan nama Juve dan menghancurkan sistem yang memerintah persepakbolaan Italia. Setelah banding ini ditarik kembali oleh Juve, FIGC mengucapkan terima kasih secara publik kepada Luca Cordero di Montezemolo (Direktur <i>FIAT</i> dan Presiden <i>Ferrari</i>). Beberapa bulan kemudian Tronchetti, pemilik <i>Telecom Italia</i> resmi mengumumkan kesepakatan sponsorship dengan <i>Ferrari SpA</i> di Formula 1.</div><div style="font-style: italic; "><br /></div><div style="font-style: italic; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><div style="margin-top: 5px; margin-right: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; "><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2" style="font: normal normal normal 10pt/normal verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif !important; font-size: 10pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(225, 228, 242); color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; border-left-width: 1px; border-left-style: inset; border-left-color: initial; border-top-width: 1px; border-top-style: inset; border-top-color: initial; border-right-width: 1px; border-right-style: inset; border-right-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><div style="font-style: italic; "><b>'Juve Degradasi karena Presiden Inter Massimo Moratti'</b><br />Christian Vieri<img border="0" alt="" src="file:///D:/-=%20JuVenTuS%20F_C%20Sp_A%201897%20=-%20%C2%A4%C2%BB[Juventini%20KasKus%20&%20Juventus%20Club%20Indonesia]%C2%AB%C2%A4%20-%20Page%202%20-%20Kaskus%20-%20The%20Largest%20Indonesian%20Community_files/177760.jpg" /><br />(Goal.com)<br /><br />INILAH.COM, Milan – Mantan bomber Italia Christian Vieri membeberkan rahasia dibalik kasus Calciopoli yang menimpa Juventus. Vieri yakin tokoh yang menyebabkan Calciopoli adalah presiden Inter Milan Massimo Moratti.<br /><br />Pada 2006, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) memutuskan untuk mendegradasi Juventus ke Seri B karena dianggap melakukan pengaturan hasil pertandingan. Skandal yang dijuluki Calciopoli tersebut dianggap sudah mencoreng sepak bola Italia.<br /><br />Tiga tahun berselang, Vieri akhirnya membeberkan rahasia sesungguhnya apa yang terjadi. Mantan striker Inter dan Juventus tersebut menegaskan otak dibalik skandal Calciopoli ini adalah Moratti.<br /><br />Vieri mengaku saat masih membela Inter, semua pemain Inter, termasuk dirinya, diharuskan untuk menandatangani dokumen yang isinya tidak boleh mencerita konspirasi Calciopoli yang dibangun Moratti dan perusahaan telekomunikasi Italia, Telecom Italia.<br /><br />Vieri menilai Moratti sudah gerah dengan sukses yang diraih Juventus saat itu, untuk itu sang presiden Inter menciptakan skandal Calciopoli.<br /><br /><b>“Saya siap menunjukkan kepada siapapun dokumen itu,</b> semua orang tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa menahan ini selamanya. 70% kontrak dibayar oleh Inter, dan 30% lainnya oleh Telecom, yang menggunakan saya sebagai bintang iklan jadi mereka bisa membayar pajak lebih kecil,” ujar Vieri kepada Firenze Viola.<br /><br />“Saya hanya berbicara masalah ini kepada Tuan (Rinaldo) Ghelfi di Inter. Saya turut berduka untuk Juventus karena saya memiliki kedekatan dengan mereka. Sama seperti Milan. Saya pikir saya melakukan suatu yang baik untuk presiden saya, yang memiliki banyak hal terjual karena memiliki kepribadian ganda,” kilahnya.<br /><br />Selain menghukum Juventus, Calciopoli juga memberi pengurangan poin terhadap AC Milan, Lazio dan Fiorentina. Selain presiden Inter Massimo Moratti, mantan presiden Telecom Tronchetti Provera serta mantan presiden FIGC Guido <span class="cluetipbanner" rel="hot_text.php?q=rossi" style="border-bottom-color: rgb(0, 102, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; padding-bottom: 1px; color: rgb(0, 102, 0); cursor: pointer; text-decoration: underline; ">Rossi</span>dianggap ikut membantu Moratti membangun konspirasi ini.<br /><br />Keduanya memang dikenal sebagai orang yang loyal terhadap Inter dan memiliki saham di klub tersebut.<br /><br />Sejak Calciopoli, Inter memang sukses mendominasi Seri A dengan tiga gelar Scudetto beruntun, padahal sebelumnya Inter tidak pernah juara sejak 1989.</div></td></tr></tbody></table></div><br />www. football-italia.net<br /><b><br />New Calciopoli revelations</b><br />Friday 6 November, 2009<br />A witness at the Calciopoli trial in Naples has spoken of his belief that balls used to draw referees for games in the 2004-05 season were in fact 'tricked'.<br /><br />Manfredi Martino, the former secretary to the National Refereeing Commission [CAN] also alleged that former referee designator Paolo Bergamo and Pierluigi Pairetto asked him to put pieces of paper with the names of certain referees into specific balls.<br /><br />“On two occasions Bergamo and Pairetto told me explicitly to put the names of certain games and the names of certain referees into the balls that were easily recognisable,” Martino said.<br /><br />He went on to explain how the balls were recognisable, saying that they were discoloured and looked as if they had been used before.<br /><br />Martino spoke specifically about the draw between a match between Milan and Juventus, which at the time was being billed as a title decider.<br /><br />“My sensation during the draw for the referee for that game was that something hadn't gone right because there was a strange bout of coughing from Bergamo when the journalist employed to make the draw chose the referees' yellow ball.”<br /><br />The testimony has come under scrutiny even from chief prosecutor Giuseppe Narducci.<br /><br />Luciano Moggi's lawyer Maurilio Prioreschi also asked Martino: “Why didn't you say so before?”<br /><br />To which Martino responded: “Perhaps I said it and the Carabinieri didn't verbalise it.”<br /><br />The trial continues.<br /></span></div><div style="font-style: italic; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><br /></span></div><div style="font-style: italic; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; "><br /></span></div></span></span></span></div></div></span>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-71002385000385004302010-11-28T19:03:00.001+07:002010-11-28T19:07:04.467+07:00Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Melengkapi Sistem Perundang-undangan Administrasi Negara<p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">1.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Pengertian Peraturan Kebijakan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Peraturan Kebijakan (beleidsregels, spiegelsrecht, pseudowetgeving, olicy rules) adalah ketentuan (rules bukan law) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan Presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti <i style="mso-bidi-font-style:normal">wetgeving</i> (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan <i style="mso-bidi-font-style:normal">wetgeving</i> atau <i style="mso-bidi-font-style:normal">legislation</i>, tetapi sebagai padanan <i style="mso-bidi-font-style:normal">regel</i> atau <i style="mso-bidi-font-style:normal">rule</i>. Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan <i style="mso-bidi-font-style:normal">beleidsregel</i> daripada <i style="mso-bidi-font-style:normal">pseudowetgeving</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Dalam bahasa Indonesia, istilah <i style="mso-bidi-font-style: normal">regel</i> atau <i style="mso-bidi-font-style:normal">rule</i> mungkin lebih tepat berpadanan dengan kata ketentuan dibandingkan peraturan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan administrasi negara sebagai <i style="mso-bidi-font-style:normal">beleidsregel</i> akan dinamakan ketentuan kebijakan. Dengan memakai kata ketentuan akan nampak bedanya dengan peraturan yang dapat berarti sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah atau peraturan presiden.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaat-azasan (konsistensi) tindakan administrasi. Ketaat-azasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaat-azasan ini berkaitan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (<i style="mso-bidi-font-style: normal">algemene beginselen van behoorlijk bestuur</i>) antara lain azas kesamaan (<i style="mso-bidi-font-style:normal">gelijkheidsbeginsel</i>), azas kepastian hukum (<i style="mso-bidi-font-style:normal">rechtszekerheidsbegin-sel</i>) dan azas dapat dipercaya (<i style="mso-bidi-font-style:normal">vertrowenbeginsel</i>).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, maka akan terjamin ketaat-azasan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">2.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Peraturan Kebijakan dalam Sistem Hukum di Indonesia<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Hukum merupakan suatu sistem karena diikat oleh azas hukum. Oleh karena itu apabila memahami hukum sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mengandung nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan. Demikian halnya dengan suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu sistem yang bersumber pada suatu nilai tertentu. Sistem nilai ini dapat membentuk masyarakat menurut pola yang dikehendaki dan pedoman bagi pembentukan undang-undang dalam menentukan pola tingkah laku masyarakat. Dengan kata lain hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada pada masyarakat, melainkan juga mengarah pada tujuan-tujuan yang dikehendaki.</span><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></span></a><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Pembentukan peraturan perundangan dalam rangka harmonisasi hukum menuju hukum responsif, diselenggarakan melaui proses demokratis dan terintegrasi yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945, untuk menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang harmonis sampai pada tingkat peraturan pelaksanaannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Dalam rangka menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terintegrasi, penting dilakukan harmonisasi hukum dengan maksud melakukan penataan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional, dengan meletakan pola piker yang melandasi penyusunan kerangka sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945. dalam perspektif demikian, harmonisasi hukum dimaksud, saling bersinggungan dengan sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu terciptanya harmonisasi perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Dalam rangka harmonisasi hukum, melakukan penataan dan penyesuaian unsur-unsur sistem hukum nasional serta pembaharuan hukum nasional terutama bidang-bidang hukum yang bersifat umum dan netral. Bidang hukum sebagai landasan hukum dalam menghadapi peningkatan perekonomian pada pemerintahan daerah, seperti halnya dalam peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan. Sebagai landasan dan masalah dalam menghadapi semua itu, dapat diatasi dan ditempuh langkah-langkah dengan melakukan harmonisasi hukum dan praktek melalui upaya penyusunan peraturan-peraturan hukum yang diusulkan melalui salah satu lembaga pemerintahan, yang kemudian diaktualisasikan secara seragam oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaharuan sistem perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang diantaranya adalah:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top:0in" start="1" type="a"> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">UUD 1945<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Undang-undang / Perpu<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Peraturan Pemerintah<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Peraturan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Presiden<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Peraturan Daerah<o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Ditegaskan dalam UUD 1945 setelah amandemen, kekuasaan untuk menjalankan fungsi legislasi membentuk undang-undang tidak berada pada presiden, melainkan pada DPR. Perubahan kekuasaan legislatif membentuk undang-undang tersebut, mengandung implikasi yang mendasar terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian langkah ideal yang perlu untuk ditempuh adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan meletakan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem peraturan perudang-undangan dalam kerangka sistem hukum nasional, yang mencakup unsur-unsur materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Dalam hal isi materi yang berkenaan dengan kepentingan dan kebutuhan internal administrasi pemerintahan, dikenal adanya bentuk-bentuk peraturan yang disebut sebagai peraturan kebijakan (<i style="mso-bidi-font-style: normal">beleidsregels</i>) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang melekat dan berasal dari administrasi negara. Peraturan kebijakan pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan (<i style="mso-bidi-font-style:normal">doelmatigheid</i>) daripada <i style="mso-bidi-font-style:normal">rechtsmatigheid</i> dalam rangka <i style="mso-bidi-font-style:normal">Freies Ermessen</i>, yaitu prinsip kebebasan menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Freies Ermessen akan berarti positif apabila dapat menjadi umpan balik kepada legislatif untuk perbaikan undang-undang. Sebaliknya, Freies Ermessen akan menimbulkan efek negatif apabila timbul budaya pragmatisme, yaitu pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, keberpihakan kepada kelompok kepentingan tertentu dan bersifat sesaat serta berjangka waktu pendek.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Kondisi di atas, seperti apa yang terjadi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan dari menteri dalam negeri sebagai pejabat negara atau admninistrasi negara dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan di daerah. Munculnya kebijakan itu mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan baru dalam rangka pelayanan perizinan, terlebih lagi sebelum terbitnya kebijakan tersebut telah ada peraturan-peraturan lain yang sama-sama mengatur tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan, yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dan terakhir adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan telah terjadi disharmoni di antara peraturan-peraturan tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Menurut Purbopronoto,</span><a style="mso-footnote-id: ftn2" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"> <i style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="SV">Freies Ermessen</span></i><span lang="SV"> dapat berbeda dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Kebijakan merupakan perpaduan jiwa idealistis-realistis dengan pragmatis, sedangkan azas kebijakan dalam azas-azas pemerintahan yang layak adalah suatu pandangan jauh ke depan dari pemerintah. Berkenaan dengan hal itu, prinsip kebebasan menentukan peraturan kebijakan dalam rangka <i style="mso-bidi-font-style: normal">Freies Ermessen</i> harus didasarkan pada azas penyelenggaraan pemerintahan yang layak.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Untuk menjaga konsistensi sistem pembagian kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif secara tegas, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Freies Ermessen</i> tidak dapat dipergunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara teknis. Peraturan kebijakan dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, karena hanya menekankan aspek <i style="mso-bidi-font-style:normal">doelmatigheid</i> daripada <i style="mso-bidi-font-style:normal">rechtsmatigheid</i>. Secara sepintas hal demikian dapat dipandang untuk mengisi kekosongan hukum atau terobosan atas ketentuan hukum yang dipandang sudah tidak memadai. Akan tetapi apabila mengabaikan azas-azas umum pemerintahan yang layak dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-align:justify;text-indent: -.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">3.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Hukum<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial">Freies Ermessen</span></i><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"> Muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan azas legalitas (<i style="mso-bidi-font-style:normal">wetmatigheid van bestuur</i>). Bagi negara yang bersifat <i style="mso-bidi-font-style:normal">welfare state</i>, azas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. </span><span lang="SV" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, <i style="mso-bidi-font-style:normal">Freies Ermessen</i> dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">a.<span style="mso-tab-count:1"> </span>belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian <i style="mso-bidi-font-style:normal">in konkrito </i>terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">b.<span style="mso-tab-count:1"> </span>peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">c.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah.</span><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></span></span></span></a><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna yang berarti:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial">1.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">2.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">3.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">4.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">5.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah dan memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.</span><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span></span></span></span></a><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">4.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Peran Hukum Administrasi Negara Membentuk Peraturan Perundang-undangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1. <span style="mso-tab-count: 1"> </span>Mengatur Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Sesuai dengan obyeknya, maka Hukum Administrasi Negara yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah tata cara dalam lingkungan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Dalam hal pembentukan undang-undang, maka yang mengatur tata cara administrasi negara menjalankan wewenang pembentukan undang-undang antara lain mengenai cara-cara penyusunan RUU dalam rangka pelaksanaan kekuasaan Presiden membentuk undang-undang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:SV">Ketentuan administratif ini sangat penting karena akan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam menyiapkan RUU atau RPP, dll.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">2. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Mengatur Kewenangan Administrasi Negara dalam Membuat atau Membentuk Peraturan Perundang- Undangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Hukum Administrasi Negara baik yang berbentuk undang-undang atau peraturan lain dapat menetapkan badan-badan administrasi negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan atau membuat keputusan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Undang-Undang Nomor 10/2004 dan Undang-Undang Nomor 32/2004, memuat ketentuan yang memberi wewenang kepada lembaga pemerintahan tertentu atau administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan atau membuat ketetapan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">3. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Mengatur Materi Muatan bagi Ketentuan-Ketentuan Administrasi Negara<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Tidak jarang Hukum Administrasi Negara, terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, mengatur mengenai hal-hal yang harus menjadi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu muatan keputusan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Ketentuan tersebut, dapat dijumpai seperti pada bidang perizinan, perpajakan, dll;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Peran Hukum Administrasi Negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pertama, secara struktural, Hukum Administrasi Negara, terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, merupakan bagian utama susunan peraturan peraturan perundang-undangan. Baik dalam jumlah maupun sifat, peraturan perundang-undangan terutama tersusun dari ketentuan Hukum Administrasi Negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Kedua, dari segi fungsi, Hukum Administrasi Negara ikut menentukan cara-cara pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan kewenangan, materi muatan maupun tata cara penyelenggaraan.<o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><br /> <hr align="left" size="1" width="33%"> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Satjipto Raharjo. <i style="mso-bidi-font-style: normal">Ilmu Hukum</i>. Bandung. Alumni. 1986. Hlm. 168.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Koentjoro Purbopronoto. <i style="mso-bidi-font-style: normal">Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara</i>. Bandung. Alumni. 1978. Hlm : 30.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Ridwan H.R. <i style="mso-bidi-font-style:normal">Hukum Administrasi Negara</i>. Jakarta. Rajawali Pers. 2006.Hlm : 179-180.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Ridwan H.R. <i style="mso-bidi-font-style:normal">Hukum Administrasi Negara</i>. Jakarta. Rajawali Pers. 2006.Hlm : 191-192.<o:p></o:p></span></p> </div></div>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-63753680820238496052010-11-28T19:03:00.000+07:002010-11-28T19:07:03.994+07:00Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Melengkapi Sistem Perundang-undangan Administrasi Negara<p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">1.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Pengertian Peraturan Kebijakan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Peraturan Kebijakan (beleidsregels, spiegelsrecht, pseudowetgeving, olicy rules) adalah ketentuan (rules bukan law) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan Presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti <i style="mso-bidi-font-style:normal">wetgeving</i> (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan <i style="mso-bidi-font-style:normal">wetgeving</i> atau <i style="mso-bidi-font-style:normal">legislation</i>, tetapi sebagai padanan <i style="mso-bidi-font-style:normal">regel</i> atau <i style="mso-bidi-font-style:normal">rule</i>. Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan <i style="mso-bidi-font-style:normal">beleidsregel</i> daripada <i style="mso-bidi-font-style:normal">pseudowetgeving</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Dalam bahasa Indonesia, istilah <i style="mso-bidi-font-style: normal">regel</i> atau <i style="mso-bidi-font-style:normal">rule</i> mungkin lebih tepat berpadanan dengan kata ketentuan dibandingkan peraturan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan administrasi negara sebagai <i style="mso-bidi-font-style:normal">beleidsregel</i> akan dinamakan ketentuan kebijakan. Dengan memakai kata ketentuan akan nampak bedanya dengan peraturan yang dapat berarti sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah atau peraturan presiden.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaat-azasan (konsistensi) tindakan administrasi. Ketaat-azasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaat-azasan ini berkaitan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (<i style="mso-bidi-font-style: normal">algemene beginselen van behoorlijk bestuur</i>) antara lain azas kesamaan (<i style="mso-bidi-font-style:normal">gelijkheidsbeginsel</i>), azas kepastian hukum (<i style="mso-bidi-font-style:normal">rechtszekerheidsbegin-sel</i>) dan azas dapat dipercaya (<i style="mso-bidi-font-style:normal">vertrowenbeginsel</i>).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, maka akan terjamin ketaat-azasan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">2.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Peraturan Kebijakan dalam Sistem Hukum di Indonesia<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Hukum merupakan suatu sistem karena diikat oleh azas hukum. Oleh karena itu apabila memahami hukum sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mengandung nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan. Demikian halnya dengan suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu sistem yang bersumber pada suatu nilai tertentu. Sistem nilai ini dapat membentuk masyarakat menurut pola yang dikehendaki dan pedoman bagi pembentukan undang-undang dalam menentukan pola tingkah laku masyarakat. Dengan kata lain hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada pada masyarakat, melainkan juga mengarah pada tujuan-tujuan yang dikehendaki.</span><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></span></a><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Pembentukan peraturan perundangan dalam rangka harmonisasi hukum menuju hukum responsif, diselenggarakan melaui proses demokratis dan terintegrasi yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945, untuk menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang harmonis sampai pada tingkat peraturan pelaksanaannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Dalam rangka menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terintegrasi, penting dilakukan harmonisasi hukum dengan maksud melakukan penataan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional, dengan meletakan pola piker yang melandasi penyusunan kerangka sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945. dalam perspektif demikian, harmonisasi hukum dimaksud, saling bersinggungan dengan sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu terciptanya harmonisasi perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Dalam rangka harmonisasi hukum, melakukan penataan dan penyesuaian unsur-unsur sistem hukum nasional serta pembaharuan hukum nasional terutama bidang-bidang hukum yang bersifat umum dan netral. Bidang hukum sebagai landasan hukum dalam menghadapi peningkatan perekonomian pada pemerintahan daerah, seperti halnya dalam peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan. Sebagai landasan dan masalah dalam menghadapi semua itu, dapat diatasi dan ditempuh langkah-langkah dengan melakukan harmonisasi hukum dan praktek melalui upaya penyusunan peraturan-peraturan hukum yang diusulkan melalui salah satu lembaga pemerintahan, yang kemudian diaktualisasikan secara seragam oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaharuan sistem perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang diantaranya adalah:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top:0in" start="1" type="a"> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">UUD 1945<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Undang-undang / Perpu<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Peraturan Pemerintah<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Peraturan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Presiden<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial">Peraturan Daerah<o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Ditegaskan dalam UUD 1945 setelah amandemen, kekuasaan untuk menjalankan fungsi legislasi membentuk undang-undang tidak berada pada presiden, melainkan pada DPR. Perubahan kekuasaan legislatif membentuk undang-undang tersebut, mengandung implikasi yang mendasar terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian langkah ideal yang perlu untuk ditempuh adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan meletakan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem peraturan perudang-undangan dalam kerangka sistem hukum nasional, yang mencakup unsur-unsur materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Dalam hal isi materi yang berkenaan dengan kepentingan dan kebutuhan internal administrasi pemerintahan, dikenal adanya bentuk-bentuk peraturan yang disebut sebagai peraturan kebijakan (<i style="mso-bidi-font-style: normal">beleidsregels</i>) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang melekat dan berasal dari administrasi negara. Peraturan kebijakan pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan (<i style="mso-bidi-font-style:normal">doelmatigheid</i>) daripada <i style="mso-bidi-font-style:normal">rechtsmatigheid</i> dalam rangka <i style="mso-bidi-font-style:normal">Freies Ermessen</i>, yaitu prinsip kebebasan menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Freies Ermessen akan berarti positif apabila dapat menjadi umpan balik kepada legislatif untuk perbaikan undang-undang. Sebaliknya, Freies Ermessen akan menimbulkan efek negatif apabila timbul budaya pragmatisme, yaitu pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, keberpihakan kepada kelompok kepentingan tertentu dan bersifat sesaat serta berjangka waktu pendek.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Kondisi di atas, seperti apa yang terjadi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan dari menteri dalam negeri sebagai pejabat negara atau admninistrasi negara dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan di daerah. Munculnya kebijakan itu mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan baru dalam rangka pelayanan perizinan, terlebih lagi sebelum terbitnya kebijakan tersebut telah ada peraturan-peraturan lain yang sama-sama mengatur tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan, yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dan terakhir adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan telah terjadi disharmoni di antara peraturan-peraturan tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Menurut Purbopronoto,</span><a style="mso-footnote-id: ftn2" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"> <i style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="SV">Freies Ermessen</span></i><span lang="SV"> dapat berbeda dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Kebijakan merupakan perpaduan jiwa idealistis-realistis dengan pragmatis, sedangkan azas kebijakan dalam azas-azas pemerintahan yang layak adalah suatu pandangan jauh ke depan dari pemerintah. Berkenaan dengan hal itu, prinsip kebebasan menentukan peraturan kebijakan dalam rangka <i style="mso-bidi-font-style: normal">Freies Ermessen</i> harus didasarkan pada azas penyelenggaraan pemerintahan yang layak.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:SV">Untuk menjaga konsistensi sistem pembagian kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif secara tegas, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Freies Ermessen</i> tidak dapat dipergunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara teknis. Peraturan kebijakan dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, karena hanya menekankan aspek <i style="mso-bidi-font-style:normal">doelmatigheid</i> daripada <i style="mso-bidi-font-style:normal">rechtsmatigheid</i>. Secara sepintas hal demikian dapat dipandang untuk mengisi kekosongan hukum atau terobosan atas ketentuan hukum yang dipandang sudah tidak memadai. Akan tetapi apabila mengabaikan azas-azas umum pemerintahan yang layak dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in;text-align:justify;text-indent: -.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">3.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Hukum<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial">Freies Ermessen</span></i><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"> Muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan azas legalitas (<i style="mso-bidi-font-style:normal">wetmatigheid van bestuur</i>). Bagi negara yang bersifat <i style="mso-bidi-font-style:normal">welfare state</i>, azas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. </span><span lang="SV" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, <i style="mso-bidi-font-style:normal">Freies Ermessen</i> dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">a.<span style="mso-tab-count:1"> </span>belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian <i style="mso-bidi-font-style:normal">in konkrito </i>terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">b.<span style="mso-tab-count:1"> </span>peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">c.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah.</span><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></span></span></span></a><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna yang berarti:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial">1.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">2.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">3.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">4.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">5.)<span style="mso-tab-count:1"> </span>tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah dan memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.</span><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span></span></span></span></a><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">4.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Peran Hukum Administrasi Negara Membentuk Peraturan Perundang-undangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1. <span style="mso-tab-count: 1"> </span>Mengatur Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Sesuai dengan obyeknya, maka Hukum Administrasi Negara yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah tata cara dalam lingkungan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Dalam hal pembentukan undang-undang, maka yang mengatur tata cara administrasi negara menjalankan wewenang pembentukan undang-undang antara lain mengenai cara-cara penyusunan RUU dalam rangka pelaksanaan kekuasaan Presiden membentuk undang-undang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:SV">Ketentuan administratif ini sangat penting karena akan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam menyiapkan RUU atau RPP, dll.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">2. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Mengatur Kewenangan Administrasi Negara dalam Membuat atau Membentuk Peraturan Perundang- Undangan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Hukum Administrasi Negara baik yang berbentuk undang-undang atau peraturan lain dapat menetapkan badan-badan administrasi negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan atau membuat keputusan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Undang-Undang Nomor 10/2004 dan Undang-Undang Nomor 32/2004, memuat ketentuan yang memberi wewenang kepada lembaga pemerintahan tertentu atau administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan atau membuat ketetapan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">3. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Mengatur Materi Muatan bagi Ketentuan-Ketentuan Administrasi Negara<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Tidak jarang Hukum Administrasi Negara, terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, mengatur mengenai hal-hal yang harus menjadi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu muatan keputusan administrasi negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.5in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black">Ketentuan tersebut, dapat dijumpai seperti pada bidang perizinan, perpajakan, dll;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Peran Hukum Administrasi Negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pertama, secara struktural, Hukum Administrasi Negara, terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, merupakan bagian utama susunan peraturan peraturan perundang-undangan. Baik dalam jumlah maupun sifat, peraturan perundang-undangan terutama tersusun dari ketentuan Hukum Administrasi Negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:SV">Kedua, dari segi fungsi, Hukum Administrasi Negara ikut menentukan cara-cara pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan kewenangan, materi muatan maupun tata cara penyelenggaraan.<o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><br /> <hr align="left" size="1" width="33%"> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Satjipto Raharjo. <i style="mso-bidi-font-style: normal">Ilmu Hukum</i>. Bandung. Alumni. 1986. Hlm. 168.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Koentjoro Purbopronoto. <i style="mso-bidi-font-style: normal">Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara</i>. Bandung. Alumni. 1978. Hlm : 30.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Ridwan H.R. <i style="mso-bidi-font-style:normal">Hukum Administrasi Negara</i>. Jakarta. Rajawali Pers. 2006.Hlm : 179-180.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText"><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="file:///E:/dokumen/tugas%20uas%20kapsel.doc#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family:Arial"> Ridwan H.R. <i style="mso-bidi-font-style:normal">Hukum Administrasi Negara</i>. Jakarta. Rajawali Pers. 2006.Hlm : 191-192.<o:p></o:p></span></p> </div></div>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-60122065831285158792010-11-28T15:06:00.001+07:002010-11-28T22:11:54.802+07:00menemukan kesehatan dalam pisang<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: justify;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><i><span class="Apple-style-span" style="font-family:arial;"></span></i></span></b></p><span><div style="text-align: justify;">Pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi William bersaudara, pemegang gelar juara berbagai pertandingan tenis putri dunia? Selain skill yang mumpuni, tentunya stamina tubuh yang prima adalah kunci utama bagi mereka untuk tetap unggul di lapangan. Bayangkan! Terkadang Williams bersaudara harus bertanding selama lebih dari 6 jam untuk memenangkan pertandingan!Jika anda cermat memperhatikan, asupan gizi yang menjadi favorit kebanyakan atlet tenis dunia adalah pisang! Ya, pisang menjadi penyelamat bagi mereka. Pisang mempu dengan mudah diserap tubuh dan mengembalikan energi puncak mereka. Secara umum, kandungan gizi yang terdapat dalam setiap buah pisang matang adalah sebagai berikut: kalori 99 kalori, protein 1,2 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 25,8 miligram (mg), serat 0,7 gram, kalsium 8 mg, fosfor 28 mg, besi 0,5 mg, vitamin A 44 RE, Vitamin B 0,08 mg, Vitamin C 3 mg dan air 72 gram.Kandungan buah pisang sangat banyak, terdiri dari mineral, vitamin, karbohidrat, serat, protein, lemak, dan lain-lain, sehingga apabila orang hanya mengonsumsi buah pisang saja, sudah tercukupi secara minimalgizinya. Pilih Pisang Berkualitas Terbaik!Pilihlah pisang yang sudah matang, yang kulitnya hijau kekuning-kuningan dengan bercak coklat atau kuning, sebab ini akan mudah dicerna, dan gula buah diubah menjadi glukosa alami secara cepat diabsorbsi ke dalam peredaran darah, pisang yang mentah akan sulit dicerna. Berbagai Manfaat Pisang : Sumber Kekuatan TenagaBuah pisang dengan mudah dapat dicerna, gula yang terdapat di buah tersebut diubah menjadi sumber tenaga yang bagus secara cepat, dan itu bagus dalam pembentukan tubuh, untuk kerja otot, dan sangat bagus untuk menghilangkan rasa lelah. Manfaat untuk Ibu HamilPisang juga disarankan untuk dikonsumsi para wanita hamil karena mengandung asam folat, yang mudah diserap janin melalui rahim. Namun, jangan terlalu berlebihan, sebab satu buah pisang mengandung sekitar 85-100 kalori. Manfaat bagi Penderita AnemiaDua buah pisang yang dimakan oleh pasien anemia setiap hari sudah cukup, karena mengandung Fe (zat besi) tinggi. Manfaat bagi Penyakit Usus dan PerutPisang yang dicampur susu cair (atau dimasukkan dalam segelas susu cair)dapat dihidangkan sebagai obat dalam kasus penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan cholik untuk menetralkan keasaman lambung.Sebuah pisang dihidangkan sebagai pertahanan terhadap inflamasi karena Vitamin C dapat secara cepat diproses. Ia mentransformasikan bacillus berbahaya menjadi bacillus yang bersahabat. Dengan demikian, keduanya akan tertolong.Pure pisang ataupun krim pisang (seperti untuk makanan bayi), dapat dikonsumsi oleh pasien yang menderita diare. Manfaat bagi Penderita LeverPenderita penyakit lever bagus mengonsumsi pisang dua buah ditambah satu sendok madu, akan menambah nafsu makan dan membuat kuat. Manfaat bagi Luka BakarDaun pisang dapat digunakan untuk pengobatan kulit yang terbakar dengan cara dioles, campuran abu daun pisang ditambah minyak kelapa mempunyai pengaruh mendinginkan kulit. Manfaat bagi DiabetesPada masyarakat Gorontalo (Sulawesi Utara), jenis pisang goroho yakni pisang khas daerah setempat, merupakan makanan tambahan/pokok bagi orang yang menderita penyakit gula/diabetes melitus, terutama buah pisang goroho yang belum matang, kemudian dikukus dan dicampur kelapa parut muda. Pisang dan KecantikanBubur pisang dicampur dengan sedikit susu dan madu, dioleskan pada wajah setiap hari secara teratur selama 30-40 menit. Basuh dengan air hangat kemudian bilas dengan air dingin atau es, diulang selama 15 hari, akan menghasilkan pengaruh yang menakjubkan pada kulit.</div></span><span style="Arial Narrow"font-family:";font-size:10.0pt;"><div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><i><span class="Apple-style-span" style="font-family:arial;"></span></i></span></b></div></span><p></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-88074404024029770632010-11-20T11:41:00.000+07:002010-11-20T11:44:41.515+07:00Menganalisis kenaikan harga BBM<p style="text-align:justify;line-height:150%">Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah berecana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir Mei. Kenaikan ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra yang luas di pentas nasional. Bagi yang pro dengan kebijakan itu tentunya mengharapkan kebijakan tersebut akan membawa perbaikan ekonomi makro di waktu-waktu mendatang. Sedangkan bagi yang kontra khawatir bahwa kebijakan tersebut akan memperburuk perekonomian rakyat banyak. Masyarakat yang kontra jauh lebih besar daripada yang pro dengan rencana kenaikan harga BBM karena masyarakat cenderung menilai setiap kebijakan ekonomi secara jangka pendek dan yang langsung menyentuh kehidupan mereka. Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan saat ini, tidaklah salah apabila mereka mengabaikan kepentingan ekonomi makro, lebih-lebih yang berwawasan jangka panjang. Tenaga dan pikirannya hanya habis digunakan untuk berusaha mengambil kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tidak sedikit yang hanya sekadar mempertahankan hidup. Maka setiap terjadi rencana kebijakan yang dapat mengganggu usaha tersebut, termasuk rencana kenaikan harga BBM kali ini, perlu untuk dicegah. Masyarakat akan membayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika harga BBM betul-betul dinaikkan.<br />Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Kenaikkan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi), bahkan kenaikan tersebut bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM itu. Kenaikan laju inflasi itu akan tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat, berupa barang dan jasa.<br />Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga ketiga komponen tersebut juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung sementara, daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Padahal persoalannya tak sesederhana bayangan orang awam, bahwa kebijakan kenaikan BBM bertujuan menyusahkan rakyat luas. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi tersebut. Kita berpendapat, bila harga BBM naik, maka pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Atau lebih dari itu, pemerintahan dituntut untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja baru atau menaikkan upah atau gaji. Dalam mengelola ekonomi, pemerintah terkesan tidak mempunyai management yang baik, dan lemah koordinasinya. Kenaikan harga-harga beruntun tersebut menyebabkan seluruh unit ekonomi harus merespons pukulan tersebut dan melakukan anggaran-anggaran pengeluarannya.<br />Kebijakan pemerintah tersebut merupakan dilema dan keputusan yang berat dan berisiko bagi pemerintah. Di satu sisi, bahwa kebijakan menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM harus dilakukan dan sulit dihindarkan dalam rangka menyelamatkan APBN 2008, tapi di sisi lain masyarakat saat ini masih ditimpa kesusahan hidup akibat krisis ekonomi yang belum juga membaik. Sehingga, masyarakat menilai momentum kenaikan harga BBM tersebut kurang tepat. Bagi pemerintah pun, mengulur atau menunda waktu kenaikan harga BBM berarti menambah beban pemerintah yang semakin besar.<br />Dalam melakukan reorientasi kenaikan BBM itu pemerintah perlu mengambil teknik penentuan harga yang berlapis. Untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah, pemerintah diharapkan konsekuen untuk hanya sedikit menaikkan harga jenis BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah. Kalau rencana kenaikan harga BBM secara umum adalah 20%, maka minyak tanah dan minyak bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah hendaknya jangan sampai naik lebih dari 10%, akan lebih baik tidak dinaikkan sama sekali. Alasannya angka 10% sudah merupakan angka kenaikan yang cukup tinggi bagi masyarakat tak mampu. Untuk premium dan solar, kenaikan sedikit di atas 10% masih wajar karena kelas konsumennya memang lebih tinggi. Sedangkan harga minyak aftur dan avgas yang dikonsumsi oleh kalangan atas, kenaikan harganya dapat jauh lebih tinggi untuk menutup rendahnya kenaikan jenis minyak yang dikonsumsi kalangan bawah.<br />Setelah jalan itu ditempuh negara perlu menggalakkan pengencangan ikat pinggang dan melakukan revisi besar-besaran dari skala prioritas konsumsi mereka. Bagi kalangan dunia usaha, mereka lebih dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat implikasi dari kenaikan BBM yang diikuti harga lain). Karena dari kenaikan harga tersebut, dapat mereka kompensasikan pada produk yang dihasilkan.<br />Untuk mengurangi beban golongan masyarakat kurang mampu akibat kenaikan BBM, pemerintah memberikan kompensasi yang diarahkan terutama pada program-program pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan operasi pasar khusus (OPK) beras untuk rakyat miskin. Besarnya kompensasi tersebut perlu dilakukan secara sistematis dengan anggaran memadai dan tepat sasaran.<br />Karena bertitik tolak dari sejarah masa lalu, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selalu diikuti penyimpangan dalam realisasinya. Kebijakan ”pengganti” ini pun seringkali mendapat sorotan dari masyarakat. sampai saat ini masyarakat tidak tahu jelas masalah desain, skenario, sistematika dan realisasi program kompensasi sosial tersebut. Bahkan evaluasi mengenai skenario penyaluran dana tersebut belum pernah dilakukan, apalagi pertanggungjawabannya. Suara-suara kritis untuk melakukan evaluasi dan memberikan pertanggungjawaban sudah didengungkan oleh kelompok masyarakat, namun tampaknya kurang menjadi perhatian utama dari pemerintah. Kondisi ini yang semestinya harus dilakukan pemerintah sebagai ”kompensasi utama” terhadap kebijakan menaikkan BBM<br />Dengan latar pemaparan di atas, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM ada beberapa hal yang harus dipikirkan secara mendalam. Pertama, mengkaji ulang tentang dasar dan tujuan mengapa pemerintah mau menaikkan harga BBM. Selanjutnya, perlu juga dikaji berapa besar angka kenaikkan harga BBM yang lebih pas sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Kedua, melakukan kajian mendalam terhadap penyaluran hasil pengurangan subsidi BBM. Dan itu harus jelas diketahui oleh masyarakat. Ketiga, menjaga agar dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM tidak sampai meluas jauh. Keempat, menjamin tersedianya kebutuhan BBM di masyarakat, termasuk dengan menindak segala pelaku penyelundupan BBM.<br />Bila keempat hal itu dilakukan, tampaknya dampak kebijakan terkait BBM bisa ditekan di tingkat titik terendah<i>.</i></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-19133108065926660222010-11-19T21:29:00.000+07:002010-11-19T21:31:25.006+07:00Teori - Teori Menggabungkan<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;tab-stops:42.55pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="IN">Teori<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- teori menggabungkan itu hendak mendasarkan hukuman atas azas pembalasan maupun azas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori-teori menggabungkan itu membuat suatu kombinasi antara teori - teori pembalasan dan teori relatif.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="IN">Teori - teori menggabungkan itu dapat dibagi dalam tiga golongan :</span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN">Teori – teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Teori – teori menggabungkan yang menitik beratkan azas pembalasan dikemukakan oleh khusus sebagian pengarang – pengarang yang mempunyai suatu pandangan hidup menurut agama Katolik Roma. Diantara pengarang – pengarang itu sangat terkenalah Pompe. Pompe menitik beratkan pembalasan, tetapi hukuman harus juga bermaksud mempertahankan tata tertib masyarakat supaya kepentingan umum dapat diselamatkan. Hukuman itu juga sanksi.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Suatu teori menggabungkan yang menitik beratkan keadilan absolut (yang diwujudkan dalam pembalasan) tetapi terbatas oleh apa yang berguna bagi masyarakat telah dibentangkan beberapa abad yang lalu. Kata Grotius yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum, tetapi beratnya hukuman, atau sampai batas mana sesuainya berat hukuman dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum dapat diukur, itulah ditentukan oleh apa<span style="mso-spacerun:yes"> </span>yang berguna bagi masyarakat.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Menurut pendapat Zevenbergen maka hukuman itu mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Oleh sebab hal – hal ini maka hukuman itu pada hakekatnya hanya suatu ultimum remedium, yaitu suatu jalan yang baru boleh dipakai apabila tiada lagi jalan lain.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN">Teori – teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Teori – teori menggabungkan yang menitik beratkan azas pertahanan tata tertib masyarakat mendapat juga penganut – penganut diantara pengarang – pengarang Katolik Roma.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Teori – teori menggabungkan yang menitik beratkan partahanan tata tertib masyarakat, yaitu menitik beratkan kepentingan masyarakat, melihat pertahanan itu dijalankan secara prevensi umum atau secara prevensi khusus. Hukuman tidak boleh lebih berat dari pada dasar tiap hukuman dan besarnya apa yang berguna tidak boleh melampaui besarnya syarat kepatutan.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Menurut Thomas Aquino maka kesejahteraan umum menjadi dasar hukum perundang – undangan pada umumnya dan hukum perundang – undangan pidana khususnya. Agar ada hukuman maka harus ada kesalahan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan – perbuatan yang dijalankan menurut suatu kehendak merdeka, yaitu perbuatan – perbuatan yang dilakukan secara sukarela sepenuh – penuhnya. Karena hukuman itu hanya dijalankan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan – perbuatan yang dilakukan secara sukarela, maka dengan sendirinya hukuman itu bersifat pembalasan pula. Sifat membalas dari hukuman itu sudah termasuk sifat umum dari hukuman. Tetapi membalas itu sifat dari hukuman dan bukan maksud dari hukuman. Maksud dari hukuman ialah melindungi kesejahteraan masyrakat. Pada pokoknya hanya Tuhan yang boleh membalas, tetapi oleh karena nyata hukuman konkrit dijatuhkan oleh suatu perintah duniawi atas delik – delik yang dilakukan dengan sukarela, maka dengan sendirinya hukuman itu bersifat membalas. Hukuman itu pada hakikatnya suatu ultimatum remedium.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Menurut Simons maka dasar primer hukuman ialah prevensi umum dan dasar sekunder adalah prevensi khusus. Perevensi itu harus memuat anasir – anasir menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Disamping kedua dasar tersebut maka Simons menerima lagi satu dasar, yaitu hukuman harus sesuai dengan kesadaran hukum aggota masyarakat. Justru nomer tiga inilah memuat anasir membalas.</span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN">Teori – teori menggabungkan yang menganggap kedua azas tersebut harus dititik beratkan sama</span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span lang="IN">Diantara teori – teori menggabungkan yang menitik beratkan sama pembalasan maupun pertahanan tata tertib masyarakat tiada pendapat yang menarik perhatian. Memorie van Toelichting tidak memberi penjelasan atas pertanyaan pendapat manakah diantara teori – teori hukuman itu dianut oleh pembuat HUHP. Boleh dikatakan bahwa pendirian pembuat KUHP adalah netral.</span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-34141723966057577952010-11-18T12:28:00.000+07:002010-11-18T12:29:50.863+07:00Tommy dan Hak Asasi Manusia II<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Secara mudahnya Hak Asasi Manusia dapat dikatakan dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini, termasuk oleh penjahat kelas berat sekali pun. Untuk itu, hak asasi narapidana mutlak dibutuhkan di Indonesia. Pada kasus Tommy Soeharto di atas hak asasi narapidana di upayakan oleh para penegak hukum. Tercermin dari diperlakukannya dia seperti layaknya manusia biasa yang mendapatkan perlakuan yang baik, tanpa adanya penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Pada penangkapan dan penahanan Tommy Soeharto yang terkesan ‘melodramatik’ itu tidak ada kesalahan prosedural. Semua berjalan sesuai ketentuan Bab V bagian kesatu dan kedua KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sehingga tidak ada pelanggaran HAM disana.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Begitu pula dengan vonisnya. Sesuai dengan pasal 12 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu antara satu hari hingga lima belas tahun, dan dapat diperpanjang hingga dua puluh tahun. Sehingga hakim dapat menjatuhkan vonis lima belas tahun penjara dan hakim tidak menyalahi ketentuan KUHP. Dan hal tersebut juga tidak melanggar hak asasi narapidana.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Saya pikir memasukan Tommy Soeharto ke Lapas Nusakambangan sudah tepat. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Lapas Nusakambangan merupakan “Alcatraz” Indonesia sehingga pemidanaan Tommy Soeharto disana akan memberikan <i style="mso-bidi-font-style:normal">impact </i>pada masyarakat luas bahwa peradilan di Indonesia tidak pandang bulu. Bahwa siapa pun dia, jika melakukan kejahatan kelas berat, akan mendapatkan pemidanaan yang juga berat pula, yakni di pidana di “Alcatraz” Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek psikologis pada mereka yang akan melakukan tindak pidana serupa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Hak asasi narapidana ini sejalan dengan DUHAM 1948 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap umat manusia, siapa pun dirinya, baik orang jahat maupun orang baik, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang memanusiakan manusia yang tanpa kecuali.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana tidak boleh dibedakan karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendidikan politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Namun, narapidana harus dibedakan sesuai dengan enis kelamin, umur, catatan tindakan kejahatan, alasan hukum penahanan mereka, serta keperluan pengobatan bagi mereka.<o:p></o:p></span></p> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Narapidana juga berhak untuk mendapatkan informasi dengan dunia luar secara wajar. Sehingga ketika ia dibebaskan kelak masyarakat sekitar dapat menerimanya dengan baik dan tidak memperlakukan bekas narapidana dengan tidak manusiawi. Karena, pada hakikatnya narapidana kelas berat sekalipun juga tetap saja manusia, yang perlu diperlakukan seperti manusia layaknya manusia.</span>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-63055012807845344662010-11-17T23:11:00.000+07:002010-11-17T23:14:34.652+07:00Tommy dan Hak Asasi Manusia<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Eurofia yang amat gempita membahana menjelang buka puasa tahun 2001 yang lalu, ketika Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, buronan ‘satu milyar’ tertangkap. Berbagai komentar dilontarkan, baik oleh kalngan masyarakat, aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Popularitasnya mengatasi kesadaran masyarakat tentang siapa dia sebenarnya. Tak kurang seorang petinggi polisi yang selama ini terkesan sebagai pemburu yang dipecundangi Tommy, bersalaman seraya memeluknya. Bahkan ada pula yang mengucapkan selamat datang! Begitu ‘ramahnya’ bangsa Indonesia. Ada semacam kegetiran ‘komedi tragedi’ melihat adegan tersebut. Begitu pula ketika menyaksikan reaksi masyarakat terhadap tertangkapnya Tommy Soeharto yang begitu ’melodramatik’. Ada yang berpesan “Awas Tommy lolos lagi!”, layaknya seperti rombongan anak-anak kecil yang tengah mengejar kucing yang ‘badung’, yang sering mencuri makanan di dapur. Tommy sendiri tak kalah kocak dengan mengatakan bahwa dirinya seperti orang yang sedang main catur, menang, kalah, atau remis…, dan kali ini dia kalah! Seraya mengingatkan pada polisi tentang hadiah yang seharusnya diterima orang yang berhasil menangkap dirinya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Nah, kini setelah Tommy diadili seusai buron, palu hakim menjatuhkan vonisnya, masyarakat pun bereaksi tidak kalah ‘meriahnya’. Sorotan tajam kini diarahkan pada khasanah peradilan dengan predikat “peradilan yang mengecewakan” karena sementara orang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kurang berat. “mosok … cuma lima belas tahun, seharusnya hukuman mati atau paling tidak seumur hidup!”.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Begitu pula ketika hakim memerintahkan segera masuk lapas (lembaga pemasyarakatan), dengan segera perhatian masyarakat diarahkan pada lapas. Mereka menuding lapas ‘mengistimewakan’ narapidana Tommy, dengan memberikan pelayanan kamar yang super mewah! Bahkan, dianggap sebagai pelecehan terhadap narapidana lainnya. Lapas dianggap tidak adil dan hal tersebut disebabkan adanya rasa sungkan dan barangkali juga uang…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Begitu kira-kira pendapat masyarakat yang dilansir oleh media massa. Kemudian, keluarlah ide baru untuk memidanakan Tommy dari Lapas Cipinang ke Lapas Sukamiskin Bandung, atau ke Lapas Nusakambangan. Akhirnya dengan alasan pembinaan dan keamanan, sebagaimana tertuang dalam UU Pemasyarakatan, Tommy Soeharto dipindahkan ke Lapas Nusakambangan dengan pengawalan yang ‘istimewa’ dari jajaran aparat kepolisian, dengan alasan bahwa Tommy masuk dalam narapidana (warga binaan) dalam kategori “maksimum sekuriti”. Pemindahan tersebut barangkali untuk mengurangi sorotan pers dan juga kecemburuan narapidana lainnya selama Tommy menjalani hukumannya, atau barangkali dikhawatirkan adanya kelompok masyarakat yang melakukan ‘intervensi’ terhadap diri Tommy. Kalangan <i style="mso-bidi-font-style:normal">judicial watch </i>mengatakan bahwa hal tersebut kurang tepat, karena akan sulit bagi masyarakat maupun pers untuk mengontrol apakah Tommy Soeharto benar-benar menjalani hukumannya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Padahal sebagaimana kita ketahui di masa lalu, ketika Bob Hasan di jebloskan ke Lapas Nusakambangan, orang mengatakan bahwa Bob Hasan pantas menjadi penghuni penjara “Alcatraz” Indonesia tersebut. Begitu angkernya Lapas Nusakambangan sehingga disejajarkan dengan penjara Alcatraz, yang melegenda dalam dunia kriminal sebagai sebuah penjara yang kejam dan terpencil di sebuah pulau kecil di Amerika. Sejak zaman penjajahan dahulu, Lapas Nusakambangan dianggap sebagai tempat bagi penjahat kawakan dan berbahaya, serta pembuat onar dalam masyarakat maupun dalam lapas sendiri. Stigma yang dilekatkan pada Lapas Nusakambangan sangatlah buruk bagi narapidana. Namun, tak kurang dari Elsya Syarif, sebagai penasihat hukum Tommy, berteriak memprotes rencana pemindahan tersebut dengan mengatakan bahwa terpidana berhak untuk memilih tempatnya menjalani hukuman …<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Hak Asasi Narapidana<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dari ilustrasi tersebut, tergambar berbagai pro-kontra aneka sudut pandang masyarakat dalam menyikapi mekanisme dan prosedur lapas kita sebagai bagian dari “<i style="mso-bidi-font-style:normal">criminal justice system</i>” di Indonesia, khususnya mengenai perlakuan terhadap narapidana ‘selebritis’ seperti Tommy Soeharto. Ditambah lagi dengan keputusan pemerintah untuk memberikan remisi bagi Tommy Soeharto. Jika dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak mendapat remisi. Apabila dihitung sejak Tommy mulai mendekam di rumah tahanan, dia sudah memenuhi syarat ‘durasi’ 6 (enam) bulan pemberian remisi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dalam PP No. 32 Tahun 1999 dinyatakan dalam pasal 34 ayat (1) bahwa setiap narapidana dan anak pidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, berhak mendapat remisi. Kemudian secara lebih rinci dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 174 Tahun 1999.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dalam konteks HAM, adanya Lembaga Remisi merupakan hak dimiliki oleh setiap narapidana. Hak tersebut dapat diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan karena belas kasihan atau alasan-alasan lain di luar hukum. Akan tetapi, masyarakat menghendaki lain. Rasa keadilan masyarakat, setidak-tidaknya menurut M. Fatwa, seorang wakil rakyat di DPR, Tommy belum layak diberi remisi karena perilakunya belum dapat dinilai hanya dalam beberapa pekan di lapas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dari berbagai kenyataan dan sudut pandang lahirlah pernyataan berikut: apakah benar seorang narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan ‘kenyamanan’ dalam menjalani hukumannya? Ataukah seorang narapidana harus seperti ‘orang buian’ atau ‘orang perantaian’ atau ‘pesakitan’, dengan baju belang-belang, kaki diganduli rantai ditambah bola besi di ujungnya, seperti yang sering kita bayangkan tempo dulu di zaman penjajahan, atau seperti dalam film legendaris <i style="mso-bidi-font-style:normal">Papillon</i>? Barangkali sekedar untuk memperluas wawasan kita, sepatutnya diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tesebut. Secara internasional, terdapat sebuah peraturan mengenai minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana, yang diterima oleh kongres pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Para Pelanggar, yang dilaksanakan di Geneva pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977. Dengan mengacu pada konvensi internasional tersebut, Indonesia mengadopsi substansi konvensi PBB itu, baik ke dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 maupun PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan dalam bentuk peraturan menteri lainnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Konvensi PBB tentang Minimum Standar bagi Perlakuan Terhadap Narapidana berikut tidaklah dimasukkan untuk menggambarkan secara rinci suatu model lembaga hukuman. Peraturan tersebut hanya mencari atas dasar consensus umum mengenai pemikiran masa kini dan elemen pokok dari sistem-sistem yang paling memadai sekarang ini, serta untuk memulai dengan apa yangs secara umum diterima sebagai prinsip-prinsip dan prkatik yang baik dalam memperlakukan para narapidana dan pengelolaan lapas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dalam Prinsip Dasar Hak Asasi Narapidana, dinyatakan dengan tegas bahwa:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendidikan politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Di pihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan agama atau jajaran moral dari kelompok di mana si penjara termasuk. Kedua prinsip dari jajaran hak asasi narapidana merupakan rujukan dalam membuat peraturan perundangan di berbagai negara di dunia. Apabila hal itu dilanggar maka sanksinya diatur dalam Status Roma yang ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Pemisahan kategori dan Disiplin Hukuman<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana dari kategori yang berbeda harus ditempatkan dalam lembaga atau bagian lembaga yang terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan tindakan kejahatan, alasan hukum penahanan mereka, serta keperluan pengobatan bagi mereka. Dengan demikian, maka:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Lelaki dan wanita sejauh mungkin harus ditahan dalam lembaga yang terpisah; dalam suatu lembaga yang menerima baik pria maupun wanita, seluruh bangunan yang diperuntukan bagi wanita harus sama sekali terpisah;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">2.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana yang belum diadili harus dipisahkan dari narapidana yang telah dijatuhi hukuman;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">3.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana yang dihukum karena hutang dan narapidana yang dipenjarakan karena urusan perdata lainnya, harus dipisahkan dari narapidana yang dipenjarakan karena sebab tindak pidana;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">4.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Orang-orang muda yang dipenjarakan harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Disiplin dan ketertiban harus dijaga dengan tegas, tetapi tidak dengan pembatasan yang melebihi yang diperlukan guna penahanan yang aman dan kehidupan bersama yang tertib. Tidak boleh ada narapidana yang disuruh melayani petugas lembaga sebagai hukuman dan tindakan disiplin. Akan tetapi, peraturan ini tidak menghalangi berfungsinya secara baik sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri, yang di dalamnya kegiatan dan tanggung jawab sosial, pendidikan, atau olah raga, dipercayakan di bawah pengawasan orang-orang yang dipenjarakan, yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan pengurusan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Hukuman badan, hukuman dengan memasukan ke dalam sel gelap, dan semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, harus sama sekali dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin. Hukuman dalam kurungan yang sempit dan penurunan kualitas dan kuantitas makanan tidak boleh dijatuhkan, terkecuali setelah petugas kesehatan telah memeriksa orang yang di tahan dan memeberi keterangan tertulis bahwa orang yang ditahan kuat menaggungnya. Hal yang sama berlaku untuk setiap hukuman yang lain, yang mungkin dapat merugikan bagi kesehatan jasmani atau jiwa seseorang yang dipenjarakan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dalam kasus yang bagaimana pun, tidak boleh ada hukuman yang berlawanan atau menyimpang dari prinsip yang telah disebutkan. Petugas kesehatan harus mengunjungi setiap orang yang dipenjara dan menjalani hukuman seperti itu, serta harus menyarankan kepada Direktur/Kepala Lapas apabila berpendapat bahwa pengakhiran atau perubahan hukuman perlu berdasarkan kepentingan kesehatan jasmani dan jiwa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Kontak Dunia Luar dan Pemindahan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana harus diperkenankan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka yang baik-baik, di bawah pengawasan, dalam jarak waktu yang teratur, baik melalui surat menyurat maupun melalui kunjungan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana yang berkebangsaan asing harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler negaranya. Narapidana warga negara asing yang tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negara itu, dan para pengungsi atau orang-orang yang tak bernegara, harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang sama untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari negara yang mengurusi kepentingan mereka, atau setiap otoritas nasional atau internasional yang tugasnya melindungi orang-orang yang demikian.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Narapidana harus tetap mendapatkan informasi yang penting-penting secara teratur, dengan membaca Koran, majalah, atau penerbitan lembaga-lembaga khusus, dengan mendengarkan siaran radio, dengan ceramah, atau cara-cara serupa yang diizinkan atau dikontrol oleh pemerintah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Bilamana narapidana sedang dipindahkan dari atau keluar lembaga:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">1.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Mereka hendaknya sedikit mungkin terlihat dari pandangan dan pengamanan yang tepat harus dilakukan untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam segala bentuknya;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">2.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Pengangkutan narapidana dengan kendaraan dan ventilasi atau penerangan yang tidak cukup, atau setiap cara yang akan menempatkan mereka dalam penderitaan fisik yang tidak perlu, harus dilarang;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list:Ignore">3.)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Pengangkutan narapidana harus dilakukan atas biaya pemerintah dan persyaratan yang serupa harus berlaku bagi semua mereka.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Penutup<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Apabila dilihat dari keseluruhan petikan peraturan mengenai minimum standar konvensi PBB, yang substansinya diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, bagi perlakuan terhadap narapidana secara universal di hampir seluruh negara di dunia, sesungguhnya Tommy Soeharto berhak untuk dilindungi hak asasinya sebagai narapidana. Hanya saja perlakuan ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada Tommy Soeharto, tetapi harus pula diberikan kepada seluruh narapidana di Indonesia. Oleh karena itu tujuan penghukuman dalam sistem pemasyarakatan narapidana di Indonesia, seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma">Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat bersikap adil dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang. Bukankah setiap warga negara, khususnya narapidana, atas nama HAM memiliki kedudukan yang sama tanpa pandang bulu di muka hukum?<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-31003830524654955402010-11-14T22:38:00.000+07:002013-05-02T17:22:42.575+07:00Definisi Politik Hukum<div class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">T.M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.</li>
<li style="text-align: justify;">Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk .</li>
<li style="text-align: justify;">Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.</li>
<li style="text-align: justify;">Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.</li>
<li style="text-align: justify;">Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit merumuskan arti politik hukum. Namun, substansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia menyebut hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.</li>
<li style="text-align: justify;">Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah suatu negara tertentu yang meliputi pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada, pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.</li>
<li style="text-align: justify;">Moh. Mahfud M.D. menyimpulkan politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.</li>
</ol>
<!--[if !supportLists]--><br />
<div class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<o:p> </o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Dari berbagai definisi tersebut saya menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan sebuah acuan awal yang dipergunakan oleh pemerintah suatu negara dalam mengambil sikap mengenai berbagai hal di dalam pranata hukum negara tersebut guna membangun supremasi hukum untuk mencapai tujuan didirikannya negara tersbut.</div>
Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-30341404495891538112010-11-13T17:33:00.001+07:002010-11-13T17:37:37.476+07:00Peradilan Tata Usaha Negara<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">Hakim pengadilan tata usaha negara dalam pasal 62 dan 63 UU No. 5 tahun 1986 boleh menyempurnakan gugatan penggugat. Apakah ini berarti merupakan suatu hal yang di skenariokan hakim?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">Menurut pendapat saya tidak, karena tugas hakim tata usaha negara di dalam pasal 63 dan 63 UU No. 5 tahun 1986 hanya sebatas memberi masukan kepada pengggat untuk menyempurnakan gugatannya. Masukan dari hakim tersebut tidak bisa mengikat dan memaksa. Sehingga saya rasa tidak termasuk kategori menskenariokan perkara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">Dalam penjelasan pasal 63 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penyempurnaan gugatan penggugat oleh hakim tata usaha negara merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha . Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">Jadi, ketentuan mengenai penyempurnaan gugatan penggugat oleh hakim tata usaha negara bukan merupakan wujud dari scenario hakim terhadap perkara tata usaha negara melainkan wujud perimbangan antara penggugat dan tergugat dalam sengketa tata usaha negara yang mana dalam tata usaha negara pihak penggugat pada dasarnya berkedudukan di bawah tergugat. Untuk itulah hakim tata usaha negara berfungsi menyeimbangkannya.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-63321044429027384082010-11-09T08:25:00.002+07:002010-11-09T08:54:37.889+07:00ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION<p></p><div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Klausul penyelesaian sengketa yang biasanya terdapat pada bagian akhir dari sebuah kontrak mulanya tidak terlalu diperhatikan oleh kalangan bisnis khususnya di Indonesia. Artinya, mereka kurang concern terhadap berbagai bentuk dispute resolution yang tersedia. Salah satu sebabnya mungkin karena ketidaktahuan pengusaha tentang berbagai bentuk dispute resolution yang ada dan perkembangannya, atau mungkin karena situasi hukum nasional pada saat itu yang mematikan kreativitas pengusaha, penasihat hukum, dan aparat penegak hukum dalam mencari terobosan-terobosan hukum yang baru guna menyelesaikan konflik dagang yang terjadi.</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Pengusaha juga cenderung menganggap remeh pencantuman klausul ini dalam kontrak bisnisnya. Klausul arbitrase tidak disusun secara baik katakatanya sehingga timbul berbagai kesulitan praktis yang justru membuat proses perkara semakin lama, butuh biaya besar bahkan akhirnya akan menemui jalan buntu. Ironisnya, hal ini juga pernah dilakukan oleh lembaga pemerintah yang seharusnya memberi klausul standar yang tepat kepada perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN yang terkait dengan kegiatannya.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br /></b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Mengacu kepada pengertian di dalam UU Arbitrase, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari definisi yang diberikan oleh undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis dapat dibagi menjadi </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >lima</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > kelompok besar, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Adapun yang dimaksud dengan masing-masing bagian tersebut adalah:</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Konsultasi</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, karena di dalam penjelasan pasalnya dikatakan “cukup jelas”, maka <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>konsultasi berarti pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>atau saran yang sebaik-baiknya. Biasanya yang terjadi dalam praktek, konsultasi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>yang dilakukan para pihak akan melibatkan manajer senior yang mempunyai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>decision making authority tanpa terlibat langsung dalam proyek atau obyek <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sengketa. Forum konsultasi ini lebih mirip sebuah preliminary meeting sebelum <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sengketa itu benar-benar menjadi semakin tajam.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Negosiasi</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, proses ini mempunyai beberapa ciri yaitu; tidak terstruktur dan tidak <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sistematis. Artinya jadwalnya tidak tetap, tempat pertemuan bisa diadakan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dimana saja dan kapan saja misalnya saat dinner, main golf, atau saat santai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>lainnya. Langsung dilakukan oleh para pihak yang berperkara, walaupun <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kadang-kadang juga didampingi oleh para pengacara terutama jika nuansa <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>hukum persoalannya cukup rumit. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dilakukan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>oleh para pihak yang menjadikan masukan dari pihak ketiga hanya sebagai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>acuan, sifatnya informal dan umumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu, dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>secara yuridis hasil negosiasi ini tidak mengikat kecuali jika dimintakan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>penetapan ke pengadilan sebagai sebuah akta perdamaian. Hasil riset <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>membuktikan bahwa 80 persen dari sengketa-sengketa dagang atau bisnis <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>internasional berhasil diselesaikan dengan cara konsultasi dan negosiasi.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Mediasi</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, prosesnya dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam artian ada <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>jadwal dengan agenda pembicaraan tertentu, langsung dilakukan oleh para pihak <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dan penyelesaian sepenuhnya dikontrol oleh mereka walaupun dapat disertai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>legal opinion dari pengacaranya masing-masing, sifatnya semi informal dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>adanya batas waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak, dan ciri <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>utamanya adalah adanya mediator yang berperan memberikan fasilitas dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>mengarahkan para pihak untuk menemukan solusi sengketa yang mereka <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>hadapi. Yang patut dicermati dalam proses ini adalah the mediator’s functions <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>very depending on the personalities and wishes of the disputants, the nature of <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>the issues, and the personality and skills of the mediator. Di Indonesia lembaga <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>mediasi ini biasanya dimasukkan dalam kontrak dengan judul ‘klausul <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>musyawarah untuk mufakat’ hanya perbedaannya dengan mediasi di luar negeri <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(misalnya di Amerika atau Australia) ialah bahwa perdamaian dapat dicapai tanpa <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ikut campurnya pihak ketiga yang netral. Salah satu contoh klausul mediasi yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dibuat oleh Australian Commercial Disputes Center Limited adalah “any dispute, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>controversy or claim arising out of or relating to this contract or the breach, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>termination or invalidity thereof shall be the subject of mediation administered by <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>the Australia Commercial Disputes Center Limited”. Prosesnya juga terkadang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>lebih cepat dari proses arbitrase karena perdamaian dapat dicapai dalam satu <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>atau beberapa hari saja. Sama halnya dengan negosiasi, hasil mediasi dapat <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dimintakan penetapan ke pengadilan agar mengikat dan dapat dipaksakan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kepada para pihak yang menandatangani mediasi tersebut.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>4.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Konsiliasi</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Atau dengan kata lain <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>proses ini hampir serupa dengan proses mediasi pada nomor sebelumnya, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dengan ciri utama yaitu adanya intervensi pihak ketiga yang antara lain berguna <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>untuk memperbaiki komunikasi, menafsirkan pokok sengketa hingga menggiring <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>para pihak untuk melakukan amicable settlement atau penyelesaian sengketa <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>bisnis yang dilakukan dengan ramah tamah.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Penilaian ahli</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, para pihak membawa persoalan yang telah mereka hadapi ke <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>orang yang dianggap mumpuni dalam bidangnya untuk dimintakan penilaian <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dalam masalah tersebut. Pada saat seperti inilah, maka arbitrase tergolong <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sebagai salah satu metode ADR. Karena dengan membawa masalah ke arbitrase <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>institusional atau arbitrase ad hoc, maka orang-orang yang akan menjadi arbiter <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tersebut haruslah orang yang memang ahli di bidang obyek sengketa tersebut. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Proses arbitrase diadakan secara terstruktur dan sistematis bahkan sebelum <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>arbitrase diadakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kontrak apakah benar para <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pihak telah menuliskan akan menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(pactum de compromittendo). Kalau tidak termuat dalam kontrak, maka para <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pihak harus membuat perjanjian (baru) yang isinya menyatakan bahwa mereka <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang sekarang mereka hadapi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(acta compromis). Jika mereka memilih arbitrase institusional misalnya Badan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau International Centre for Settlement of <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Investment Dispute (ICSID), maka lembaga tersebut telah mempunyai aturan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sendiri dalam menangani setiap sengketa yang diajukan kepada mereka. Dalam <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>proses arbitrase ini dibedakan antara pilihan hukum materialnya dan prosedur <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>arbitrasenya. Misalnya, para pihak menyatakan choice of law-nya adalah hukum<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><st1:country-region st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Indonesia</span></span></b></st1:country-region><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, sedangkan prosedur arbitrasenya menurut ICC dari </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Paris</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Artinya, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>prosedur arbitrasenya bisa dilakukan dimana saja oleh lembaga arbitrase dari <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>negara manapun yang harus menyelenggarakan prosedur arbitrase dengan ICC <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>rules sedangkan hukum yang berlaku disana adalah tetap hukum </span></span></b></span><st1:country-region st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:place st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Indonesia</span></span></b></st1:place></st1:country-region><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Proses arbitrase dihadiri oleh pihak yang bersengketa beserta pengacaranya, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>penyelesaian sengketa dikontrol dan ditentukan oleh arbiter, sifat <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pemeriksaannya lebih formal dari proses penyelesaian sengketa sebelumnya, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tetapi tidak seformal proses pemeriksaan jika melalui pengadilan, mempunyai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>batas waktu tertentu serta biaya perkara pemeriksaan arbitrase yang tetap dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>relatif murah. Putusan juga diambil berdasarkan pertimbangan ex aeque et bono <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dan yang paling penting putusan mempunyai kekuatan hukum yang final and <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>binding.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dalam perkembangan ADR khususnya di Amerika terdapat beberapa cara lagi yang umum dipilih oleh para pihak disana untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Cara-cara tersebut adalah :</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >1.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Summary Jury Trial</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, sesuai dengan sistem peradilan disana yang menggunakan juri, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>maka para pihak seringkali berbeda persepsi tentang apa keputusan yang akan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>diambil oleh juri tersebut seandainya sengketa ini diselesaikan melalui jalur <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pengadilan. Untuk itu para pihak sepakat memilih beberapa orang sebagai juri, dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>hakim (sebenarnya) dimintai memberikan beberapa pandangan agar proses <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>persidangan yang akan digelar benar-benar mirip dengan proses peradilan yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sesungguhnya. Masing-masing pengacara akan membela kliennya dengan sungguh-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sungguh di hadapan para juri dan disaksikan juga oleh hakim yang disewa tersebut. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Perbedaannya dengan peradilan yang sebenarnya hanya terletak pada dibatasinya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>jumlah saksi yang dipanggil, serta lamanya proses persidangan yang waktunya juga <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dibatasi.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >2.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Minitrial</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, para pihak yang bersengketa akan memanggil eksekutif perusahaannya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(high level executive) yang tidak terlibat langsung di dalam sengketa ini beserta <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>seorang penasehat yang netral untuk mendampinginya. Mereka akan menukarkan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dokumen yang mereka miliki sebelum mereka menetapkan tentang prosedur, waktu <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dan bentuk persidangan mini yang akan diadakan. Setiap pihak akan diberi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya dan peserta yang hadir <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>diperbolehkan untuk menyanggah, bertanya, atau memberi komentar tentang materi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>presentasi tersebut. Akhirnya, eksekutif dibantu penasehatnya tadi harus mengambil <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>keputusan berdasarkan proses persidangan tersebut. Biasanya semua proses ini <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>hanya memakan waktu 1 sampai 4 hari saja.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >3.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Early Neutral Evaluation</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, segera setelah para pihak mendaftarkan perkaranya ke <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pengadilan, hakim menunjuk pengacara yang netral dan berpengalaman untuk <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>menilai materi atau pokok perkara. Cara ini biasanya dilakukan pada awal proses <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>litigasi dan tujuannya agar kepada pihak yang berperkara diberikan pandangan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>objektif mengenai perkara masing-masing pihak menurut perspektif si pengacara <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>yang netral tadi.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >4.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Neutral fact finding</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, pertimbangannya adalah pada perkara yang benar-benar <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kompleks sebenarnya para pihak tidak bersengketa mengenai hukumnya atau <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>penerapan hukum pada fakta, tetapi murni sengketa mengenai fakta-fakta yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ada. Untuk menghindari pertikaian saksi-saksi ahli yang dipanggil, sebelum proses <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>litigasi dimulai, hakim atau para pihak menunjuk seorang ahli yang netral. Ia diberikan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kesempatan melakukan penelitian lalu melaporkan temuan-temuannya. Temuan ini <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kemudian dijadikan dasar untuk kembali merundingkan penyelesaian sengketa <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tersebut. Kalau sampai harus diselesaikan melalui litigasi, maka temuan itu masih <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dapat dipakai untuk membantu mencapai proses penyelesaian sengketa di depan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pengadilan.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >5.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Rent a judge</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, merupakan prosedur resmi di beberapa negara bagian di Amerika yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>prosesnya adalah berdasarkan atas usulan dan rekayasa dari para pihak akan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ditunjuk pihak ketiga yang netral untuk memutus perkara pengadilan yang masih <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tertunda. Keputusannya berkekuatan hukum seperti sebuah putusan pengadilan dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dapat diajukan banding menurut prosedur peradilan biasa.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div> <strong style="color: black; line-height: 12pt; "><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >ARBITRASE</span></span></strong></span></div></strong> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sebenarnya penggunaan arbitrase di dunia sudah berlangsung sejak lama. Cikal bakal lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan Yahudi hingga ke negara-negara bisnis di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Kemudian menyebar ke Prancis (1250), Skotlandia (1695), Irlandia (1700), Denmark (1795), dan sebenarnya di Indonesia, waktu masih bernama Hindia Belanda, pasal tentang arbitrase sudah terdapat di dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) pada tahun 1849. Artinya 21 tahun sebelum praktek arbitrase dikenal di Amerika yaitu pada tahun 1870. Akan tetapi, dari aspek pengaturan di dalam undang-undang, maka undang-undang arbitrase yang tertua di dunia adalah Arbitration Act di Inggris yang berlaku sejak 1697 yang sampai sekarang masih berlaku dengan perubahan disana-sini, sedangkan di Amerika, Arbitration Act itu sendiri baru berlaku pada tahun 1925.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Di Indonesia, pengaturan tentang arbitrase saat ini terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:</span></span></b></span></div><p></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Penjelasan pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan tetap diperbolehkan asal hal itu dilakukan berdasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrasi).<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968 tentang pengesahan The 1965 Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States Or Nationals Of Other States atau Washington Convention, yang mengatur sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak asing dalam rangka penanaman modal asing.<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan Convention On The Recognation And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards atau New York Convention 1958, yang berlaku atas dasar prinsip resiprositas dan terbatas pada penyelesaian sengketa komersial saja.<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.<o:p></o:p></span></span></b></li> </ol> <p></p><div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Diharapkan dengan pengaturan yang cukup lengkap, akan membuat penggunaan arbitrase di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> relatif lebih ‘aman’ dibandingkan dengan penggunaan metode penyelesaian sengketa lainnya. Menurut Uniform Code of Arbitration di Amerika: arbitration is a method of having a dispute between two or more parties resolves by impartial persons who are knowledgeable in the area in controversy sedangkan rumusan arbitrase menurut UU Arbitrase yaitu, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Rumusan arbitrase yang cukup lengkap terdapat di Black’s law dictionary seperti yang dikutip oleh Abdurrasyid (tahun penulisan tidak diketahui), yang tertulis : “Arbitration : the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”.</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Berdasarkan keterangan-keterangan di atas itu, penulis menyimpulkan bahwa paling tidak terdapat tiga unsur yang terdapat di dalam pengertian arbitrase khususnya yang berlaku di </span></span></b></span><st1:country-region st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:place st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Indonesia</span></span></b></st1:place></st1:country-region><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, yaitu:</span></span></b></span></div><p></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Proses penyelesaian sengketa di luar peradilan umum<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertulis dalam kontrak<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Mengikutsertakan pihak ketiga atau pihak di luar pihak yang bersengketa.<o:p></o:p></span></span></b></li> </ol> <p style="text-align: justify;line-height: 12pt; "><span style="color: black; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Penggunaan arbitrase dalam pengertian seperti di atas tadi seakan-akan ingin membuktikan bahwa terdapat banyak sekali alasan yang menyebabkan arbitrase telah digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam periode waktu yang cukup panjang. Beberapa kelebihan arbitrase daripada metode penyelesaian sengketa lainnya adalah:<o:p></o:p></span></span></b></span></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kebebasan, kepercayaan, dan keamanan<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Keahlian (expertise)<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Cepat dan hemat biaya<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bersifat rahasia<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bersifat nonpreseden<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kepekaan arbiter<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Pelaksanaan keputusan<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kecenderungan dunia modern<o:p></o:p></span></span></b></li> </ol> <p></p><div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Arbitrase lebih banyak digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa dagang dibanding metode lainnya karena alasan-alasan:</span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >1.<span class="apple-converted-space"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></b><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Efesiensi waktu dan biaya</span></span></strong><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Dibatasinya pemeriksaan perkara hanya pada satu <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tingkat, otomatis akan mengurangi waktu penyelesaian sengketa. Jika diperiksa oleh <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>peradilan umum, maka prosesnya akan mencapai 4 tingkat, yaitu; pemeriksaan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, kasasi dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Peninjauan Kembali dilakukan di Mahkamah Agung. Proses ini di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> akan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>memakan waktu rata-rata tidak kurang dari 8-9 tahun. Perinciannya adalah 6 bulan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>diperiksa dan sudah harus diputus di pengadilan negeri, jika diadakan pemeriksaan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>banding maka sudah harus diputus dalam waktu 6 bulan oleh pengadilan tinggi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sedangkan untuk dapat diperiksa kasasi di Mahkamah Agung biasanya menunggu <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tidak kurang dari 3 tahun. Dengan dimungkinkannya Peninjauan Kembali, paling <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tidak sampai sebuah keputusan dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri ditambah <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kemungkinan adanya perlawanan dari pihak ketiga yang harus diperiksa dan diputus <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>terlebih dulu, maka total waktu yang harus ditempuh oleh sebuah kasus di peradilan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>berkisar antara 8 sampai 9 tahun. Lamanya proses ini walaupun akan memakan biaya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>nominal yang besar, bagi pengusaha pertimbangan tentang opportunity cost-nya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>adalah jauh lebih berarti. Melalui arbitrase, kendala waktu seperti ini relatif dapat <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>diatasi. Selain soal lamanya waktu pemeriksaan, yang menjadi concern pengusaha <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, tabel berikut ini akan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>menampilkan rincian biaya perkara yang ditetapkan oleh The American Arbitration <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Association (AAA). Selain terlihat bahwa biayanya relatif murah, yang lebih penting <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>lagi jumlahnya juga sudah ditentukan sejak awal.</span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >2.<span class="apple-converted-space"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></b><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kompetensi</span></span></strong><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Arbitrase mensyaratkan bahwa proses pemeriksaan benar-benar akan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dilakukan oleh arbiter yang sangat kompeten dibidangnya. “A final advantage of <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>arbitration is arbitration often have a personal background or technical expertise in <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>the area suroounding the dispute. By comparasion, judgets and jurist trained in the <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>law often lack complete comprehension of the subject matter”.</span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >3.<span class="apple-converted-space"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></b><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Terjebak dalam hukum asing</span></span></strong><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Menghindarkan para pihak (asing terutama) terjebak <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dalam hukum mitra dagangnya yang memang kurang dipahami atau bahkan sama <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sekali belum dikenalnya. <st1:place st="on">Para</st1:place> pihak dapat memilih sendiri hukum mana yang akan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>diberlakukan berikut arbiternya.</span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >4.<span class="apple-converted-space"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></b><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kesinambungan mitra bisnis</span></span></strong><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Arbitrase mampu membuat hubungan baik dengan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>partner-nya itu relatif tetap terpelihara sekalipun terjadi sengketa diantara mereka. Hal <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ini disebabkan karena putusan yang final and binding ini akhirnya harus <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak. </span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >5.<span class="apple-converted-space"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></b><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Re-new hak dan Kewajiban</span></span></strong><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Terutama untuk kontrak-kontrak yang rumit dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dilaksanakan dalam periode waktu yang panjang. Arbitrase akan menyesuaikan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kontrak dengan perubahan keadaan yang sebelumnya sulit diperkirakan pada waktu <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kontrak ditandatangani. Untuk hal ini arbiter diminta untuk menginterpretasikan, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>menyempurnakan, mengubah, atau menyesuaikan suatu kontrak akibat timbulnya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>perubahan (binded advies). Syaratnya hal binded advis atau binding opinion ini <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sebelumnya harus sudah dicantumkan di dalam kontrak. Jadi, yang dikedepankan di <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sini bukanlah putusan atas sengketa diantara para pihak, melainkan penentuan lebih <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>lanjut tentang hak dan kewajiban para pihak berkenaan dengan terjadinya perubahan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>lingkungan eksternal atau internal.</span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >6.<span class="apple-converted-space"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></b><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Privacy</span></span></strong><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >. Menghindarkan perusahaan dari publikasi atau pembeberan kasus yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dapat menurunkan image perusahaan karena pemeriksaan dalam arbitrase tidak <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>terbuka untuk umum seperti pada peradilan umum. Publikasi putusan dengan nama <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>para pihak tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan para pihak. Di Belanda <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>publikasi yang sudah disamarkan, tetapi ternyata masih dapat menunjukkan para <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pihak yang bersengketa tidak diperbolehkan dipublikasi.</span></span></b></div><div style="text-align: justify; color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >7. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Cepat dan mudah. Keputusan arbitrase juga akan lebih cepat dan mudah untuk <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>segera dieksekusi selama putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>umum di negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal V Ayat 2 <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Konvensi</span></span></b></div> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></span></div> <strong style="color: black; line-height: 12pt; "><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >KEDUDUKAN ARBITRASE DI DALAM KONTRAK</span></span></strong></span></div></strong> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yang dimaksud dengan transaksi bisnis atau dagang adalah hubungan timbal balik di antara dua pihak atau lebih (biasanya pelaku bisnis) di bidang bisnis dan/atau perdagangan tertentu, melalui penetapan dan pelaksanaan janji-janji secara timbal balik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis (economic profit) yang seoptimal mungkin bagi masing-masing pihak. Contoh-contoh transaksi dan kontrak bisnis misalnya; kontrak jual beli barang (sale of goods contract), kontrak pinjam meminjam uang (loan agreement), kontrak lisensi paten (patent license contract), kontrak build, operate dan transfer, kontrak franchise, license agreement, joint venture agreement, atau distributhorship agreement.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Unsur-unsur pokok suatu kontrak bisnis meliputi:</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >1.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bagian pembukaan</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, memuat identitas dari pihak serta penjelasan umum latar <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>belakang transaksi bisnis yang diadakan di antara mereka. Misalnya judul kontrak, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>identitas para pihak, ruang lingkup kontrak, atau pertimbanganpertimbangan umum <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kontrak atau recitals.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >2.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Perjanjian pokok</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, berisi pokok hubungan hukum serta hak dan kewajiban utama para <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pihak yang terbit dari kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak dalam transaksi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>bisnis mereka. Di dalam suatu kontrak franchise misalnya tentang penetapan wilayah <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>atau teritorial eksklusif untuk franchisee, hal-hal yang menyangkut besarnya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kewajiban pembayaran biaya franchise (fee atau royalties), atau perincian bisnis yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>difranchise-kan.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >3.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Perjanjian tambahan atau penunjang</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, memuat tata cara pelaksanaan hak dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kewajiban para pihak serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mendukung <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Antara lain pasal-pasal tentang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>wanprestasi yaitu memuat tentang hal atau situasi apa yang disepakati para pihak <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sebagai ingkar janji berikut akibat-akibat yang timbul, ketentuan tentang force majeur, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tata cara penyelesaian sengketa, serta pasal tentang jaminan misalnya jaminan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tentang bebas dari tuntutan pihak ketiga, jaminan kualitas barang, atau jaminan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pelaksanaan. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya untuk <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kontrak yang berkenaan dengan pihak asing adalah hal-hal yang berkaitan dengan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(1) <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>hukum yang dipilih oleh para pihak untuk mengatur dan menafsirkan pengertian-<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pengertian dalam kontrak mereka (choice of law). Pilihan mengenai hukum mana <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>yang berlaku atas kontrak berbeda dengan hukum yang mengatur bagaimana <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>arbitrase akan dilangsungkan. Yang terakhir ini ditentukan oleh hukum dari <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tempat di mana arbitrase akan berlangsung atau lex fori; </span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(2) <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Forum pengadilan yang dipilih (choice of forum) untuk menyelesaikan perkara <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>yang mungkin timbul dari kontrak. Pilihannya adalah penyelesaian melalui jalur <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pengadilan (litigasi) atau out of court; </span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(3) Bahasa resmi, yang digunakan untuk kontrak yang dianggap sah untuk <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>penafsiran kontrak seandainya terjadi perselisihan dalam penafsiran kontrak; </span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>(4) <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam pelaksanaan kontrak.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >4.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Ketentuan aspek formalitas</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, dianggap perlu mendapat perhatian demi keabsahan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>hukum dan kemungkinan pelaksanaan transaksi bisnis yang dibuat oleh para pihak. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Misalnya pasal mengenai pihak yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>atau perolehan perizinan khusus (yang diterbitkan oleh badan publik), atau pasal <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>yang memuat alamat dan format korespondensi.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >5.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bagian penutup</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, mengakhiri batang tubuh kontrak dengan identitas pihak-pihak <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dalam transaksi serta hal lain yang perlu dimuat untuk memberi keabsahan yuridis <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pada kontrak yang bersangkutan. Misalnya tanggal dan tempat penandatanganan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kontrak, kolom untuk tanda tangan para pihak atau wakil resminya, tanda pengenal, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>cap, atau materai.</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >6.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><strong style="color: black; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Lampiran-lampiran kontrak</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, untuk memuat detil-detil teknis operasional yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dianggap perlu dan berkenaan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>utama para pihak, tetapi yang dianggap tidak mungkin atau tidak efisien untuk dimuat <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>di dalam pasal-pasal kontrak.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Jika kontrak bisnis diadakan secara internasional, maka hukum yang berlaku didalamnya tidak hanya hukum nasional para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, melibatkan juga hukum regional (misalnya, dalam kerangka North American Free Trade Area atau NAFTA, European Community atau EC, dan Asean Free Trade Area atau AFTA) dan hukum internasional. Juga sebaliknya, tidak mungkin transaksi bisnis internasional terjadi tanpa ada singgungan dengan rezim hukum nasional. Sebab globalisasi tidak akan menghapuskan negara dari peta bumi sehingga selama negara tetap exist, hukum ekonomi nasional tetap akan relevan. Umumnya kontrak-kontrak bisnis internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:</span></span></b></span></div><p></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Transaksi bisnis dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kewarganegaran, tempat kediaman, atau tempat usaha di negara-negara yang berbeda<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kontrak terbentuk melalui proses penawaran (offer) dan penerimaan tawaran (acceptance) yang berlangsung dari dua atau lebih negara-negara yang berbeda<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Melibatkan aktivitas pertukaran dan lalu lintas barang, jasa dan uang yang berlangsung secara internasional serta melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kontrak itu menerbitkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang harus dilaksanakan di wilayah negara-negara yang berbeda<o:p></o:p></span></span></b></li> </ol> <p></p><div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Umumnya di dalam kontrak-kontrak dagang yang melibatkan pihak asing, para pihak akan memilih arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Oleh karena itu, pilihan ini harus secara tegas dinyatakan di dalam kontrak yang akan ditandatangani.</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sebelum berlakunya UU Arbitrase, menurut pandangan yang berlaku umum di </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:country-region st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Indonesia</span></span></b></st1:country-region></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, klausul arbitrase merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokoknya sehingga jika perjanjian utamanya hapus atau batal, akan hapus atau batal pula perjanjian tambahannya. Misalnya, dalam kasus hubungan antara eksportir dan importir. Diantara mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian ekspor impor barang yang akan diikuti oleh perjanjian-perjanjian tambahan lainnya. Perjanjian tambahan lainnya itu misalnya perjanjian pengangkutan, pertanggungan asuransi, atau perjanjian pembukaan L/C. Di dalam perjanjian pengangkutan yang ditutup dengan klausul FOB (free on board), CIF (cost, insurance, freight) atau FAS (free along side), dinyatakan secara tegas siapa yang menanggung risiko atas barang tersebut setelah ditutupnya perjanjian ekspor impor. Bilamana perjanjian ekspor impor batal dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kedudukan pengangkut karena sukar mencari ketentuan yang melindungi pengangkut dari akibat kebatalan tersebut. Demikian juga halnya jika klausul arbitrase dimasukkan sebagai perjanjian tambahan, maka satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan sengketa seperti dalam kasus di atas hanyalah pengadilan yang jelas-jelas akan merugikan kedua belah pihak.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Pasal 10 UU Arbitrase yang baru, ditegaskan bahwa perjanjian arbitrase tidak akan berakhir atau batal sebab pemberakhirannya atau batalnya perjanjian pokok. Pemahaman bahwa perjanjian arbitrase diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian induknya ini juga dianut secara internasional. Termasuk oleh BANI, ICC, ICSID dan lembaga-lembaga arbitrase internasional lainnya. Hal ini secara jelas terlihat di dalam The Uncitral Model Law On International Commercial Arbitration yang sering dijadikan acuan oleh lembaga-lembaga tersebut, yang tertulis : “The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, incluiding any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause shall be treated as an agreement independent to the other terms of the contracts.”</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Di dalam klausul arbitrase itu sendiri akan mencakup hal-hal sebagai berikut:</span></span></b></span></div><p></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase (choice of forum) atau the scope of the agreement to arbitrate (all disputes concerning the contract)<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Ruang lingkup arbitrase atau where the arbitration will occur (city and country are usually stated)<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Apakah akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc, jika dipilih bentuk ad hoc, maka klausul itu sebaiknya membuat perincian metode penunjukkan arbiter atau majelis arbitrasenya<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Aturan prosedur yang berlaku, misalnya menunjuk Uncitral model law sebagai hukum acaranya<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi para pihak (choice of law) atau the governing law that will be used to resolve disputes<o:p></o:p></span></span></b></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Klausul stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas) jika diperlukan. Klausul stabilisasi memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk mengabaikan perubahan pasca kontrak dari peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut<o:p></o:p></span></span></b></li> </ol> <p></p><div style="text-align: center;line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>DAFTAR PUSTAKA</b></span></span></div><div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" ><b>Abdurrasyid, H. Priyatna., </b><i><b>Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; "> </span>Pengadilan</b></i><b>, makalah, tahun penerbitan tidak diketahui.</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Adolf, Huala., <i>Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO</i>, Varia Peradilan, Tahun XIII No. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>148, Januari, 1998.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Anthony, William P., Pamela L. Perrewe dan K. Michele Kacmar., <i>Strategic Human <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Resources Management</i>, 2nd edition, The Dryden Press, United States, 1996.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Ball, Donald dan Wendell McCulloch.,<i> International Business; The Chalengge Of Global <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Competition</i>, 7th edition, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Irwin-McGraw Hill</span></span></b></st1:city><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, <st1:country-region st="on">United States</st1:country-region></span></span></b></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1999.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:country-region st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Indonesia</span></span></b></st1:country-region></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > 1997/1998.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Budiman, Arie., <i>Lembaga Arbitrase; Aspek Hukum dan Permasalahannya, Majalah Bank <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dan Manajemen</i>, edisi September-Oktober, 1997.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Carver, Todd B., dan Albert A. Vondra., <i>Alternative Dispute Resolution: Why It Doesn’t <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Work And Why It Does</i>, Journal Harvard Business Review, May-June, 1994.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Fuady, Munir., <i>Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek</i>; Buku Kedua, PT. Citra Aditya <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bakti, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bandung</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1994.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Gautama, Sudargo., <i>Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia</i>, cetakan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>pertama, PT. Eresco, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Jakarta</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1989.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Gautama, Sudargo, <i>Undang-Undang Arbitrase Baru 1999</i>, PT. Citra Aditya Bakti,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></span><st1:city st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:place st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bandung</span></span></b></st1:place></st1:city><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1999.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Goodpaster, Gary., <i>Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Arbitrase di Indonesia, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2</i>, diedit oleh Felix O. Soebagjo, PT. Ghalia, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Jakarta, 1995.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Goodpaster, Gary., Felix O. Soebagjo, dan Fatimah Jatim, <i>Tinjauan Terhadap Arbitrase <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, Arbitrase di Indonesia, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2</i>, diedit oleh Felix O. Soebagjo, PT Ghalia, Jakarta, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1995.</span></span></b></span><span class="apple-converted-space" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" > </span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Gray, Cheryl W., <i>Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries</i>, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Journal Finance & Development, September, 1997.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Hill, Charles W.L., <i>International Business; Competing in The Global Marketplace</i>, 3rd <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>edition, Irwin-McGrawHill, United States, 1999.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Keegan, Warren J., <i>Global Marketing Management</i>, 6th edition, Prentice Hall International, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Inc., </span></span></b></span><st1:country-region st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:place st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >United States</span></span></b></st1:place></st1:country-region><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1999.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Kontan, KUHA Perdata Setelah 152 Tahun, Nomor 38, tahun IV, Edisi 19 Juni 2000.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Lastara, I Made., dan Sudikno Mertokusumo., <i>Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dalam Perjanjian Jasa Perhotelan (Antara Pengusaha Hotel dan Pengusaha Biro <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Perjalanan Wisata di Propinsi Bali)”</i>, Jurnal BPPS-UGM, edisi 10 (2A), Mei 1997.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Longdong, Tineke L.T., <i>Asas Ketertiban Umum dan Konvensi </i></span></span></b></span><st1:state st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><i>New York</i></span></span></b></st1:state><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><i> 1958</i>, PT. Citra <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aditya Bakti, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bandung</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1998.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Lubis, T. Mulya., <i>Aspek Hukum Perdagangan Internasional</i>, Majalah Usahawan, nomor 8 <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tahun XX, Agustus, 1992.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >McCarty, F. William dan John W. Bagby., <i>The Legal Environment of Business</i>, Richard D. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Irwin Inc., United States, 1990.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Ohorella, H.M.G., dan H. Aminuddin Salle, <i>Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pada <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-Dasar <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hukum Ekonomi 2</i>, diedit oleh Felix O. Soebagjo, PT Ghalia, Jakarta, 1995.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Pritchard, John., <i>The Asia Pasific Legal 500; The Guide To Asia’s Commercial Law Firms</i>, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3rd edition, Midas Printing Limited, Hong Kong, 1998.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Rusli, Hardijan.,<i> Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law</i>, Cetakan kedua, Pustaka <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sinar Harapan, Jakarta, 1996.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Setiawan., <i>Beberapa Catatan Tentang Kontrak Bisnis Internasional: Penyelesaian <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sengketa</i>, Varia Peradilan, Tahun XIII No. 145, Oktober, 1997.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Siahaan, Edi Simon., “<i>Sengketa Dagang: Bahkan Duta Besar Pun Tidak Berkutik</i>”, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Warta<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></b></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Ekonomi, Edisi No. 05/TH.XII/ 19 Juni 2000.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Simbolon, Parakitiri T., <i>Indonesia Memasuki Milenium Ketiga, 1000 Tahun Nusantara</i>, PT. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Soebagjo, Felix O., dan Fatimah Jatim.,<i> Arbitrase di Indonesia Beberapa Contoh Kasus <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dan Pelaksanaan dalam Praktik, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ekonomi 2</i>, diedit oleh Felix O. Soebagjo, PT. Ghalia, Jakarta, 1995.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Subekti., <i>Hukum Perjanjian</i>, Cetakan XIV, PT. Intermasa, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Bandung</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1992.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Teweles, Richard J., Edward S. Bradley dan Cedric Choi, <i>The Complete Guide to <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Preventing and Resolving Brokerage Disputes</i>, John Willey & Sons, United States, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1989.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Thompson, Arthur A. dan A.J. Strickland III., <i>Strategic Concept; Concepts and Cases</i>, 10th <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>edition, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Irwin-McGraw Hill</span></span></b></st1:city><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, <st1:country-region st="on">United States</st1:country-region></span></span></b></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1998.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Tjoekam, H. Moh., <i>Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial; Konsep Teknik dan Kasus</i>, PT. <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gramedia Pustaka Utama, </span></span></b></span><st1:place st="on" style="color: black; line-height: 12pt; "><st1:city st="on"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Jakarta</span></span></b></st1:city></st1:place><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12pt; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >, 1999.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" >Waluyo, Bernadette., <i>Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</i>, Jurnal Hukum <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bisnis, volume 9, 1999.</span></span></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" ><br /></span></span></b></div><div style="text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" >Wibowo, Basuki Rekso.,<i> Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif Penyelesaian <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sengketa Bisnis</i>, Jurnal Pro Justitia, tahun XIV nomor 4 Oktober, 1996.</span></span></b></span></div><p></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-4235974410372673782010-11-09T00:07:00.003+07:002010-11-09T00:10:17.182+07:00CASE CONCERNING MARITIME DELIMITATION AND TERRRITORIAL QUESTION BETWEEN QATAR AND BAHRAIN<p class="ListParagraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:.5in;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">A.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Fakta Hukum<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Kasus ini menghasilkan suatu perjanjian yang diadakan oleh Perancis, Belanda, Belgia, daerah Walloon, dan daerah Flemish<span style="mso-spacerun:yes"> </span>pada tanggal 26 April 1994 di Charleville Mezieres mengenai upaya untuk mencegah polusi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan untuk meningkatkan kondisi dari Sungai Meuse.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mempererat hubungan antara negara<span style="mso-spacerun:yes"> </span>yang peduli dengan keberadaan,kondisi, dan manfaat <span style="mso-spacerun:yes"> </span>perairan Sungai Meuse, dengan berdasarkan kepada Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International lakes, yang diadakan di Helsinki, Finlandia pada 17 Maret 1972.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:.5in;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">B.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Objek Perjanjian<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Yang menjadi o</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial">bjek dari perjanjian ini </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">adalah</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial"> Sungai Meuse, termasuk</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN"> juga</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"> Bergsche Maas, The Amer, the Hollands Diep, dan The Haringvliet, yang merupakan cabang-cabang dari Sungai </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">M</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial">euse</span><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"> lembah sungai meuse</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial;mso-ansi-language:IN">,</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:Arial"> area drainase sungai meuse</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">,</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"> dan Komisi Internasional untuk Perlindungan Sungai Meuse dari polusi.</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:.5in;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">C.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Tujuan Perjanjian<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">1.Meningkatkan kerjasama diantara negara- negara yang bersangkutan dengan berlandaskan “neighbourly spirit” untuk bersama- sama menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas dari Sungai Meuse;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">2.Membentuk Komisi Internasional guna melakukan perlindungan terhadap Sungai Meuse dari polusi.Komisi Internasional tersebut memiliki tugas utama sebagai berikut:</span><span lang="IN" style="font-size:18.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"MS Pゴシック";color:black;mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "MS Pゴシック";color:black;mso-ansi-language:IN;mso-fareast-language:IN">a.</span><span lang="IN" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">Menetapkan, mengumpulkan, dan mengevaluasi data yang setiap pihak berikan berkaitan dengan wilayah Sungai Meuse, untuk mengidentifikasi sumber polusi; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">b.</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Mengkordinasikan program-program pemantauan dari para pihak yang bersangkutan atas kualitas air, untuk menetapkan jaringan pemantauan yg seragam;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">c.Menyusun inventaris dan melakukan pertukaran informasi mengenai sumber polusi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:21.3pt;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">D.Analisis<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">1. Prinsip hukum umum dalam Hukum Internasional merupakan Sumber Hukum Internasional sehingga Perancis, Belanda, Belgia, daerah Walloon, dan daerah Flemish membuat perjanjian mengenai Sungai Meuse;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">2. Perjanjian ini telah disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan,untuk mencegah polusi dan menetapkan usaha-usaha yang diperlukan di masa yang akan datang untuk menanggulanginya, andaikata terjadi polusi di kemudian hari; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">3. Prinsip hukum umum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pembuatan perjanjian menyangkut Sungai Meuse ini adalah “equitable principles”.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><o:p> </o:p></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">A.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Fakta Hukum</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Perjanjian mengenai sengketa batas wilayah laut antara Qatar dan Bahrain, dengan Arab <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Saudi sebagai pihak yang menengahi persengketaan antara kedua negara bersangkutan, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perjanjian<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sendiri disepakati dan ditandatangani <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>oleh pihak- pihak terkait pada Desember 1987, selnjutnya di Doha, Qatar pada tanggal 25 <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Desember 1990, setelah kedua pihak terkait melakukan negosiasi yang alot selama bertahun- <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tahun, dan berupaya membahas kasus ini di “International Court of Justice”.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; "></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">B.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Objek Perjanjian</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Objek yang menjadi penyebab persengketaan antara Qatar dan Bahrain adalah mengenai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>kepemilikan Pulau Hawar yang terdiri dari sejumlah pulau dengan terbesar dari yang utama, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>yaitu Pulau Hawar, yang terletak sekitar 17 kilometer. Hawar adalah pulau yang terletak di <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sepanjang pantai barat Qatar.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"> Ada jarak sekitar</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">20 mil antara Pulau Hawar utama dan pantai <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahrain. Se</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">cara fisik,</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial"> </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">Pulau </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Hawar</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"> termasuk dalam wilayah kelautan</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial"> Qatar</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">dan bukan </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">wilayah<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial">Bahrain. Sengketa yang berkaitan dengan pulau Hawar </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">terjadi sekitar tahun </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:Arial">1930an </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">dengan<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">latar belakang eksplorasi minyak di Teluk dan negosiasi atas</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">daerah yang menjadi subyek <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>konsesi minyak.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">C.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Tujuan Perjanjian</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; "><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mencari titik temu dalam penyelesaian sengketa batas <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>wilayah laut dari negara Qatar dan Bahrain, menyangkut kepemilikan Pulau Hawar. Pada <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>akhirnya diputuskan bahwa Qatar memiliki kedaulatan atas keberadaan Pulau Hawar.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; "></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">D.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN">Analisis</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"></span></span></span><span lang="IN"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; font-family: Arial; font-size: 12pt; line-height: 150%; "> </span><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">1.</span></span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9px;"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></span><span lang="IN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial; ">Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional merupakan Sumber Hukum <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Internasional, sehingga Qatar dan Bahrain membuat perjanjian mengenai kepemilikan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Pulau Hawar;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0in; text-align: justify; "><span lang="IN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial; "></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; "><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IN"><span style="mso-spacerun:yes"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span>Perjanjian tersebut menghasilkan keputusan bahwa Qatar memiliki kedaulatan atas Pulau <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hawar.</span></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-41592793208904830082010-11-08T23:59:00.004+07:002010-11-09T00:07:05.186+07:00Kasus River Meuse<p class="ListParagraph" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; "><!--[if !supportLists]--><span lang="IN"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; line-height: 150%;">A.</span></span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9px;"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Fakta Hukum<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kasus ini menghasilkan suatu perjanjian yang diadakan oleh Perancis, Belanda, Belgia, <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>daerah Walloon, dan daerah Flemish pada tanggal 26 April 1994 di Charleville Mezieres <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>mengenai upaya untuk mencegah polusi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>untuk meningkatkan kondisi dari Sungai Meuse.<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mempererat hubungan antara negara yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>peduli dengan keberadaan,kondisi, dan manfaat perairan Sungai Meuse, dengan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>berdasarkan kepada Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>and International lakes, yang diadakan di Helsinki, Finlandia pada 17 Maret 1972.</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"></span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">B.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Objek Perjanjian</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yang menjadi o</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">bjek dari perjanjian ini </span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">adalah</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> Sungai Meuse, termasuk</span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> juga</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> Bergsche <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Maas, The Amer, the Hollands Diep, dan The Haringvliet, yang merupakan cabang-cabang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dari Sungai </span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">M</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">euse</span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">.</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> lembah sungai meuse</span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">,</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> area drainase sungai meuse</span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">,</span></span></span><span style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> dan Komisi <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Internasional untuk Perlindungan Sungai Meuse dari polusi.</span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:.5in;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">C.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> </span></span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Tujuan Perjanjian<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Meningkatkan kerjasama diantara negara- negara yang bersangkutan dengan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>berlandaskan “neighbourly spirit” untuk bersama- sama menjaga, memelihara dan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>meningkatkan kualitas dari Sungai Meuse;<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Membentuk Komisi Internasional guna melakukan perlindungan terhadap Sungai Meuse <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>dari polusi.Komisi Internasional tersebut memiliki tugas utama sebagai berikut:</span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; color: black; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> <o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; color: black; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>a.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span><span lang="IN"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Menetapkan, mengumpulkan, dan mengevaluasi data yang setiap pihak berikan <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>berkaitan dengan wilayah Sungai Meuse, untuk mengidentifikasi sumber polusi; <o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN"><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>b.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Mengkordinasikan program-program pemantauan dari para pihak yang <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>bersangkutan atas kualitas air, untuk menetapkan jaringan pemantauan yg seragam;<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>c.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Menyusun inventaris dan melakukan pertukaran informasi mengenai sumber polusi.<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:21.3pt;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">D.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Analisis<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Prinsip hukum umum dalam Hukum Internasional merupakan Sumber <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hukum Internasional sehingga Perancis, Belanda, Belgia, daerah Walloon, dan daerah <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Flemish membuat perjanjian mengenai Sungai Meuse;<o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Perjanjian ini telah disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan,untuk mencegah <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>polusi dan menetapkan usaha-usaha yang diperlukan di masa yang akan datang untuk <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>menanggulanginya, andaikata terjadi polusi di kemudian hari; <o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="line-height: 150%; "><span class="Apple-style-span" ><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Prinsip hukum umum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pembuatan perjanjian <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>menyangkut Sungai Meuse ini adalah “equitable principles”.</span></span></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-71458337501018449612010-11-04T18:09:00.000+07:002010-11-04T18:11:35.829+07:00KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:150%"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-family: "Times New Roman"">Tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), dimuat dalam Buku II KUHP yaitu :<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom: 0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l10 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pencurian (diefstal), diatur dalam Bab XXII. ( Pasal - pasal Pencurian )<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN">Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur - unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur - unsur ojektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: "Times New Roman"">Unsur-unsur pencurian:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%; mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list: Ignore">a)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur Objektif<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari - jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur Benda<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%; mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list: Ignore">b)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur Subjektif<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Maksud untuk memiliki.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubung kan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan per buatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l2 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Melawan hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983). Dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (yang menghukum) dan membebaskan terdakwa dengan dasar dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan hukum "tidak terbukti adanya unsur melawan hukum". Sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik alm. suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak mengambil barang- barang tersebut (Yahya Harahap, 1988:868).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pada bagian kalimat yang berbunyi "dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik alm. suaminya" adalah merupakan penerapan pengertian tentang melawan hukum subyektif pencurian pada kasus konkrit dalam putusan pengadilan. Walaupun sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab barang bukan milik suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa barang adalah milik suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan mengambil yang demikian, adalah merupakan tiadanya sifat melawan hukum subyektif sebagaimana yang dimaksud pasal 362 KUHP. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materill ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><o:p> </o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l10 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pemerasan dan Pengancaman (afpersing dan afdreiging), diatur dalam Bab XXIII.<span style="mso-spacerun:yes"> </span>(Pasal - pasal Pemerasan dan Pengancaman )<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan (2) <span style="mso-spacerun:yes"> </span>KUHP tindak pidana pemerasan diramuskan dengan rumusan sebagai berikut :<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list: Ignore">(1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list: Ignore">(2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.25in; line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:"Times New Roman"">Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">a)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur Objektif: memaksa, orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain), supaya memberi hutang, untuk menghapus piutang.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l9 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">b)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur subjektif<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l7 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehenda kn ya sendiri<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l7 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-spacerun:yes"> </span>Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l7 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l7 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l7 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%; mso-list:l5 level1 lfo8;tab-stops:.5in"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">7)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat enam bentuk tindak pidana pemerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l10 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Penggelapan<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (verduistering), terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahat a n jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh UU no. 31 Th. 1999 dan UU no. 20 Th, 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 y ang dirumuskan sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00”.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen), sesuatu benda (eenig goed) , yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur-Unsur penggelapan:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%; mso-list:l4 level1 lfo9"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list: Ignore">a)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur Objektif<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo10"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Perbuatan memiliki.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Zicht toeigenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Waktu membicarakan tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo10"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur objek kejahatan (sebuah benda).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Dimuka telah dibicarakan bahwa dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah ), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo10"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Sebagian atau seluruhnya miik orang lain.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l8 level1 lfo10"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%; mso-list:l4 level1 lfo9"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list: Ignore">b)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur Subjektif<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l6 level1 lfo11"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur kesengajaan.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld ) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus ) dan kelalaian (culpos). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0in;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:.75in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l6 level1 lfo11"><!--[if !supportLists]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman""><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Unsur melawan hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman"">Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu adalah: a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah perbuatan memiliki, pada pencurian adalah mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki. b. Tentang beradanya benda obje k kejahatan di tangan petindak. Pada pencurian, benda tersebut berada di tangan/kekuasaan petindak akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada- d alam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.</span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-87671865538140319222010-11-03T07:35:00.000+07:002010-11-03T07:37:47.302+07:00KEBIJAKAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH TERHADAP PASAR TRADISONAL DAN PASAR MODERN<p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p> </o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Pertumbuhan pasar modern di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Pada 1999–2004, terjadi peningkatan pangsa pasar supermarket terhadap total pangsa pasar industri makanan yang cukup tajam dari 11% menjadi 30%. Penjualan supermarket pun tumbuh rata-rata 15% per tahun, sedangkan penjualan pedagang tradisional turun 2% per tahunnya (Natawidjadja 2006). Pricewaterhouse Coopers (2005) memprediksi bahwa penjualan supermarket akan meningkat sebesar 50% dari periode 2004 hingga 2007, sedangkan penjualan hipermarket akan meningkat sebesar 70% untuk periode yang sama. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah dan penjualan pasar modern adalah urbanisasi yang mendorong percepatan pertumbuhan penduduk di perkotaan serta meningkatnya pendapatan per kapita. Dari 1998 hingga 2003, hipermarket di seluruh Indonesia tumbuh 27% per tahun, dari delapan menjadi 49 gerai. Meskipun demikian, pertumbuhan hipermarket terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan proporsi 58% dari keseluruhan hipermarket.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Pedagang tradisional yang terkena imbas langsung dari keberadaan supermarket atau hipermarket adalah pedagang yang menjual produk yang sama dengan yang dijual di kedua tempat tersebut. Meskipun demikian, pedagang yang menjual makanan segar (daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainlain) masih bisa bersaing dengan supermarket dan hypermarket mengingat banyak pembeli masih memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli produk tersebut. Keunggulan pasar modern atas pasar tradisional adalah bahwa mereka dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. Supermarket dan hipermarket juga menjalin kerja sama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mereka dapat melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang besar.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Supermarket melakukan beberapa strategi harga dan nonharga, untuk menarik pembeli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh SMERU, mereka melakukan berbagai strategi harga seperti strategi limit harga, strategi pemangsaan lewat pemangkasan harga (<i>predatory pricing), </i>dan diskriminasi harga antarwaktu <i>(inter-temporal price discrimination)</i>. Misalnya memberikan diskon harga pada akhir minggu dan pada waktu tertentu. Sedangkan strategi nonharga antara lain dalam bentuk iklan, membuka gerai lebih lama, khususnya pada akhir minggu, <i>bundling/tying </i>(pembelian secara gabungan), dan parkir gratis.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Beberapa kalangan memandang bahwa makin meluas pendirian pasar modern di Indonesia, makin baik bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim persaingan usaha. Sementara itu, kalangan lain berpendapat bahwa di era globalisasi pasar tradisional telah menjadi korban dari kompetisi sengit antara sesama pasar modern, baik lokal maupun asing. Pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat praktik usaha yang dilakukan oleh supermarket.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Kondisi Pasar Tradisional di Indonesia<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar. Hanya daging segar saja yang tidak dijual oleh PKL. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Kondisi pasar tradisional pada umumnya memprihatinkan. Banyak pasar tradisional di Jabodetabek yang tidak terawat sehingga dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern kini pasar tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern. Di Jakarta saja berdasarkan catatan PD Pasar Jaya, dari total 151 pasar, hanya 27 pasar yang aspek fisik bangunannya masih baik. Sisanya, 111 pasar dalam kondisi fisik bangunan rusak sedang atau berat dan hanya 13 pasar mengalami rusak ringan. Kepala APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) cabang Jakarta, Hasan Basri, mengatakan bahwa 151 pasar tradisional di Jakarta terancam oleh keberadaan supermarket, sembilan di antaranya sudah tutup. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan <i>(collateral) </i>yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi <i>(economies of scale)</i>, tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen (Wiboonpongse dan Sriboonchitta 2006).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Dampak Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Ditemukan bahwa supermarket berdampak terhadap kinerja usaha pedagang di pasar tradisional. Para pedagang tradisional di dalam pasar mengeluhkan keberadaan pasar modern, khususnya hipermarket di sekitar mereka, yang memengaruhi keuntungan mereka. Hasil analisis kuantitatif memperlihatkan adanya dampak yang berbeda dari keberadaan supermarket terhadap beberapa aspek dari kinerja usaha pedagang di pasar tradisional yang diukur melalui variabel omzet, keuntungan, dan jumlah pegawai.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Temuan dari metode kualitatif menunjukkan bahwa penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan supermarket adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan supermarket. Supermarket sebenarnya mengambil keuntungan dari kondisi buruk yang ada di pasar tradisional. Pedagang, kepala pasar, dan semua pemangku kepentingan di pasar tradisional mengatakan bahwa langkah utama yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional, mengatasi masalah PKL di sekitar pasar, dan memperbaiki sistem manajemen, baik di dinas perpasaran maupun di pasar tradisional itu sendiri. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Meskipun dengan kondisi yang tidak menguntungkan, tetap ditemukan adanya pasar tradisional yang mampu bertahan karena dikelola dengan baik dan memperhatikan seluruh aspek seperti kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dalam berbelanja. Kelebihan pasar tradisional adalah kekhasannya yang tidak dimiliki oleh pasar modern, seperti jual-beli dengan tawar-menawar harga dan suasana yang memungkinkan penjual dan pembeli menjalin kedekatan.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Contoh dari sebuah pasar tradisional yang mampu bertahan meski dikelilingi oleh sedikitnya lima peritel modern besar ditemukan di kawasan perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Sejak dibuka pada Juli 2004, pasar tersebut hingga kini tetap ramai dikunjungi para pelanggan setianya (<i>Kompas </i>2006). Pasar ini juga telah mendapat penghargaan dari APPSI dan menjadi salah satu pasar percontohan untuk pasar-pasar tradisional lainnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Lemahnya Regulasi Pasar Ritel<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight: bold">Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:53/M-DAG/PER/12/2008 </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>memberi sedikit angin segar bagi pasar tradisional bahwa pemerintah pusat akan mengatur pertumbuhan pasar modern di perkotaan. Selama ini, pada tingkat nasional peraturan yang mengatur pasar tradisional hanya dalam bentuk Surat Keputusan Menperindag yang dikeluarkan pada 13 Oktober 1997. Surat keputusan (SK) ini menjadi pedoman penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan, dan bertujuan untuk memproteksi pedagang kecil dan menengah dari peritel besar. Seiring dengan undang-undang tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas pada daerah, maka peraturan daerah yang dikeluarkan lebih mempunyai kekuatan hukum daripada SK Menperindag tersebut. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Pada tingkat daerah, hanya DKI Jakarta yang mempunyai peraturan daerah yang secara spesifik dan komprehensif mengatur pasar modern. Kota Bandung dan Kota Depok telah menerbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional, namun peraturan daerah yang khusus mengatur masalah yang berkaitan dengan pasar modern hingga kini belum terbentuk. Masalah lainnya adalah dari segi penegakan hukumnya. Sebagai contoh untuk DKI Jakarta, walaupun perda yang mengatur masalah ini sudah ada, namun dalam praktiknya penegakan hukumnya masih lemah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Perlunya pasar tradisional dipertahankan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Berbagai alas an dikemukakan untuk mempertahankan pasar tradisional diantaranya</span><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-bidi-font-weight: bold"> </span><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">Pertama, tentu saja pedagang tradisional menjamin tidak akan melakukan <em><span style="font-family:Arial">capital outflow. </span></em> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">Kedua, sebagaimana kita ketahui tingkat pengangguran menjadi momok menakutkan ekonomi kita. Dari 4,9 persen pada tahun 1996 naik menjadi 6,1 persen di tahun 2000, dan kemudian membengkak menjadi </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IN">27,5% di tahun 2004</span><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: SV">. Tingginya angka pengangguran di masa krisis ekonomi telah membalikkan bandul kekuatan ekonomi rakyat dari sektor formal ke informal. Pangsa pekerja sektor formal berkurang menjadi 35,1%. Peran sektor informal menjadi terasa penting dalam periode krisis ekonomi. Sektor informal yang diwakili oleh usaha kecil dan menengah (UKM) kendati sumbangannya dalam <em><span style="font-family:Arial">output</span></em> nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor non-migas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Dan secara relatip memiliki daya dukung dalam mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan. Sektor informal tersebut berhulu sekaligus bermuara di pasar tradisional. Dengan demikian wajar bila dikatakan pasar tradisional merupakan salah satu <strong><span style="font-family:Arial;font-weight: normal;mso-bidi-font-weight:bold">tulang punggung perekonomian</span></strong><b style="mso-bidi-font-weight:normal"> </b>nasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span lang="SV" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:SV">Ketiga, di pasar tradisional terlibat jutaan pedagang, pemasok, pembeli <em><span style="font-family:Arial">kulakan</span></em>, dan penyedia jasa lainnya. Eksistensi pasar tradisional didukung secara padat karya beserta keragamannya. Berubahnya karakter pasar, dari tradisional ke modern, berpotensi untuk menciptakan pengangguran dan kemiskinan baru. Karena berapa juta orang terlibat dalam jaringan pasar tradisional akan kehilangan mata pencahariannya bila pasar tradisional hancur. Kehancuran pasar tradisional akan menyebabkan ratusan juta jiwa penduduk Indonesia terancam kehilangan penghidupannya dan jatuh dalam <strong><span style="font-family:Arial; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">kemiskinan absolut.</span></strong> </span><span lang="IT" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial; mso-ansi-language:IT">Saat ini secara nasional ada 13.650 pasar tradisional, melibatkan 12,6 juta pedagang di dalamnya. Bila rata-rata pedagang punya 1 pegawai dengan masing-masing 3 anggota keluarga, 75,6 juta jiwa rakyat Indonesia akan masuk dalam jurang kemiskinan. Dari jumlah itu diantaranya 30 juta jiwa rakyat Jabar, dan 1,2 juta jiwa rakyat kota Bandung. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><em><span lang="IT" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT">Displacement</span></em><span lang="IT" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-ansi-language: IT"> tenaga kerja dalam jangka pendek akan menyebabkan masalah serius atau setidak-tidaknya stagnasi di tingkatan akar rumput. Kekenyalan ekonomi akar rumput memang telah teruji, mereka serta merta akan mencari keseimbangan baru, namun senyatanya dalam konteks kewirausahaan telah terjadi <strong><span style="font-family:Arial;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">degradasi</span></strong>. Karena posisi pemilik kios akan berubah menjadi pekerja atau menjadi pedagang kaki lima. Kemandirian dan pacuan etos profesionalisme sektor ekonomi kerakyatan, lewat pasar tradisional, patut diyakini bisa mereduksi kemiskinan dan pengangguran di masa depan.</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">KESIMPULAN<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Keunggulan pasar modern atas pasar tradisional adalah bahwa mereka dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. Supermarket dan hipermarket juga menjalin kerja sama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mereka dapat melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang besar.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial">Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar. Hanya daging segar saja yang tidak dijual oleh PKL. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:13.5pt;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Arial">Berbagai masalah yang ada pada pasar tradisional sendiri membuat pasar tradisional kalah bersaing dimata konsumen oleh pasar modern. Perlu dilakukan pembenahan menyeluruh pada pasar tradisional agar membuat pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-1524700005761780232010-11-01T15:56:00.000+07:002010-11-01T15:57:12.416+07:00Kesimpulan Kewenangan Menguji Undang - undang<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 24c dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 merupakan langkah awal bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan sistem hukum sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum agar praktik kenegaraan di Indonesia lebih demokratis dan adil sesuai amanat UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mengajukan Judicial Review terhadap undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan dan bertentangan dengan undang-undang dasar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang sudah dapat menunjukkan kinerjanya dalam menangani perselisihan pendapat antara para pihak terhadap suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam penyiapan undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak meninggalkan prinsip filosofis, yuridis dan sosiologis dalam membentuk suatu undang-undang, untuk mengurangi undang-undang yang dibuat tersebut dinilai oleh masyarakat telah merugikannya dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga diajukan <i>judicial review</i> kepada Mahkamah Konstitusi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Untuk menjaga kredibilitasnya, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mengambil keputusan dalam menguji suatu undang-undang hendaknya menghindari pengaruh dari kepentingan politik tertentu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (baik pihak pemerintah, dewan perwakilan maupun masyarakat luas) dituntut selalu meningkatkan kompetensinya.Salah satu usaha untuk itu adalah melalui pendidikan dan pelatihan <i>legal drafting</i> bagi pihak yang menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengikutinya secara rutin dan bertahap dengan harapan kompetensi yang bersangkutan akan selalu meningkat dan terjaga dengan baik, yang akhirnya peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan lebih baik dalam arti mengakomodasikan kepentingan semua pihak, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-57345487581674034832010-11-01T15:42:00.000+07:002010-11-01T15:55:05.449+07:00Kewenangan Menguji Undang - undang III<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; mso-bidi-font-weight:bold">Pendahuluan</span><span style="font-family:Arial"><br />Pasal 24c, ayat (1) UUD Tahun 1945 :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">“<i>Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, gerakan reformasi di samping bertujuan menuntut pengunduran diri presiden juga menuntut perubahan sistem ekonomi, sistem politik dan sistem hukum, karena sistem ekonomi yang dibangun tidak mampu menghadapi cobaan (krisis) yang terjadi, sistem politik otoriter jauh dari nilai/paham demokrasi dan sistem hukum tidak ada kejelasan walaupun dalam UUD 1945 dengan jelas bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pada acara penyampaian pidato resmi kenegaraan di depan DPR RI tanggal 15 Agustus 1998 Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya tanggal 21 Mei 1998, antara lain mengemukakan bahwa esensi dari gerakan reformasi nasional ini adalah koreksi terencana, melembaga, dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pada tanggal 21 Mei 1998, beliau telah menyampaikan tekad untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang. Tujuannya adalah untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan hukum sebagai langkah awal gerakan reformasi sistem politik. Setelah diadakan Pemilu Tahun 1999 dan terbentuk DPR/MPR, maka MPR dalam sidang-sidangnya telah mengamandemen UUD tahun 1945 sebagai langkah awal reformasi hukum. Amandemen dilakukan secara bertahap sejak SU MPR tahun 1999 sampai sidang tahunan 2002 (sebanyak 4 kali amandemen). Amandemen UUD tahun 1945 merupakan hal yang wajar untuk menuju praktek kenegaraan yang lebih demokratis, hal ini mengingat UUD tahun 1945 mengandung kelemahan-kelemahan sehingga praktek kenegaraan di Indonesia oleh gerakan reformis dianggap kurang demokratis. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; mso-bidi-font-weight:bold">Perkembangan Hak Menguji Undang-Undang (JR)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Salah satu pilar negara demokrasi adalah adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang mandiri untuk menjaga praktik kenegaraan kekuasaan dari kesewenang-wenangan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Keberadaan kekuasaan kehakiman (peradilan) diharapkan dapat mandiri dari pengaruh kekuasaan yang lainnya dan harus mempunyai wewenang yang jelas dalam menjalankan fungsinya, sehingga kewibawaan kelak terjaga.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Perkembangan Mahkamah Konstitusi yang ada di dunia diawali dari kasus <st1:city st="on"><st1:place st="on">Madison</st1:place></st1:city> versus Madbury di Amerika Serikat.Pada awalnya manfaat dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keperluan untuk mengadakan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan parlemen. Inti perdebatan dalam kasus tersebut adalah bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin John Marshall ditantang untuk melakukan pengujian (<i>review</i> atau <i>toetsting</i>) atas konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan oleh Konggres. Keputusan Madbury melawan <st1:city st="on">Madison</st1:city> pada tahun 1803 itu sangat populer dan diyakini sebagai awal kelahiran <i>judicial review</i> di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">USA</st1:place></st1:country-region>. Kepala Kehakiman John Marshall berpendapat bahwa konstitusi tertulis dan pengadilan independen menyiratkan kekuasaan <i>judicial review</i> ada di Mahkamah Agung, hal ini berkaitan karena adanya kenyataan ketidaksesuaian antara konstitusi dan undang-undang, sehingga tidak mempunyai pilihan lain, harus memberlakukan hukum yang lebih tinggi, dan harus menganulir undang-undang yang lebih rendah. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Tanggapan mengenai hal ini dapat ditemukan dari komentar R.H.S. Crossman, seorang anggota kabinet Partai Buruh Inggris yang bertanggung jawab terhadap hukum imigrasi pada tahun 1968, yang menolak masuknya lebih kurang 100 ribu warga negara Inggris yang tinggal di Kenya ke Inggris; dia kemudian mengatakan bahwa hukum ini akan dideklarasikan tidak konstitusional di setiap negara dengan konstitusi tertulis oleh Mahkamah Agung.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Praktek <i>judicial review</i> tidak serta-merta dilakukan oleh penguasa yang demokratis.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Tiga negara dengan konstitusi tidak tertulis, serta enam negara yang mempunyai konstitusi tertulis dan pengadilan tinggi, menolak secara eksplisit adanya kekuasaan <i>judicial review</i>.Negara-negara tersebut berpendapat bahwa parlemen adalah pemberi garansi tertinggi dari kosntitusi.Prinsip demokrasi merupakan suatu keputusan penting dan vital maka penyesuaian hak terhadap konstitusi seharusnya dibuat melalui perwakilan yang dipilih rakyat, tidak dibuat oleh badan pengadilan yang ditunjuk dan mewakili rakyat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sebagai kompromi antara dua pemikiran bertentangan ini, beberapa negara mempercayakan <i>judicial review</i> ke pengadilan atau badan konstitusional khusus daripada ke sistem pengadilan umum, dan badan tersebut terkenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan upaya yang pada pokoknya bersifat mempersoalkan produk hukum yang dibuat oleh Konggres yang merupakan cabang kekuasaan legislatif. Namun kemudian terjadi perkembangan, selanjutnya timbul ide untuk membentuk Komisi Konstitusi tersendiri di luar struktur Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sebagai contoh kekuasaan peradilan tertinggi di USA berada di tangan Mahkamah Agung yang kekuasaannya sangat tinggi dan sangat dipercaya oleh masyarakatnya sebagai lembaga yang suci, karena keputusan-keputusannya tidak pernah mengecewakan rakyat Amerika, bahkan dapat menyelesaikan perselisihan pendapat tentang hasil Pemilu Presiden. Mahkamah Agung mengadili perselisihan pendapat tentang hasil pemilihan Presiden yang terakhir dan keputusannya menetapkan George W. Bush sebagai Presiden dan Al Gore sebagai Wakil Presiden, dan keputusan tersebut ditaati rakyat Amerika.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Hak Menguji<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:normal"><span style="font-family:Arial">a.<span style="mso-tab-count: 1"> </span>hak menguji formal, dan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:normal"><span style="font-family:Arial">b. <span style="mso-tab-count:1"> </span>hak menguji material.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.<br />Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (<i>verordenende macht</i>) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Berdasarkan arti dari hak menguji formal dan hak menguji material tersebut, maka dapat diartikan bahwa :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">a.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Hak menguji merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:.5in;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">b. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain hak menguji yang dimiliki hakim, juga terdapat hak menguji yang dimiliki legislatif dan hak menguji yang dimiliki eksekutif.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.25in;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Dapat ditarik pengertian dari definisi tersebut bahwa definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.Definisi Hak Menguji (<i>toestsingsrecht</i>) yang dikemukakan merupakan pengujian pada negara yang menganut <i>civil law system</i>.Pada negara yang menganut <i>law civil system</i>, hak menguji yang dimiliki hakim hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan karena terhadap tindakan administrasi negara diadili oleh peradilan administrasi. Di Indonesia, tindakan administrasi negara yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara diadili oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; mso-bidi-font-weight:bold">Hak Menguji Undang-Undang di Indonesia</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Di Indonesia pengaturan hukum tentang <i>judicial review</i> menjadi suatu hal yang diperdebatkan secara serius sejak <i>founding fathers</i> membicarakan tentang undang-undang dasar yang akan diberlakukan apabila <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> telah merdeka. Apakah akan memasukkan <i>judicial review</i> atau tidak dalam konstitusinya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sepanjang sejarah kekuasaan kehakiman di <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place>, kebebasan kekuasaan kehakiman, selalu mengalami pasang surut, artinya selalu menjadi perdebatan tergantung kondisi sosial politik yang melingkupi sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang baru, namun mengenai sistem negara hukum, sudah sejak berdiri <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> menganut negara hukum. Hal ini tercantum dengan jelas dalam penjelasan UUD tahun 1945 (sebelum diamandemen) yang menyatakan antara lain bahwa <st1:place st="on"><st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> adalah negara yang berlandaskan atas hukum (<i>rechstaat</i>), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (<i>machstaat</i>). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sebelum amandeman, UUD tahun 1945 kewenangan kekuasaan kehakiman (peradilan) berada pada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUD tahun 1945. Kewenangan ini yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain yaitu Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, yang berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Pasal 31 UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dan Pasal 26 UU No 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Hak menguji secara materil terhadap undang-undang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dapat diuji apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hak menguji materil terhadap peraturan perundang-undangan dibatasi hanya terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu PERMA No.1 tahun 1999 yang telah dicabut dengan PERMA No. 1 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. <i>Prosedur/tata cara hak uji materil diatur dalam PERMA, dengan pertimbangan ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengatur hak uji materil tersebut bersifat singkat tanpa mengatur tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan hak uji materil</i>. Seyogyanya hal ini diatur dalam bentuk undang-undang, karena berkaitan dengan masalah hukum acara yang berlaku di Mahkamah Agung dalam fungsi menjalankan peradilan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pelaksanaan hak menguji undang-undang (<i>judicial review</i>) dalam prakteknya belum optimal karena masih mengandung kelemahan-kelemahan.Hak menguji yang menjadi wewenang Mahkamah Agung terbatas kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang artinya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Mahkamah Agung, tetapi masih di bawah kendali birokrasi politik. Rumusan seperti ini merupakan cermin kondisi yang terjadi saat itu, yaitu terjadinya tarik menarik antara dua kekuatan yang berlawanan dalam pembahasan pada saat menyusun undang-undang yang pertama memuat masalah judicial review yakni Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yaitu, antara pihak yang menghendaki Mahkamah Agung mandiri dengan kelompok yang menentang Mahkamah Agung mandiri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Mengingat kondisi sosial politik pada masa reformasi yang dinamis dan menghendaki praktek kehidupan demokrasi yang lebih baik, maka MPR membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar pemerintahan berjalan seimbang, tidak sewenang-wenang, lahirlah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, akan membawa konsekuensi adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung. Karena beberapa kewenangan Mahkamah Agung yang ada sekarang akan dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu hak menguji undang-undang (<i>judicial review</i>). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Faktor-faktor yang dijadikan dasar untuk melakukan amandemen UUD tahun 1945, karena pasal-pasal yang mengatur sistem politik, sosial, budaya kurang kondusif untuk perkembangan demokrasi, dan penegakan hukum. Sistem UUD yang <i>executive heavy</i>, kurangnya sistem <i>checks and balances</i>, rumusan yang <i>interpretable</i>, kekosongan berbagai prinsip dan kaidah konstitusional yang mendasar, menjadi salah satu sumber kegagalan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dan negara. UUD tahun 1945 dianggap turut memberi andil terhadap berbagai kejadian yang tidak sejalan dengan cita-cita dasar bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 itu sendiri.UUD tahun 1945 yang ditetapkan secara kilat, mengandung berbagai kekurangan dan kekosongan hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Salah satu pasal yang diamandemen adalah pasal 24 UUD tahun 1945 yang mengatur kewenangan lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman. Kewenangan lembaga peradilan/kekuasaan kehakiman ditambah dengan membuat aturan tentang Mahkamah Konstitusi yang antara lain mengatur wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, yaitu Pasal 24c yang ayat (1) UUD tahun 1945 sebagaimana dikutip di awal tulisan ini. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sehubungan dengan pemberian kewenangan pada Mahkamah Konstitusi tersebut, DPR dan Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Undang-undang ini pada intinya mengatur tentang kewenangan yang besar dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara, antara lain melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> tahun 1945; menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga negara; memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai salah satu keberhasilan kaum reformis dalam mereformasi hukum di Indonesia.Adanya Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum modern (<i>Moderne Democratische Rechtsstaat</i>) dan memperkuat sistem demokrasi negara modern (<i>modern constitutional democracy</i>).Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Mengutip Afiuka Hadjar, dkk, ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">1. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Paham Konstitusionalisme<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Paham Konstitusionalisme adalah suatu paham yang menganut adanya pembatasan kekuasaan. Paham ini memiliki dua esensi yaitu <i>pertama</i> sebagai konsep negara hukum, bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara, hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya, <i>kedua</i> adalah konsep hak-hak sipil warga negara menyatakan, bahwa kebebasan warga negara dan kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">2. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Sebagai Mekanisme <i>Check and Balances</i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sebuah sistem pemerintahan yang baik, antara lain ditandai adanya mekanisme <i>check and balances</i> dalam penyelenggaraan kekuasaan. <i>Check and balances</i> memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindarkan tindakan-tindakan hegemoni, tirani, dan sentralisasi kekuasaan, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol <i>judicial</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">3. <span style="mso-tab-count:1"> </span>Penyelenggaraan Negara yang Bersih<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sistem pemerintahan yang baik meniscayakan adanya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan partisipatif.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">4.<span style="mso-tab-count:1"> </span>Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali melakukan tindakan semena-mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan-segan melakukan pelanggaran terhadap HAM. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Di samping keempat alasan tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, bersifat <i>integrated, rule of law, accountability,</i> dan <i>transparancy</i>. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari negara yang menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan sistem demokrasi modern,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban dari keinginan rakyat untuk memiliki aturan undang-undang yang berpihak kepada rakyat kecil atau berpihak pada keadilan (membatasi penguasa), karena selama ini banyak sekali produk perundang-undangan yang dibentuk hanya berdasarkan kepentingan politik jangka pendek tidak mempunyai visi dan misi kedepan sehingga masyarakat tidak berdaya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mengakomodasikan kepentingan rakyat yang diperlakukan tidak adil dengan dibuatnya undang-undang yang bertentangan dengan UUD tahun 1945 sehingga rakyat dapat mengajukan <i>judicial review</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Masyarakat sangat antusias menyambut keberadaan lembaga ini, hal ini dapat dilihat dari permohonan <i>judicial review</i> yang diajukan di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selalu meningkat setiap tahunnya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pada awal tahun pelaksanaan tugasnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan beberapa permohonan dan yang diajukan mendapat perhatian masyarakat luas. Salah satu keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan <i>judicial review</i> yang diajukan Deliar Noer dkk dan Lembaga Perjuangan dan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KRDB) yang menuntut pembatalan pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa WNI bekas anggota Partai terlarang (PKI) termasuk organisasi massanya tidak mempunyai hak dipilih dalam Pemilu tahun 2004, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: <i>“Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota harus memenuhi persyaratan: bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya”</i>. Mahkamah Konstitusi memandang pasal itu melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam UUD tahun 1945, oleh karena itu pasal tersebut harus dicabut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Keputusan lain yang menjadi perhatian publik adalah keputusan gugatan Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan isi pasalnya ada yang saling bertentangan, di satu pihak masih mengakui keberadaan instansi terkait termasuk KPKPN, tetapi di pihak lain menempatkan KPKPN merupakan salah satu bagian dari KPK. Permohonan Ketua KPKPN ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan konsekuensinya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap berlaku dan eksistensi KPKPN secara mandiri teranulir menjadi bagian dari KPK. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak kalah populernya pada tahun 2006 adalah membatalkan kewenangan Pengadilan Ad Hoc dalam mengadili perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh KPK, dan pembatalan Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Terlepas dari pendapat yang pro dan kontra terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, merupakan suatu realita bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya sudah dapat menyelesaikan perselisihan para pihak yang berbeda pendapat tentang suatu pasal undang-undang.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Hal ini diharapkan akan tercipta suatu kepastian hukum terhadap konflik yang terjadi di masyarakat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI<br />Tahun 2003 s/d 2007</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:18.7pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:160; mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:16.5pt"> <td width="60" rowspan="2" valign="top" style="width:45.25pt;border:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">TAHUN</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" rowspan="2" valign="top" style="width:70.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">SISA YANG LALU</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" rowspan="2" valign="top" style="width:48.6pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">TERIMA</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="72" rowspan="2" valign="top" style="width:53.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">JUMLAH( 3 + 4 )</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="281" colspan="4" valign="top" style="width:210.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">PUTUS</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:16.5pt"> <td width="67" valign="top" style="width:50.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><st1:city st="on"><st1:place st="on"><span style="font-family:Arial;color:black">KABUL</span></st1:place></st1:city><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="58" valign="top" style="width:43.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">TOLAK</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="78" valign="top" style="width:58.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">TIDAK DITERIMA</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="77" valign="top" style="width:57.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">TARIK KEMBALI</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;page-break-inside:avoid"> <td width="60" valign="top" style="width:45.25pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">2003</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width:70.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" valign="top" style="width:48.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">24<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="72" valign="top" style="width:53.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">24<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="67" valign="top" style="width:50.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="58" valign="top" style="width:43.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="78" valign="top" style="width:58.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">3<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="77" valign="top" style="width:57.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">1<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;page-break-inside:avoid"> <td width="60" valign="top" style="width:45.25pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">2004</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width:70.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">20<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" valign="top" style="width:48.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">27<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="72" valign="top" style="width:53.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">47<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="67" valign="top" style="width:50.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">12<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="58" valign="top" style="width:43.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">8<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="78" valign="top" style="width:58.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">12<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="77" valign="top" style="width:57.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">4<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;page-break-inside:avoid"> <td width="60" valign="top" style="width:45.25pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">2005</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width:70.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">11<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" valign="top" style="width:48.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">25<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="72" valign="top" style="width:53.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">36<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="67" valign="top" style="width:50.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">9<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="58" valign="top" style="width:43.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">14<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="78" valign="top" style="width:58.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="77" valign="top" style="width:57.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;page-break-inside:avoid"> <td width="60" valign="top" style="width:45.25pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">2006</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width:70.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">9<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" valign="top" style="width:48.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">27<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="72" valign="top" style="width:53.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">36<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="67" valign="top" style="width:50.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">8<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="58" valign="top" style="width:43.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">8<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="78" valign="top" style="width:58.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">11<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="77" valign="top" style="width:57.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">2<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid"> <td width="60" valign="top" style="width:45.25pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; color:black">2007</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" valign="top" style="width:70.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">72<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="65" valign="top" style="width:48.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">2<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="72" valign="top" style="width:53.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">9<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="67" valign="top" style="width:50.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="58" valign="top" style="width:43.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="78" valign="top" style="width:58.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="77" valign="top" style="width:57.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">-<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial"><br />Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan sebagian atau seluruh pasal-pasal Undang-undang yang telah dihasilkan DPR bersama Pemerintah dapat dikatakan sebagai bagian pembangunan sistem hukum terutama substansi undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan UUD tahun 1945.Dengan keputusan ini Undang-undang tersebut harus diperbaharui karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Agar sesuai dengan undang-undang dasar dan dapat menampung (mengakomodasikan) kehendak masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya undang-undang maka dalam pembentukan undang-undang, substansi yang akan diatur seharusnya mencerminkan kehendak masyarakat dan sejalan dengan amanat UUD tahun 1945.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Adanya pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pelajaran bagi DPR dan Pemerintah, agar dalam menyiapkan/membahas undang-undang seyogyanya lebih hati-hati dan memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta responsif terhadap aspirasi rakyat sehingga UU tersebut mencerminkan keadilan, tidak hanya mempertimbangkan politik untuk kepentingan kelompok/golongannya melainkan mencerminkan kehendak rakyat dan tidak ada gugatan masyarakat terhadap UU tersebut. <o:p></o:p></span></p> <span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Produk undang-undang yang responsif dan populis adalah undang-undang yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Proses pembuatan UU dimaksud seharusnya memberikan peranan yang lebih besar terhadap partisipasi sosial atau individu di dalam masyarakat.</div></span>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-86778014957146923712010-11-01T15:38:00.000+07:002010-11-01T15:42:32.500+07:00Kewenangan Menguji Undang - undang II<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 lebih baik diserahkan ke Mahkamah Agung (MA) bukan ke MPR. Hak uji merupakan fungsi hukum bukan fungsi politik, karena itu yang melaksanakan hak uji tersebut harus lembaga hukum seperti MA atau badan-badan peradilan lainnya, bukan MPR yang merupakan lembaga politik. <st1:place st="on"><st1:city st="on">Jakarta</st1:city></st1:place>, 19 Maret 2002 <span style="mso-bidi-font-weight:bold">PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 DISERAHKAN KE MA</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 lebih baik diserahkan ke Mahkamah Agung (MA) bukan ke MPR.Hak uji merupakan fungsi hukum bukan fungsi politik, karena itu yang melaksanakan hak uji tersebut harus lembaga hukum seperti MA atau badan-badan peradilan lainnya, bukan MPR yang merupakan lembaga politik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Demikian yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Ad Hoc (PAH) II BP MPR dengan Pakar Hukum Tata Negera tentang Mekanisme/ Prosedur Pelaksanaan Wewenang MPR dalam hal pengujian Undang-undang dengan UUD 1945 dan TAP MPR di Gedung Nusantara IV MPR/DPR, Jakarta, Selasa (19/3). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua PAH II Rambe Kamarulzaman dan dihadiri oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo, Ketua MA Bagir Manan, Harun Al Rasyid, Jimly Assidiqie, dan Dahlan Thaib. Sementara Mustopadidjaja berhalangan hadir, namun melalui wakilnya Sudiman memberikan pendapat tertulisnya kepada PAH II.Bambang Kesowo menyatakan, keberadaan kewenangan untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sangat sulit dilepaskan dari filosofi yang melingkupi ide-ide tentang pembentukan Negara itu sendiri.Kewenangan MPR tersebut, menurut Bambang, sepintas mudah dipahami karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara. “…Tetapi ada satu hal di mana masalah kewenangan untuk menguji yang dilakukan oleh lembaga yang anggotanya sebenarnya juga pembuat undang-undang, seringkali menimbulkan persoalan, bukan soal hierarki di dalam masalah kewenangan tetapi di dalam konteks pertanggungjawaban moral” ujar Bambang. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pada pertemuan yang sama, Harun Al Rasyid mengatakan, yang memiliki hak menguji adalah hakim, sehingga disebut judicial review. MPR adalah lembaga politik, menurut Harun, bagaimana MPR bisa menguji TAP MPR kalau hakim berhak mengatakan ini peraturan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sementara MPR tidak mungkin mengatakan TAP MPR tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Kewenangan untuk menguji undang-undang jika berpijak pada Pasal 24 (lama) UUD 1945, Harun berpendapat, hak menguji tersebut merupakan monopoli Mahkamah Agung. “…Tetapi sekarang <st1:place st="on"><st1:state st="on">kan</st1:state></st1:place> sudah diamandemen oleh MPR bahwa itu (hak menguji merupakan kewenangan - red) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” jelas Harun. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Untuk itu, Harun menyarankan, sebagai tindak lanjut dalam Amandemen UUD 1945, DPR harus segera membuat undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat segera terwujud dan bekerja untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sementara itu, Bagir Manan mengatakan, kewenangan MPR untuk menguji udang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR erat kaitannya dengan keberadaan MPR sekarang dan MPR di masa yang akan datang. Karena, menurut Bagir, MPR yang akan datang terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau ditambah Utusan Golongan, sehingga MPR bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat. “…MPR itu badan pembentuk undang-undang di masa yang akan datang bukan lagi satu badan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi,” ucap Bagir. Sependapat dengan Harun, Bagir menyatakan, hak uji itu merupakan satu fungsi hukum bukan fungsi politik. ”…Karena itu kelembagaannya pun harus lembaga hukum. Lembaga hukum yang mana, kita sudah memilih ada dua badan hukum, yaitu badan peradilan biasa (Mahkamah Agung - red) dan badan peradilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi,” jelas Bagir. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Bagir kurang sependapat dengan rumusan Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa MA mempunyi wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebab satu peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang itu bisa juga dianggap Undang-Undang Dasar, ujar Bagir.Senada dengan Bagir, Jimly Assidiqie menyatakan, kelembagaan MPR harus dipahami secara baru, yaitu MPR terdiri dari elemen-elemen sehingga mengarah ke sistem bikameral.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Jimly berpendapat, hak penguji adalah hakim bukan lembaga lain apalagi unsur lembaga parlemen. Subyek penguji tersebut, menurutnya, erat kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan prinsip pembagian kekuasaan (division of power).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Jimly menjelaskan, founding fathers pada saat menyusun UUD 1945 menganut prinsip pembagian kekuasaan bukan prinsip pemisahan kekuasaan, sehingga hak pengujian tersebut berada pada institusi yang membuat peraturan sendiri. Tetapi, dengan Perubahan pertama dan kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan sudah diadopsi. Berarti terbuka peluang bagi kita sekarang untuk memahami sturktur ketatanegaraan kita dengan menggunakan prinsip checks and balances berdasarkan prinsip separation of power, jelas Jimly. Mengenai Mahkamah Konstitusi, Jimly berpendapat, jika di masa yang akan datang sudah ada Mahkamah Konstitusi, maka judicial review diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Walaupun Mahkamah Konstitusi belum terbentuk menurut Jimly, untuk sementara waktu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR jangan diserahkan ke MPR. Alasannya, jika ingin mengikuti arus hukum, maka pengujian tersebut harus diserahkan dan dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidak boleh menolaknya karena Mahkamah Konstitusi belum terbentuk. Berbeda dengan pakar-pakar hukum tata negara sebelumnya, Dahlan Thaib berpendapat, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR berada pada MPR. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Menurut Dahlan, MPR dapat menetapkan sesuatu yang tidak dapat ditetapkan dalam UUD. Karena, lanjut Dahlan, jika MPR mengganggap suatu undang-undang itu bertentangan dengan UUD, maka MPR dapat membuat Ketetapan MPR.Di samping itu, Dahlan mengatakan, jika Mahkamah Agung yang membatalkan suatu undang-undang akan terjadi kekosongan hukum, karena Mahkamah Agung bukan lembaga legislatif yang dapat membuat produk hukum. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Mustopadidjaja melalui pendapat tertulisnya yang dibacakan oleh wakilnya Sudiman menyatakan, posisi dan peran MPR tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang berkewenangan dalam menetapkan UUD, menetapkan GBHN,) pengangkatan presiden dan wakil presiden, dan disarankan untuk ditambah dengan meminta pertanggungjawaban presiden pada akhir masa jabatannya. Penambahan itu, menurut Mustopadidjaja, akan memberikan semacam kekuasaan untuk menguji berbagai kebijakan yang dikembangkan pemerintah dalam melaksanakan GBHN, termasuk ketetapan peraturan perundangannya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Dengan demikian, menurut Mustopadidjaja, dapat dihindari keterlibatan MPR pada kegiatan pengujian peraturan perundang-undangan yang relatif membutuhkan kegiatan rutin yang cenderung mempengaruhi efektivitas manajemen pemerintahan sekaligus menghindari ketidakjelasan posisi Makkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-5332233579445466682010-11-01T15:30:00.000+07:002010-11-01T15:37:38.560+07:00Kewenangan Menguji Undang - undang<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; mso-bidi-font-weight:bold">Mengapa Undang-undang harus diuji</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Membentuk undang-undang adalah sebuah pekerjaan yang sarat dengan kepentingan politik. Bahkan, ada yang menyebutkan undang-undang adalah produk politik. Prosesnya terjadi dalam “ruang-ruang politik elit” yang bisa jadi hanya diisi oleh para politisi. Walaupun seharusnya juga melibatkan masyarakat yang mengisi “ruang-ruang politik publik”. <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Dengan dinamika proses yang terjadi dalam ruang politik tersebut maka muncul potensi terhadap undang-undang yang dibentuk sarat muatan politik. <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Dampak dari kompromi politik dalam pembentukan adalah undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan UUD yaitu melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam UUD. Padahal undang-undang mempunyai kekuatan mengikat yang memaksa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Dalam konteks ini, perlu adanya mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD. Menguji undang-undang, baik secara formil maupun materiil merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga Negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><i><span style="font-family:Arial">Judicial review</span></i><span style="font-family: Arial"> atau Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu <i>(verordenende macht) </i>berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Sumantri, 1986). Validitas suatu undang-undang dari sisi materi dan proses pembentukannya akan diuji dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pengujian Undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> merupakan salah satu bentuk kewenangan MK. Kewenangan ini diatur dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi. UUD memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan pengujian undang-undang baik materiil maupun formil atas suatu undang-undang kepada MK.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Perlu diingat bahwa dalam sistem hukum di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> juga dikenal pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kewenangan menguji baik secara materiil maupun formil peraturan perundang-undangan di bawah UU berada pada Mahkamah Agung. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pengujian Undang-undang secara materiil adalah pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/ atau bagian dari undang-undang terhadap UUD. Pengujian ini untuk membuktikan apakah materi dalam suatu undang-undang baik berupa ayat, pasal atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan materi UUD.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Pengujian undang-undang secara formil adalah menguji pembentukan undang-undang apakah sudah sesuai dengan proses pembentukan yang telah diatur dalam UUD. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek pengujiannnya. Dalam pengujian secara materiil objek yang diuji adalah materi muatan yang ada dalam undang-undang. Sedangkan objek pengujian secara formil adalah proses pembentukan undang-undang. Kedua pengujian ini menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu UUD.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Dua pengujian, secara materiil maupun formil ini menunjukkan adanya kebutuhan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang, harus memperhatikan dua aspek yaitu materi dan proses.Salah satu aspek tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; mso-bidi-font-weight:bold">Sejarah Singkat Uji Materil Peraturan di Indonesia </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Di Indonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan diskursus hukum yang sudah lama berlangsung. Mulai dari saat pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 1945 sampai dengan amandemen UUD yang dimulai pada tahun 1999, soal uji materil ini selalu menjadi salah satu topik yang menarik. Persoalan utamanya berkisar pada “siapa” yang diberi kewenangan menguji suatu peraturan?<span style="mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Melalui perdebatan panjang, pada tahun 1970 secara resmi akhirnya wewenang menguji peraturan diberikan kepada Mahkamah Agung melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini sudah digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2004). Namun, wewenang yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanyalah untuk menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Sementara itu, undang-undang tidaklah dapat diuji. Padahal hakekat dari <i>judicial review </i>yang dikenal dalam praktek hukum tata negara secara universal adalah untuk memberikan wewenang pengawasan oleh lembaga yudikatif kepada pembuat undang-undang. Di sinilah salah satu inti dari apa yang disebut “<i>checks and balances</i>”.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Selagi amandemen terhadap UUD pada tahun 1999 dilakukan, topik ini menghangat kembali. Akhirnya pada tahun 2001 (amandemen ketiga), muncul ketentuan baru dalam UUD yang diamandemen. Ketentuan inilah yang berlaku pada saat ini.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Di dalam UUD hasil amandemen diatur bahwa wewenang menguji undang-undang berdasarkan UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang, diberikan kepada Mahkamah Agung.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Melalui mekanisme ini, masyarakat luas mempunyai saluran untuk menguji suatu undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang apabila dirasakan bertentangan dengan hak asasi manusia serta prinsip-prinsip konstitusional lainnya. Memang, perlu dicatat bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidaklah bersifat pro-aktif. Mereka hanya dapat menguji peraturan sesuai dengan wewenangnya, apabila ada permohonan dari masyarakat yang berkepentingan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial; mso-bidi-font-weight:bold">Bagaimana Pengujian Undang-undang dilakukan </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Proses beracara di MK yang dimulai dengan pengajuan permohonan hingga sidang putusan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Tahapan pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materil meliputi: <o:p></o:p></span></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l7 level1 lfo1;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Pengajuan permohonan; </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.Pendaftaran ini dilakukan pada panitera MK. Dalam pengajuan permohonan uji materil, permohonan harus menguraikan secara jelas hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar.Dalam pengujian formil, Pemohon wajib menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD. Pengajuan permohonan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang akan digunakan dalam persidangan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan? <st1:city st="on"><st1:place st="on">Ada</st1:place></st1:city> empat kategori yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: <o:p></o:p></span></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l9 level1 lfo2;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Perorangan warga Negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l9 level1 lfo2;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l9 level1 lfo2;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Badan hukum publik atau badan hukum privat;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l9 level1 lfo2;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Lembaga Negara. <o:p></o:p></span></li> </ol> <ol start="2" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera MK; </span><span style="font-family: Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Panitera MK yang menerima pengajuan permohonan akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi. Apabila dalam permohonan tersebut syarat-syarat administrasi masih kurang, maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan permohonan diterima oleh pemohon. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi kelengkapan permohonannya, maka panitera membuat akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepaa pemohon disertai pengembalian berkas permohonan. <o:p></o:p></span></p> <ol start="3" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l10 level1 lfo4;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);</span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).Dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK, MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden.Selain itu, MK juga memberitahu kepada MA mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang dimaksud dan meberitahukan agar MA meberhentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji.<o:p></o:p></span></p> <ol start="4" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo5;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Pembentukan Panel Hakim </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua MK untuk menetapkan susunan panel hakim yang akan memeriksa perkara pengujian undang-undang tersebut. <o:p></o:p></span></p> <ol start="5" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l8 level1 lfo6;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Penjadwalan Sidang; </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK, MK menetapkan hari sidang pertama untuk sidang pemeriksaan permohonan.Penetapan ini diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan masyarakat dengan menempelkan pada papan pengumuman MK yang khusus untuk itu dan dalam situs www.mahkamah konstitusi.go.id, serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik.<br />Pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan. <o:p></o:p></span></p> <ol start="6" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo7;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Sidang Pemeriksaan Pendahuluan; </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sebelum memeriksa pokok perkara, MK melalui panel hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, kedudukan hukum <i>(legal standing) </i>pemohon dan pokok permohonan.Dalam pemeriksaan ini, hakim wajib memberikan nasehat kepada pemohon atau kuasanya untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan.Pemohon diberi waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan tersebut.Nasihat yang diberikan kepada pemohon atau kuasanya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Dalam hal hakim berpendapat permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki, panitera menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. <o:p></o:p></span></p> <ol start="7" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo8;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti; </span><span style="font-family: Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum ini, majelis hakim yang terdiri dari sembilan hakim MK memulai pemeriksaan terhadap permohonan dan memeriksa bukti-bukti yang sudah diajukan.Untuk kepentingan persidangan, majelis hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam tahap ini meliputi:<o:p></o:p></span></p> <ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Pemeriksaan pokok permohonan;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Mendengarkan keterangan saksi;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Mendengarkan keterangan ahli;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Mendengarkan keterangan keterangan pihak terkait;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo9;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial">Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu. <o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Setelah pemeriksaan tersebut selesai, maka para pihak diberi kesempatan menyampaikan secara lisan dan/atau tertulis paling lambat tujuh hari sejak persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><i><span style="font-family:Arial">Siapa yang mewakili DPR dan Presiden dalam persidangan?</span></i><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">DPR bersama dengan presiden sebagai pembentuk undang-undang menjadi salah satu pihak dalam persidangan.Posisinya seperti termohon dalam persidangan umum.Dalam persidangan tersebut, DPR harus memberikan keterangan, yaitu keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/ atau risalah yang berkenaan dengan pokok perkara.DPR dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan DPR dapat memberikan kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota komisi yang membidangi hukum, komisi terkait dan/atau anggota DPR yang ditunjuk.Selanjutnya, kuasa pimpinan yang ditunjuk tersebut dapat didampingi oleh anggota komisi, anggota panitia dan/atau anggota DPR lainnya yang terkait dengan pokok permohonan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sementara itu, Presiden sebagai mitra DPR dalam membentuk undang-undang dalam persidangan data memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan. <o:p></o:p></span></p> <ol start="8" type="1"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo10;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Putusan. </span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Putusan MK diambil secara musyawarah mufakat dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).Dalam sidang tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis.Apabila musyawarah tidak menghasilkan putusan maka musyawarah ditunda sampai dengan musyawarah hakim berikutnya.Selanjutnya apabila dalam musyawarah ini masih belum bisa diambil putusan secara musyawarah mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.Ketua sidang berhak menentukan putusan apabila mekanisme suara terbanyak juga tidak dapat mengambil putusan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:Arial">Putusan MK berkaitan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang dapat berupa:<o:p></o:p></span></p> <ol start="1" type="a"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo11;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Dikabulkan; </span><span style="font-family:Arial">Apabila materi muatan yang terdapat dalam undang-undang melanggar UUD dan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo11;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Ditolak; </span><span style="font-family:Arial">Apabila dalam persidangan terbukti bahwa ternyata undang-undang yang oleh pemohon diajukan uji materil baik pembentukan maupun materinya tidak bertentangan dengan UUD;<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo11;tab-stops: list .5in"><span style="font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Tidak diterima; </span><span style="font-family:Arial">Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi.<o:p></o:p></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Apabila sebuah permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari sebuah undang-undang yang diajukan tersebut menjadi tidak berlaku. MK merupakan sebuah lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final.Tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak yang tidak puas dengan putusan MK.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali untuk permusyawaratan hakim.Setiap perkara selalu dilakukan oleh seluruh hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang, sehingga tidak ada pembagian perkara kepada majelis-majelis hakim.Sistem ini disebut <i>full bench</i>.Walau putusan diambil bersama-sama oleh kesembilan hakim, setiap hakim diberi hak untuk menyatakan pernyataan keberatan (<i>dissenting opinion)</i> atas suatu putusan yang sudah diputuskan bersama-sama.Pernyataan ini dijadikan bagian tak terpisahkan dari putusan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal"><span style="font-family: Arial">Perlu untuk diketahui juga, bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang berada dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku selama belum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD.Terhadap materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-37007834113100467952010-10-29T10:05:00.000+07:002010-10-29T10:06:31.013+07:00Perdebatan Mengenai Hak Menguji Materiil dalam Perumusan UUD 1945<p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family:Arial">Pemikir-pemikir hukum Indonesia pada waktu itu, lebih mengenal prinsip-prinsip hukum Eropa Kontinental yang menjunjung tinggi <i style="mso-bidi-font-style:normal">civil law</i>, seperti di negeri Belanda. Meskipun demikian, ketika terjadi proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, masalah hak menguji oleh hakim (<i style="mso-bidi-font-style:normal">toetsingsrecht van de rechter</i>) menjadi bahan perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/ <i style="mso-bidi-font-style: normal">Dokuritsu Zyunbi Chosa Kai</i>). <o:p></o:p></span></p> <p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family:Arial">Perdebatan ini muncul ketika pada tanggal 11 Juli 1945, M. Yamin melontarkan gagasan mengenai Balai Agung dan Mahkamah Tinggi, M. Yamin mengatakan, “Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam membanding udang-undang, mak Balai Agung inilah akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adapt, syariah dan Undang-Undang Dasar”. Pada persidangan tanggal 15 Juli 1945, M. Yamin kembali menjelaskan gagasannya tentang fungsi Balai Agung/Mahkamah Agung. M. Yamin menyatakan bahwa: “Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding, apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar undang-undang dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam…”.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family:Arial">Melihat usulan M. Yamin tersebut, bisa kita lihat, walaupun sebelumnya Belanda tidak mengajarkan suatu mekanisme yang di Amerika Serikat disebut dengan judicial review, ternyata ahli-ahli hukum republik juga sudah memikirkan adanya mekanisme tersebut dalam konstitusi yang akan disusun. Ini berarti gagasan tentang <i style="mso-bidi-font-style:normal">judicial review</i> dan <i style="mso-bidi-font-style:normal">constitutional review</i> sebenarnya sudah muncul sejak lama di Indonesia. Dari pendapat M. Yamin inilah kemudian muncul perdebatan, menanggapi usulan M. Yamin, Soepomo mencoba menolaknya. Soepomo mengemukakan dua alasan untuk menolak usulan M. Yamin. Pertama, bahwa persoalan hak menguji/ <i style="mso-bidi-font-style:normal">judicial review</i> ialah terkait dengan paham demokrasi liberal dan pemberlakuan ajaran trias politica Montesquieu secara murni (<i style="mso-bidi-font-style:normal">separation of power</i>) seperti di Amerika Serikat, sedangkan UUD 1945 tidak menganut kedua pandangan tersebut. <o:p></o:p></span></p> <p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family:Arial">Dalam kesempatan tersebut Soepomo mengatakan: “…Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan <i style="mso-bidi-font-style:normal">principieel</i> tiga badan itu artinya, tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistem yang diajukan oleh Yamin, supaya kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan (membentuk) undang-undang. Pertama, dari buku-buku ilmu negara ternyata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra kontrol. Apa sebabnya? Undang-Undang Dasar hanya mengenai semua aturan yang pokok dan biasanya begitu lebar bunyinya sehingga dapat diberi interpre-tasi demikian bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa juga. Jadi, dalam praktek, jikalau ada perselisihan tentang soal, apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis; oleh karena itu mungkin dan disini dalam praktek begitu, pula ada konflik antara kekuasaan sesuatu Undang Undang dan Undang- Undang Dasar. Maka, menurut pendapat saya sistim itu tidak baik buat Negara lndonesia yang akan kita bentuk!”.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><strong><span style="font-family:Arial;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">Alasan kedua Soepomo mengatakan:</span></strong><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family:Arial">“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar, bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, <i style="mso-bidi-font-style:normal">constitutioneelhof</i> (sesuatu pengadilan spesifik) yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu”.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family:Arial">Untuk alasan yang kedua ini, sebenarnya sifatnya kondisional, menurut pandangan Soepomo, bila nantinya sudah banyak terdapat ahli hukum tata negara, maka bisa saja hak menguji kemudian dimunculkan, dan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan alasan yang pertama tadi, memang pada waktu Indonesia belum mengenal mekanisme <i style="mso-bidi-font-style:normal">checks and balances</i>, jadi kedudukan ketiga cabang kekuasaan adalah sejajar dan tidak dapat saling mengawasi, karena Indonesia menganut sistem trias politica tidak murni. Akhhirnya, perdebatan kedua tokoh ini tidak diketahui kemana akhirnya, karena pada naskah persiapan UUD 1945 tidak ditemukan hasil kompromi kedua tokoh, bahkan di risalah sidang juga tidak mencantumkan kelanjutan perdebatan tersebut, bagaimana penerimaan dan penolakan dari peserta sidang yang lain. Terangnya, naskah UUD 1945 pertama, tidak pernah menyertakan adanya hak menguji yang dimiliki oleh hakim secara eksplisit di dalamnya. Namun demikian, walaupun hak menguji tidak secara eksplisit terdapat dalam konstitusi, menurut Kleintjes, seperti dikatakan Harun Alrasid, “hak menguji itu, baik dalam arti formal maupun dalam arti material, pada hakekatnya melekat pada tugas hakim. Selama tidak diingkari, hak tersebut dimiliki oleh hakim, yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban”.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-536055170873396384.post-81414525875045964752010-10-27T19:34:00.000+07:002010-10-27T19:52:13.139+07:00Indikasi Geografis<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.5in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. </span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.5in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:.5in;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">Permohonan Indikasi geografis dapat diajukan oleh:</span><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">1. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.75in; line-height:150%;tab-stops:.5in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">a. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.75in; line-height:150%;tab-stops:.5in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">b. produsen barang hasil pertanian;</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.75in; line-height:150%;tab-stops:.5in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">c. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:1.0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.75in; line-height:150%;tab-stops:.5in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">d. pedagang yang menjual barang tersebut. </span><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">2. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">3. kelompok konsumen barang tersebut.</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:15.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-15.9pt; line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN;mso-bidi-font-weight: bold">Sanksi Untuk Tindak Pidana Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:15.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-15.9pt; line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (1) UUM).</span><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (2) UUM).</span><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">3. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau meyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93 UUM).</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.25in; line-height:150%;tab-stops:.25in"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:15.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-15.9pt; line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN;mso-bidi-font-weight: bold">Perdagangan Barang atau Jasa Hasil Pelanggaran</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:15.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-15.9pt; line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IN">Pasal 94 ayat (1) UUM menyatakan:</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Arial;mso-fareast-language:IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:27.0pt;line-height:150%"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language: IN">“Barangsiapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.</span><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;mso-fareast-language: IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:Arial"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:Arial">Potensi Indikasi Geografis Indonesia <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="IN" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:Arial">Oleh Saky SeptionoIndonesia merupakan Negara megadeversity dengan keragaman budaya dan sumber daya alami. Dari segi sumberdaya alami<span style="mso-spacerun:yes"> </span>banyak produk daerah yang telah lama dikenal<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai contoh : Java Coffee lada, Gayo Coffee,<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper. Keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan. Pendaftaran “Gayo Mountain Coffee” CTM No.001242965<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sebagai merek dagang di Eropah (yang<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sebenarnya<span style="mso-spacerun:yes"> </span>tidak<span style="mso-spacerun:yes"> </span>bisa<span style="mso-spacerun:yes"> </span>didaftarkan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sebagai<span style="mso-spacerun:yes"> </span>merek)<span style="mso-spacerun:yes"> </span>telah<span style="mso-spacerun:yes"> </span>memicu<span style="mso-spacerun:yes"> </span>pemilik<span style="mso-spacerun:yes"> </span>merek<span style="mso-spacerun:yes"> </span>yang<span style="mso-spacerun:yes"> </span>juga eksportir kopi untuk melakukan persaingan curang,<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dengan melakukan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>pelarangan terhadap salah satu<span style="mso-spacerun:yes"> </span>eksportir<span style="mso-spacerun:yes"> </span>kopi<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Indonesia.<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Cv<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Arvis<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Sanada<span style="mso-spacerun:yes"> </span>salah<span style="mso-spacerun:yes"> </span>satu<span style="mso-spacerun:yes"> </span>perusahaan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>eksportir<span style="mso-spacerun:yes"> </span>kopi<span style="mso-spacerun:yes"> </span>arabika<span style="mso-spacerun:yes"> </span>asal Gayo<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Aceh<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dilarang<span style="mso-spacerun:yes"> </span>mengeksport<span style="mso-spacerun:yes"> </span>kopi<span style="mso-spacerun:yes"> </span>ke<span style="mso-spacerun:yes"> </span>daratan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Eropa<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dengan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>menggunakan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>kata<span style="mso-spacerun:yes"> </span>gayo<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dalam kemasannya, padahal biji kopi tersebut memang berasal dari Gayo Aceh.Demikian<span style="mso-spacerun:yes"> </span>pula<span style="mso-spacerun:yes"> </span>yang<span style="mso-spacerun:yes"> </span>terjadi<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dengan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>kopi<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Toraja<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dimana<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Key<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Coffee<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Inc.<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Corporation<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dari Jepang<span style="mso-spacerun:yes"> </span>mendaftarkan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Merek “Toarco<span style="mso-spacerun:yes"> </span>Toraja” dengan nomor pendaftaran<span style="mso-spacerun:yes"> </span>75884722. Merek tersebut selain menampilkan kata “Toraja” juga rumah adat Toraja sebagai latar merek. Sehingga hal tersebut bisa berakibat<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sama sebagaimana hal yang terjadi di Eropa.Hal ini<span style="mso-spacerun:yes"> </span>terjadi karena produk tersebut belum terdaftar dalam perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan<span style="mso-spacerun:yes"> </span>tidak memiliki perlindungan hukum dinegara-negara tersebut,<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sehingga<span style="mso-spacerun:yes"> </span>produk –produk tersebut perlu didaftarkan dalam perlindungan hukum indikasi geografis.Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah<span style="mso-spacerun:yes"> </span>asal<span style="mso-spacerun:yes"> </span>produk,<span style="mso-spacerun:yes"> </span>disamping<span style="mso-spacerun:yes"> </span>itu<span style="mso-spacerun:yes"> </span>indikasi<span style="mso-spacerun:yes"> </span>geografis<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dapat<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dipakai<span style="mso-spacerun:yes"> </span>sebagai<span style="mso-spacerun:yes"> </span>nilai<span style="mso-spacerun:yes"> </span>tambah<span style="mso-spacerun:yes"> </span>dalam komersialisasi produk.<o:p></o:p></span></p>Asaad Ahmad, S.H.http://www.blogger.com/profile/09513440924469652322noreply@blogger.com1