Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan: Memahami Perbedaannya dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, tidak semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat terus dipertahankan. Dalam keadaan tertentu, suatu perjanjian dapat kehilangan kekuatan hukumnya karena terdapat alasan tertentu yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dipertahankan. Namun, terdapat perbedaan penting antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Kedua istilah tersebut sering kali dianggap memiliki arti yang sama, padahal secara hukum terdapat perbedaan mendasar, terutama mengenai alasan pembatalan dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan.

Ketika Perjanjian Tidak Lagi Dapat Dipertahankan

Pada dasarnya, hukum memberikan perlindungan terhadap para pihak yang membuat perjanjian. Perlindungan tersebut menjadi penting ketika salah satu pihak berada dalam kondisi yang menyebabkan kehendaknya dalam membuat perjanjian tidak sepenuhnya bebas atau sempurna.

Misalnya, perjanjian dibuat oleh seseorang yang masih berada di bawah umur, atau perjanjian lahir karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam keadaan demikian, hukum memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang hendak dilindungi oleh undang-undang untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Di sinilah pentingnya memahami konsep dapat dibatalkan.

Dapat Dibatalkan: Perlindungan terhadap Pihak Tertentu

Perjanjian yang dapat dibatalkan pada dasarnya adalah perjanjian yang masih memiliki akibat hukum sampai ada pihak yang berwenang meminta pembatalannya dan pembatalan tersebut dinyatakan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Konsep ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu. Misalnya, apabila seseorang membuat perjanjian karena berada di bawah tekanan atau paksaan, hukum tidak serta-merta menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Pihak yang kepentingannya dilindungi dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Dengan demikian, karakteristik penting dari perjanjian yang dapat dibatalkan adalah adanya hak bagi pihak tertentu untuk meminta pembatalan. Artinya, perjanjian tersebut tidak otomatis kehilangan kekuatan hukumnya hanya karena terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan. Diperlukan tindakan hukum dari pihak yang memiliki kepentingan untuk meminta pembatalan tersebut.

Batal Demi Hukum: Berkaitan dengan Ketertiban Umum

Berbeda dengan dapat dibatalkan, konsep batal demi hukum berkaitan dengan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat mendasar, termasuk yang menyangkut ketertiban umum, kesusilaan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila suatu perjanjian memiliki sebab yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka keberadaan perjanjian tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak awal telah mengandung persoalan yang bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dalam keadaan demikian, persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai perlindungan terhadap salah satu pihak, tetapi mengenai kepentingan hukum dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pembatalan dapat dimintakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap persoalan tersebut.

Apa Perbedaan Keduanya?

Perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan dapat dipahami dengan melihat kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum. Apabila undang-undang pada dasarnya bermaksud memberikan perlindungan kepada pihak tertentu, seperti orang yang belum cakap atau pihak yang membuat perjanjian karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka persoalannya berkaitan dengan perjanjian yang dapat dibatalkan.

Sementara itu, apabila aturan hukum bertujuan menjaga kepentingan yang lebih luas, seperti ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatuhan terhadap hukum, maka persoalannya dapat mengarah pada batal demi hukum. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perbedaannya terletak pada kepentingan yang dilindungi dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Perbandingan Sederhana

Aspek	Batal Demi Hukum	Dapat Dibatalkan
Dasar persoalan	Bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum	Adanya cacat kehendak atau ketidakcakapan pihak tertentu
Kepentingan yang dilindungi	Kepentingan hukum dan ketertiban umum	Kepentingan pihak tertentu
Kedudukan perjanjian	Dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal sesuai dasar batalnya	Tetap berlaku sampai dimintakan dan dinyatakan pembatalannya
Pihak yang dapat mengajukan	Pihak yang memiliki kepentingan sesuai ketentuan hukum	Pada prinsipnya pihak yang kepentingannya dilindungi
Contoh	Perjanjian dengan sebab yang bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum	Perjanjian yang dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan

Mengapa Perbedaan Ini Penting?

Pemahaman mengenai batal demi hukum dan dapat dibatalkan sangat penting dalam praktik hukum perjanjian. Kesalahan dalam memahami kedua konsep tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak mengajukan pembatalan, alasan pembatalan, serta akibat hukum terhadap perjanjian.

Bagi para pihak yang membuat perjanjian, pemahaman tersebut juga menjadi bentuk kehati-hatian. Sebuah perjanjian tidak cukup hanya dibuat berdasarkan kesepakatan, tetapi juga harus memperhatikan kecakapan para pihak, kehendak yang bebas, objek perjanjian, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, hukum perjanjian tidak hanya berfungsi untuk mengikat para pihak, tetapi juga memberikan batas agar kebebasan membuat perjanjian tidak digunakan untuk menghasilkan hubungan hukum yang bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Penutup

Batal demi hukum dan dapat dibatalkan merupakan dua konsep penting dalam hukum perjanjian yang memiliki perbedaan mendasar. Batal demi hukum lebih berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang bersifat umum, seperti ketertiban umum, kesusilaan, atau ketentuan hukum. Sementara itu, dapat dibatalkan lebih berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak tertentu yang mengalami keadaan seperti ketidakcakapan, paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Memahami perbedaan tersebut membantu kita melihat bahwa hukum perjanjian tidak hanya berbicara mengenai kesepakatan, tetapi juga mengenai keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi para pihak.

Artikel ini disusun berdasarkan pemikiran Prof. Subekti, S.H. dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata.