Ketika Rekening Tiba-Tiba Diblokir: Bagaimana Sebenarnya Hukum Mengatur Pemblokiran Rekening Bank?

Rekening bank pada saat ini bukan sekadar tempat menyimpan uang. Rekening telah menjadi bagian penting dari aktivitas kehidupan masyarakat, mulai dari menerima gaji, membayar kebutuhan sehari-hari, menjalankan usaha, menerima sumbangan, hingga melakukan transaksi secara digital. Karena itu, ketika sebuah rekening tiba-tiba tidak dapat digunakan atau diblokir, persoalannya tidak hanya menyangkut akses terhadap uang, tetapi juga menyangkut hak seseorang atas harta kekayaannya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: siapa sebenarnya yang berwenang memblokir rekening bank? Apakah bank dapat memblokir rekening secara sepihak? Apakah harus ada laporan polisi? Apakah harus ada penetapan pengadilan? Berapa lama rekening dapat diblokir? Dan apakah rekening yang diblokir berarti pemiliknya telah melakukan tindak pidana?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHAP baru secara tegas memasukkan pemblokiran sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Mahkamah Agung bahkan mendefinisikan pemblokiran sebagai tindakan untuk sementara mencegah akses, penggunaan, atau pemindahan terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau produk administratif lainnya.¹

Dengan demikian, pemblokiran rekening bukanlah tindakan administratif yang dapat dilakukan secara bebas tanpa dasar. Dalam konteks hukum acara pidana, pemblokiran merupakan tindakan hukum yang harus memiliki dasar kewenangan, tujuan, prosedur, serta batas waktu yang jelas.

Pemblokiran Rekening Bukan Berarti Uang Menjadi Milik Negara

Hal pertama yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa rekening yang diblokir berarti uang di dalamnya telah dirampas atau menjadi milik negara. Anggapan tersebut tidak tepat.

Pemblokiran pada dasarnya merupakan tindakan untuk mencegah sementara penggunaan atau pemindahan harta kekayaan. Dengan kata lain, pemilik rekening pada prinsipnya masih merupakan pemilik dana tersebut, tetapi untuk sementara tidak dapat menggunakan atau memindahkannya sesuai batas pemblokiran.

Hal ini berbeda dengan penyitaan dan perampasan. Penyitaan merupakan tindakan mengambil alih atau menempatkan benda di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses pidana. Adapun perampasan merupakan konsekuensi hukum tertentu yang dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemblokiran tidak boleh dipahami sebagai bentuk penghukuman sebelum seseorang dinyatakan bersalah.

Prinsip tersebut penting karena dalam negara hukum, seseorang tidak dapat kehilangan hak atas hartanya hanya berdasarkan dugaan tanpa adanya mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

KUHAP Baru Menempatkan Pemblokiran sebagai Upaya Paksa

Salah satu perubahan penting dalam hukum acara pidana Indonesia adalah pengaturan mengenai pemblokiran dalam KUHAP baru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 melalui Pasal 140 mengatur secara khusus mengenai pemblokiran. Pasal tersebut menentukan bahwa pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan yang bersifat tanpa batas. Pada prinsipnya, pemblokiran harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri.²

Permohonan izin pemblokiran juga tidak cukup hanya dengan menyebutkan nama pemilik rekening. Permohonan harus memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya pemblokiran, sekurang-kurangnya meliputi tiga hal.

Pertama, uraian mengenai tindak pidana yang sedang diproses. Kedua, dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana serta sumber fakta tersebut. Ketiga, bentuk dan tujuan pemblokiran terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.

Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip keterkaitan antara objek yang diblokir dengan tindak pidana yang sedang diproses. Artinya, pemblokiran idealnya bukan dilakukan semata-mata karena seseorang sedang diperiksa atau dilaporkan, melainkan harus terdapat dasar faktual yang menunjukkan hubungan antara rekening atau harta kekayaan tersebut dengan perkara pidana.

Apakah Semua Pemblokiran Harus Mendapat Izin Pengadilan?

Secara umum, iya. Pasal 140 KUHAP baru menempatkan izin ketua pengadilan negeri sebagai mekanisme normal dalam melakukan pemblokiran.

Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan tersebut paling lama dua hari sejak permohonan diajukan. Bahkan, ketua pengadilan dapat meminta informasi tambahan dari penyidik apabila diperlukan.³

Namun, KUHAP baru juga mengenal pengecualian dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan tertentu, pemblokiran dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin ketua pengadilan negeri.

Keadaan mendesak tersebut meliputi adanya potensi dialihkannya harta kekayaan, tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi, dan situasi lain berdasarkan penilaian penyidik.⁴

Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan berarti penyidik bebas melakukan pemblokiran tanpa kontrol pengadilan. Dalam keadaan mendesak, penyidik wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 2 x 24 jam setelah pemblokiran dilakukan. Ketua pengadilan negeri kemudian wajib mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah permintaan persetujuan diterima.⁵

Apabila pengadilan menolak memberikan persetujuan, pemblokiran wajib dibuka paling lama tiga hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan pemblokiran.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya konsep judicial control, yaitu pengawasan pengadilan terhadap tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berapa Lama Rekening Dapat Diblokir?

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai jangka waktu.

Pasal 140 KUHAP baru menentukan bahwa pemblokiran dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama enam bulan.⁶

Dengan demikian, pemblokiran bukan tindakan yang secara hukum dapat berlangsung tanpa batas waktu.

Pembatasan waktu tersebut memiliki arti penting bagi perlindungan hak pemilik rekening. Apabila pemblokiran dibiarkan tanpa batas waktu yang jelas, tindakan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai upaya pengamanan dalam proses pidana dapat berubah menjadi pembatasan hak atas harta kekayaan yang berlangsung tanpa kepastian.

Lebih jauh, KUHAP baru juga mengatur bahwa apabila perkara dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, atau terdapat putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah, pemblokiran harus dibuka paling lama tiga hari kerja.⁷

Dengan demikian, terdapat hubungan antara keberlangsungan perkara pidana dan keberlangsungan pemblokiran. Ketika dasar hukum yang menopang pemblokiran tidak lagi ada, pemblokiran juga tidak seharusnya dipertahankan.

Lalu, Bagaimana dengan UU TPPU?

Pemblokiran rekening juga mempunyai rezim hukum khusus dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan tertentu kepada PPATK dalam melakukan penghentian sementara transaksi. Pasal 65 mengatur bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi. Penghentian sementara tersebut pada prinsipnya dilakukan paling lama lima hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.⁸

Di sini perlu dibedakan antara penghentian sementara transaksi dan pemblokiran.

Penghentian sementara transaksi merupakan mekanisme yang dapat digunakan dalam konteks analisis atau pemeriksaan PPATK. Sementara itu, Pasal 71 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memerintahkan pihak pelapor melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa.⁹

Perintah pemblokiran tersebut harus dilakukan secara tertulis dan mencantumkan antara lain identitas pihak, alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, serta tempat harta kekayaan berada.

Pemblokiran berdasarkan Pasal 71 UU TPPU dilakukan paling lama 30 hari kerja. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.¹⁰

Dengan demikian, dalam perkara TPPU terdapat mekanisme khusus yang berjalan berdampingan dengan mekanisme umum dalam KUHAP.

Apakah Bank Bisa Memblokir Rekening Sendiri?

Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.

Dalam praktik, masyarakat sering menerima informasi bahwa rekeningnya "diblokir oleh bank". Pernyataan tersebut belum tentu berarti bank melakukan pemblokiran sebagai upaya paksa dalam hukum acara pidana.

Bank memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan penipuan. OJK melalui POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum juga mengatur tata kelola pengelolaan rekening, termasuk kewajiban bank memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening serta menerapkan prinsip pelindungan konsumen, APU-PPT, strategi anti-fraud, dan manajemen risiko.¹¹

Artinya, ada situasi tertentu ketika bank melakukan pembatasan atau penghentian transaksi berdasarkan kewajiban regulasi dan kebijakan manajemen risiko.

Namun, tindakan tersebut perlu dibedakan dari pemblokiran sebagai upaya paksa berdasarkan KUHAP.

Perbedaan ini sangat penting. Jika bank melakukan flagging atau pembatasan transaksi karena mekanisme internal, maka dasar hukumnya berbeda dengan pemblokiran yang dilakukan berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Dengan kata lain, istilah "rekening diblokir" dalam praktik masyarakat dapat merujuk pada beberapa keadaan hukum yang berbeda.

Rekening Korban Penipuan Juga Dapat Diblokir

Pemblokiran rekening tidak hanya terjadi dalam perkara korupsi, pencucian uang, atau tindak pidana konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemblokiran rekening semakin banyak berkaitan dengan penipuan digital.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, OJK bersama Satgas PASTI, industri perbankan, dan penyedia sistem pembayaran membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sampai dengan 30 Juli 2026, IASC telah menerima lebih dari 636 ribu laporan, dengan lebih dari 1,17 juta rekening dilaporkan dan sekitar 604 ribu rekening telah diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp723,7 miliar.¹²

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran rekening telah menjadi instrumen penting dalam penanganan kejahatan keuangan digital.

Namun, terdapat persoalan hukum yang tidak kalah penting: bagaimana apabila rekening yang dilaporkan ternyata bukan milik pelaku, melainkan milik orang yang tidak mengetahui bahwa rekeningnya digunakan untuk menerima dana hasil penipuan?

Persoalan semacam ini menunjukkan bahwa pemblokiran tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan kesalahan pidana pemilik rekening.

Sebuah rekening dapat menjadi objek pemblokiran karena rekening tersebut diduga menjadi tempat masuk, transit, atau penyimpanan dana yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Tetapi status rekening tersebut sebagai objek pemblokiran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemilik rekening adalah pelaku tindak pidana.

Rekening Diblokir Tidak Berarti Pemiliknya Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi dasar.

Dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, pemblokiran rekening seharusnya dipahami sebagai tindakan preventif dan instrumental untuk kepentingan proses hukum, bukan sebagai hukuman.

Hal ini juga menjelaskan mengapa KUHAP baru memberikan batas waktu, persyaratan, dan mekanisme pengawasan pengadilan terhadap pemblokiran.

Jika rekening seseorang diblokir hanya karena terdapat dugaan awal, maka dugaan tersebut harus tetap dapat diuji dalam proses hukum. Aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan hubungan antara rekening yang diblokir dengan tindak pidana yang sedang diproses.

Dengan demikian, pertanyaan hukum yang seharusnya diajukan bukan sekadar "mengapa rekening ini diblokir?", tetapi juga:

1.       siapa yang memerintahkan pemblokiran;

2.       apa dasar kewenangannya;

3.       tindak pidana apa yang sedang diproses;

4.       apa hubungan rekening dengan tindak pidana;

5.       apakah telah ada izin atau penetapan pengadilan apabila dipersyaratkan;

6.       berapa lama pemblokiran berlaku; dan

7.       bagaimana mekanisme pembukaan kembali rekening tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rekening

Pemilik rekening yang mengalami pemblokiran pada dasarnya tidak kehilangan seluruh hak hukumnya.

Pertama, pemilik rekening berhak mengetahui dasar tindakan hukum yang membatasi akses terhadap rekeningnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemilik rekening memiliki hak untuk memperoleh kejelasan mengenai status rekening dan proses hukum yang menjadi dasar pembatasan.

Ketiga, apabila pemblokiran dilakukan berdasarkan mekanisme hukum acara pidana, terdapat mekanisme pengawasan pengadilan melalui persyaratan izin dan penetapan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.

Keempat, apabila perkara dihentikan atau dasar pemblokiran dinyatakan tidak sah, KUHAP baru secara tegas mengharuskan pemblokiran dibuka dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja.¹³

Dalam konteks tersebut, pemblokiran seharusnya tidak diposisikan sebagai "hukuman diam-diam" terhadap pemilik rekening.

Penutup

Pemblokiran rekening bank merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak seseorang atas harta kekayaannya. Karena itu, pemblokiran tidak seharusnya dilakukan secara serampangan.

Setelah berlakunya KUHAP baru, kedudukan pemblokiran menjadi semakin jelas sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana. Penyidik, penuntut umum, atau hakim memang memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran, tetapi kewenangan tersebut pada prinsipnya harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, pemblokiran dapat dilakukan terlebih dahulu, tetapi harus segera dimintakan persetujuan pengadilan.¹⁴

Di sisi lain, terdapat rezim khusus seperti UU TPPU yang memberikan mekanisme tersendiri mengenai penghentian sementara transaksi dan pemblokiran harta kekayaan. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban regulasi untuk melakukan pengelolaan risiko, flagging, serta pencegahan penyalahgunaan rekening.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa istilah "rekening diblokir" tidak selalu mempunyai arti hukum yang sama. Ada pemblokiran sebagai upaya paksa dalam perkara pidana, ada penghentian sementara transaksi dalam rezim TPPU, dan ada pula pembatasan atau flagging yang dilakukan dalam rangka kewajiban perbankan dan perlindungan sistem keuangan.

Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap rekening memiliki dasar hukum, dasar faktual, kewenangan yang jelas, tujuan yang sah, prosedur yang benar, dan batas waktu yang pasti.

Pada akhirnya, pemberantasan kejahatan memang membutuhkan kemampuan negara untuk membekukan aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus selalu berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara. Sebab, dalam negara hukum, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik.

---

Catatan Kaki

1.       Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pemblokiran,” Glosarium Hukum, 31 Desember 2025.

2.       Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2).

3.       Ibid., Pasal 140 ayat (3)–ayat (5).

4.       Ibid., Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8).

5.       Ibid., Pasal 140 ayat (9)–ayat (12).

6.       Ibid., Pasal 140 ayat (6).

7.       Ibid., Pasal 140 ayat (13).

8.       Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 65–66.

9.       Ibid., Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2).

10.  Ibid., Pasal 71 ayat (3)–ayat (7).

11.  Otoritas Jasa Keuangan, “Tingkatkan Transparansi dan Standarisasi, OJK Terbitkan Aturan Pengelolaan Rekening Bank Umum,” 19 November 2025, terkait POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

12.  Otoritas Jasa Keuangan, “Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” Juli 2026.

13.  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 140 ayat (13).

14.  Ibid., Pasal 140 secara keseluruhan, khususnya ayat (1)–ayat (13).

 

Mencintai Indonesia di Tengah Zaman yang Berubah: Mengapa Rasa Cinta Tanah Air Semakin Penting?

Pendahuluan

Mencintai bangsa dan tanah air merupakan salah satu nilai penting yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rasa cinta kepada bangsa dan tanah air bukan sekadar ungkapan yang disampaikan dalam upacara, peringatan hari nasional, atau melalui simbol-simbol kenegaraan. Lebih dari itu, cinta tanah air merupakan sikap batin yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti menghargai keberagaman, menjaga persatuan, menaati hukum, melestarikan budaya, serta berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, serta keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sekaligus tantangan. Tanpa adanya rasa memiliki dan kecintaan terhadap bangsa, perbedaan dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kesadaran bahwa seluruh perbedaan tersebut merupakan bagian dari identitas Indonesia, keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan nasional.

Makna Mencintai Bangsa dan Tanah Air

Cinta tanah air pada dasarnya merupakan sikap yang menunjukkan rasa bangga, peduli, memiliki, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air tidak berarti menganggap bangsa sendiri selalu lebih baik daripada bangsa lain. Cinta tanah air justru harus ditempatkan dalam kerangka yang sehat, yaitu menghargai bangsa sendiri sekaligus menghormati bangsa dan negara lain.

Mencintai bangsa berarti memiliki kesadaran bahwa kehidupan pribadi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan negara. Setiap individu merupakan bagian dari bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama. Oleh karena itu, kecintaan terhadap bangsa harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui kata-kata.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, cinta tanah air dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk sederhana. Menggunakan produk dalam negeri, menjaga lingkungan, menghormati simbol negara, melestarikan budaya daerah, menghargai bahasa Indonesia, menaati peraturan, serta menjaga kerukunan merupakan contoh konkret dari sikap cinta tanah air.

Cinta Tanah Air sebagai Dasar Persatuan

Salah satu alasan mengapa cinta tanah air sangat penting adalah karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung pesan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan, pandangan, dan latar belakang, rasa cinta kepada bangsa dapat menjadi titik temu. Seseorang mungkin memiliki pilihan politik yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda, atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Namun, seluruh perbedaan tersebut seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa setiap warga negara merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Persatuan tidak berarti menghapus perbedaan. Persatuan justru berarti mampu hidup bersama dalam perbedaan. Karena itu, mencintai tanah air juga berarti menghormati sesama warga negara dan tidak mudah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan, diskriminasi, maupun perpecahan.

Cinta Tanah Air di Era Globalisasi

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuat hubungan antarnegara semakin terbuka. Masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh informasi, berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara, serta mengenal berbagai budaya dunia. Kondisi tersebut memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap identitas nasional.

Generasi muda, khususnya, menghadapi arus informasi yang sangat besar melalui media sosial dan berbagai platform digital. Dalam keadaan demikian, rasa cinta tanah air menjadi semakin penting. Cinta tanah air bukan berarti menolak budaya asing, melainkan mampu menyaring pengaruh dari luar dengan tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang menjadi identitas bangsa.

Di era digital, cinta tanah air juga dapat diwujudkan dengan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Masyarakat perlu menghindari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, dan berbagai konten yang dapat memecah belah persatuan. Sebaliknya, teknologi dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia, mempromosikan produk lokal, menyebarkan informasi yang bermanfaat, dan menunjukkan berbagai prestasi bangsa kepada dunia.

Cinta Tanah Air dan Tanggung Jawab Warga Negara

Cinta tanah air memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Seorang warga negara tidak cukup hanya menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya. Membayar pajak sesuai ketentuan, menaati hukum, menjaga fasilitas umum, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut.

Bagi seorang pelajar, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan belajar secara sungguh-sungguh dan mengembangkan kemampuan diri. Bagi seorang pekerja, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Bagi seorang pejabat atau aparatur negara, kecintaan kepada bangsa seharusnya diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat, integritas, serta pelaksanaan tugas yang berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat.

Dengan demikian, cinta tanah air tidak mengenal batas profesi. Setiap orang memiliki ruang untuk menunjukkan kecintaannya kepada bangsa melalui pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing.

Menjaga Indonesia untuk Generasi Mendatang

Mencintai tanah air juga berarti menjaga apa yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya untuk diteruskan kepada generasi yang akan datang. Kekayaan alam, lingkungan hidup, kebudayaan, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan merupakan bagian dari warisan yang harus dijaga.

Kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, hilangnya budaya lokal, serta melemahnya kepedulian terhadap sejarah bangsa merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Apabila generasi sekarang tidak memiliki kepedulian terhadap hal tersebut, generasi mendatang akan menerima warisan yang semakin berkurang.

Oleh sebab itu, cinta tanah air harus diwujudkan pula dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Menanam pohon, mengurangi sampah, menjaga kebersihan lingkungan, melindungi budaya lokal, dan menghargai peninggalan sejarah merupakan tindakan sederhana yang memiliki arti besar bagi masa depan bangsa.

Penutup

Mencintai bangsa dan tanah air bukan sekadar slogan, melainkan sikap dan tindakan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta tanah air tercermin dalam kesediaan menjaga persatuan, menghormati keberagaman, menaati hukum, menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menggunakan teknologi secara bijak, serta memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pendahulu. Karena itu, generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan bangsa ini. Mencintai Indonesia berarti tidak hanya bangga terhadap apa yang dimiliki bangsa saat ini, tetapi juga memiliki kemauan untuk memperbaiki kekurangan dan bekerja bersama menciptakan masa depan yang lebih baik.

Pada akhirnya, cinta kepada bangsa dan tanah air harus diwujudkan dalam satu kesadaran sederhana: bahwa Indonesia bukan hanya tempat kita dilahirkan dan tinggal, tetapi rumah bersama yang harus dijaga, dihormati, dan diwariskan dalam keadaan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

BBM Naik? Harus bagaimana?

Perubahan apa diseputar cara kita memandang BBM? Kita samakan dulu dasarnya agar jangan diputar- putar otak kepentingan dan otak politik.  

BBM itu barang impor, lebih dari 50 pct sudah impor, dibeli dengan USD yang sebagian dibayar oleh hutang. Cadangan migas yang bisa diolah dari bumi kita semakin hari semakin turun. Untuk meningkatkannya, negara harus investasi baru, yang ternyata katanya uangnya tidak ada, bahkan pengetahuan tidak dikembangkan. Punya cadangan minyak tanpa teknologi itu omong kosong bisa dapatkan minyak. Sudah terlalu lama Indonesia tidak investasi dalam teknologi baru. Untuk datangkan asing yang punya teknologi kita berantem terus. Seperti biasa politik mengacaukan pengambilan keputusan. Indonesia sudah lama keluar dari keanggotaan OPEC karena sudah tidak menjadi negeri eksportir lagi. Sementara di Venezuela, Qatar, Saudi, Rusia, dll. cadangan migas sangat besar, sehingga efisien untuk dikelola, terletak disatu lokasi yang mudah. lokasi temuan- temuan migas Indonesia saat ini kecil- kecil, berjauhan, dan kita tinggal di negeri kepulauan yang mahal transportasinya.

Kedepan, siapapun presidennya, kita masih bakal ribut besar. Masih ada potensi besar keributan karena :

1. Harga BBM akan naik terus, sejalan dengan penurunan cadangan dunia dan meningkatnya populasi dunia. 
2. Kita semua masih berpikir kita adalah negeri yang kaya minyak, padahal kenyataannya tidak.
3. Amerika Serikat sudah menemukan teknologi baru dalam bahan bakar: Shale-Gas yang harganya sangat murah, sementara cost lama yang kita pakai sudah mahal disini.
4. Pemberantasan korupsi selalu dilawan oleh para politisi, dan sebagian besar terlibat dalam bagi-bagi
5. Cara berpikir kita subsidi yang dikurangilah sumber kenaikan harga- harga pangan, padahal penanganan yang kelirulah yang menyebabkan kenaikan harga pangan. yang menangani pertanian siapa? tau lah orangnya 

subsidi yang dipicu hutang justru akan membuat harga- harga pangan mahal. Dimana logikanya? logikanya simpel saja, cadangan devisa terkuras, kurs jebol, maka orang Indonesia akan membayar tepung, beras dll dengan rupiah yang lebih mahal.

Maka pesan saya: jangan bertengkar, perbaiki segera, dorong pemberantasan korupsi, beralih ke energy alternatif, dan harus ada disinsentif untuk menghamburkan fossil fuel, yaitu harga harus mahal, biar kita tidak mabuk minyak. Kalau anda cinta lingkungan maka anda harus realistis, BBM murah memicu efek gas rumah kaca dst.

oh iya, saya bingung mejawab tentang ketakutan kenaikan harga- harga kalau BBM naik. Masalahnya sebelum BBM naik harga- harga sudah naik bukan? Daging dan bawang misalnya. Dan kemarin- kemarin kok anteng saja?

catatan: menteri yang ngurusin pertanian (juga didalamnya termasuk peternakan) dari partai yang katanya menolak kenaikan harga BBM loh 

sumber : twitter Rhenald Kasali

Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Impunitas yang tersembunyi

Impunitas atas pelanggaran hak-hak enonomi, sosial dan budaya merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini sulit dipecahkan. Bila disbanding dengan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik yang telah memiliki mekanisme yang memadai baik di tingkat nasional maupun internasional, maka pelanggaran-pelanggaran massif di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sangat jauh dari jamahan negara.

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Rezim Hukum Hak Asasi Manusia

Tidak berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, hak ekosob merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional. Bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari the international bill of human rights.

Pengikatan terhadap hak ekosob itu diwujudkan dengan mempositivikasikan hak-hak tersebut ke dalam bentuk perjanjian multilateral (treaty). Rumusannya tertuang dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant on Economics, Social and Cultural Rights-CESCR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1966 bersama dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Karena ia telah diterima oleh lebih dari seratus negara. Sebagian ahli hukum hak asasi manusia internasional menganggap, perjanjian dengan karakter yang demikian ini, telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi.

Pembahasan dari sudut legal ini menunjukan betapa kuatnya kedudukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ia berkedudukan sama dengan hak-hak sipil dan politik. Tetapi persepsi yang berkembang mengenainya menunjukan realita yang lain, yakni memosisikannya dalam kedudukan yang tidak berimbang dengan hak-hak sipil dan politik.

Kewajiban Negara dalam Konteks Memajukan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Berdasarkan kajian-kajian mutakhir hak-hak ekosob, para pakar mulai menyadari bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ternyata tidak melulu merupakan hak-hak positif. Ditemukan cukup banyak hak yang diakui di dalamnya menuntut bukan saja negara tidak mengambil tindakan tertentu untuk melidungi hak. Jadi bukannya melulu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan.

Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, negara harus mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan tersebut berhasil (obligation of result). Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, negara tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (obligation of conduct). Jadi jelas mengapa dikatakan keliru jika tanggung jawab negara dikatakan terbatas pada (obligation of result).

Prinsip-prinsip Maastricht – yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum internasional tentang tanggung jawab negara berdasarkan CESCR – dengan gambling juga menolak pemisahan tanggung jawab negara ke dalam apa yang disebut sebagai obligation of conduct di satu sisi dan obligation of result di sisi yang lain.

Maka, menjadi jelas kiranya bahwa sebetulnya tidak terdapat perbedaan tanggung jawab dalam pemenuhan antara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, anggapan selama ini yang menyatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu bersifat non-justiciable jelas menyesatkan.

Menguak Impunitas terhadap Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tanggung jawab negara dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk obligation of result, tetapi sekaligus dalam bentuk obligation of conduct. Dalam konteks tanggung jawab yang demikian ini, kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekosob harus dapat menunjukan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.

Dengan demikian, kebijakan negara dalam konteks pemenuhan hak-hak ekosob tidak terkait langsung dengan pilihan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara, apakah pro-pasar atau sistem komando.

Prinsip-prinsip Limburg memberikan kepada kita pedoman umum tentang bagaimana persisinya kewajiban tersebut dilanggar oleh suatu negara, yakni:

• Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya
• Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya
• Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera
• Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional
• Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam kovenan
• Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak
• Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan

TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

MAKNA KATA TOLERANSI

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi "kelompok" yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif.

Toleransi antarumat beragama atau toleransi antarmazhab umat seagama hingga kini masih diselimuti persoalan. Klaim kebenaran suatu agama atau suatu mazhab mendorong penganutnya untuk memaksakan kebenaran itu terhadap kelompok lain. Lebih tragis lagi ketika penyebaran kebenaran itu disertai aksi kekerasan yang merugikan korban harta benda dan jiwa. Fenomena kekerasan antar pemeluk agama hampir terjadi di seluruh belahan dunia. 

SOAL PARADIGMA

Dalam paradigma lama, kompetisi misi agama dilakukan untuk menguasai pasar sendiri dan orang lain secara tidak sehat dan sering melanggar etika sosial bersama. Sementara dalam paradigma baru kompetisi harus berjalan secara sehat dan menaati hukum yang disepakati. Di tengah perbedaan agama dan spiritualitas, setiap pemeluk dituntut berkompetisi menjalankan kebaikan (fastabiqul khairat). Dalam paradigma baru orientasinya adalah pengembangan internal umat (intensity of the quality of both devotion to God and righteous living) dan konversi dalam komunitas serta tradisi sendiri (conversion within one’s own community and tradition). Dalam paradigma baru ini, selama seseorang merasakan dia adalah obyek kepentingan terselubung (vested interest) hanya demi alasan-alasan politis atau tujuan-tujuan konversi, maka tidak akan ada kontak alami manusiawi (human natural contact), yang merupakan prasyarat penting pertemuan antaragama. 

      Kalau dalam paradigma lama, misi seringkali mengundang pertentangan yang membawa kekerasan dan membangkitkan jihad perang antarpemeluk agama, maka dalam paradigma baru kegiatan misi agama harus membawa persaudaraan universal (human brotherhood, ukhuwah basyariah). Ajakan agama-agama harus lebih mengacu kepada keyakinan yang fitrah dan sejati, tidak semu dan penuh kemunafikan. Ini juga seharusnya membawa kepada wacana etika kemanusiaan global, untuk menjawab isu-isu global dan lintas agama, seperti ekonomi, lingkungan, moral, HAM, dan sebagainya. 

Imbauan agama-agama sebaiknya mengacu pada platform bersama (common platform, kalimatun sawa), bukan pada perbedaan-perbedaan. Bahkan sejalan dengan paradigma baru ini, kini sedang dikembangkan theology of religions, yaitu teologi yang tidak hanya milik satu agama, tetapi semua agama. Begitu pula sedang dikembangkan teologi pluralis dan teologi transformatif, selain teologi eksklusif dan inklusif yang sudah dipegang mayoritas umat beragama. 

Jika dalam paradigma lama, agama-agama lebih menekankan aspek formal, ritual, simbolik, dan karenanya dogmatis dari doktrin agama, maka dalam paradigma baru, prioritas program keagamaan adalah pemberdayaan keyakinan, sikap dan perilaku keagamaan yang lebih substantif. Ritualitas keagamaan dimaknai secara substantif sehingga sikap keagamaan lebih rasional dan membawa kemanfaatan yang lebih praktis dan konkret. 

PERAN TOKOH

Seluruh tokoh dan umat semua agama seharusnya selalu mengajak untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdialog, dan bekerjasama dalam tugas-tugas kemanusiaan yang lebih kompleks dan menuntut kerja semua manusia, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan.Tidak ada lagi hasutan dan tuduhan yang diarahkan antarsesama makhluk Tuhan yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Kita semua harus menunjukkan keterbukaan pandangan (openness of mind) dan keinginan untuk belajar (eagerness to learn), dan lebih memperhatikan isu-isu yang tepat. Tidak sepatutnya kita menunjukkan kesombongan religius, intoleransi, dan kemutlakan dogmatik, sementara agama-agama itu sendiri mengajarkan kebalikannya. 

Kita pun dihadapkan pada sejumlah fakta sosial: bagaimanakah hubungan antar-umat beragama, lebih khusus lagi hubungan antar-iman di tengah pluralitas agama? Fakta sosial secara jelas menyadarkan kita bahwasanya pluralitas agama belumlah berkorelasi positif dengan harmoni agama. Justru fakta berbicara sebaliknya: pluralitas agama seringkali menjadi pemicu konflik sosial dan sentimen keagamaan. Mengapa demikian? Banyak faktor yang bisa menjelaskan. 

Untuk itu, agenda awal kita adalah bagaimana memecahkan “hambatan teologis” di kalangan umat beragama dalam menerima puralitas sebagai hukum Tuhan. Problem kita adalah kenyataan semakin mengerasnya masyarakat ke arah eksklusivisme, komunalisme, dan bahkan semangat antipluralisme. Padahal, intelektual di panggung atas sedang ramai-ramainya mengusung wacana toleransi, inklusivisme, dan bahkan pluralisme. Jadi, terjadi keterputusan wacana secara kontradiktif, yang jika tidak kita jembatani, akan semakin kencang mengeras terjadinya “jurang wacana” antara intelektual di atas dengan masyarakatnya di level akar rumput. 

Selama ini, wacana toleransi, inklusivisme dan pluralisme memang sangat elitis. Ia “tercipta” dan “bergerak” hanya pada level elit intelektual kita, tanpa mengakar ke masyarakat bawah. Proses penciptaan, pematangan, dan penyebaran wacana pun, lebih banyak bergerak di sekitar lingkaran elit intelektual semata. Karena itu, mempropagandakan wacana itu hanya sebatas komunitas elit intelektual saja, tidak saja mengakibatkan wacana itu terlalu “elitis”, tetapi juga menjadikan wacana itu mengalami disconnected dengan “problem keumatan”. Basis pluralisme yang diajukan Al-Quran jelas berorientasi pada praksis liberatif, yang langsung berorientasi untuk membebaskan yang tertindas.

KESIMPULAN

      Konflik antar umat beragama di Indonesia sangat potensial menjadi pemecah bangsa. Untuk itulah di negeri yang majemuk ini, penting memperbaharui terus-menerus ihwal toleransi beragama. Tujuannya, agar umat beragama bisa duduk bersanding dengan damai, tanpa curiga. Dengan catatan, masing-masing umat demi toleransi tidak kehilangan identitas agamanya. 

Kekerasan antarumat beragama, telah menjadi semacam "religiositas baru" yang menghalalkan segala cara (kekerasan demi kebenaran). Menguatnya iman destruktif yang dijalankan pemeluk agama dan atas nama agama, menjadi "legitimasi Tuhan", khususnya dalam perkembangan eksklusivisme agamanya yang meruyak belakangan ini. Kita tidak dapat memungkiri, ditengah kampanye inklusivisme agama yang jauh dari fobia akan iman yang berbeda, sebaliknya "lintas iman", eksklusivisme justru menguat secara tak terkendali.

SEKILAS TENTANG KOMPUTER

Komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menerima input, mengolahnya dan menghasilkan suatu output. Input dapat berasal dari keyboard, mouse dan perangkat lainnya. Pengolah input berupa CPU yang terdiri dari prosesor, mainboard, memori dan harddisk drive. Output yang dihasilkan dapat berupa gambar visual yang ditampilkan di layar monitor, printer (hasil cetakan), speaker dan media lainnya.

Kerja masing-masing komponen dalam komputer saling berhubungan dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen tersebut digolongkan sebagai hardware, software dan user (pengguna). Hardaware adalah komponen computer yang dapat dirasakan secara fisik yaitu dapat dilihat dan diraba, seperti mainboard, harddisk, monitor, speaker dan printer. Software adalah komponen komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba, berupa program yang diolah oleh hardware. User adalah orang yang mengoperasikan software pada hardware computer.

juventus dan kebenarannya

Originally Posted by Muhventino

KATA PENGANTAR

[Kepada bapak-ibu ketua sidang, sekretaris, serta penguji, dan pembimbing yang saya hormati, sebelum saya memulai mempresentasikan disertasi saya, izinkan saya untuk terlebih dahulu memberikan pendahuluan sekaligus statement of intent saya tentang penelitian ini...]

Calciopoli mungkin merupakan salah satu bagian yang paling membentuk & menyadarkan saya tentang apa artinya menjadi fans Juventus. Pertama kali saya mendengar tentang masalah ini circa Mei 2006, jelas saya sangat kaget (coming out of nowhere, gitu loh!). Ketika kemudian dalam perkembangannya Juventus semakin dikeroyok di Italia sana, sampai La Triadecepat sekali mengundurkan diri (walaupun waktu itu saya belum tahu apa alasan sebenarnya), dan tahu-tahu saya dapati tim saya bermain di Serie B, saya sempat tidak habis pikir mengapa Moggi & Giraudo tega melakukan ini. I mean, how could you, of all people, do this? Bahkan Trofi Piala Dunia yang diraih Ale dkk., tidak berarti apa-apa buat saya (sejak 2006 itu saya memang sudah tidak peduli lagi dengan Gli Azzurri), sebelum saya tahu apa yang sebenarnya terjadi (?). Arghhh. Ehm..maaf saya terbawa emosi. Tetapi ketika itu saya katakan kepada diri saya sendiri, ‘hey, you know what? I’ll stick to my team, no matter what!’ Pandangan saya ketika itu adalah apabila memang ada rekaman telepon yang menegaskan bahwa Moggi bersalah dan sebuah peradilan (walaupun itu cuma peradilan olahraga) memutuskan bahwa adalah keharusan untuk menghukum Juventus karenanya maka tidak ada yang fans biasa seperti saya bisa lakukan kecuali menerima fakta ini bahwa tim saya curang dan tertangkap basah. Pastinya itu mengganggu saya, tetapi saya harus menerimanya. Yang jelas, Juni-Juli tahun 2006 itu saya tidak membela Moggi atau Juventus karena saya tidak punya alasan untuk itu.

Jadi saya jalani musim 2006/2007 itu sama seperti musim-musim sebelumnya, bahkan mungkin lebih. Tetapi memang ada yang masih menjanggal di hati saya. Apa itu? Waktu itu, saya mencoba masuk ke forum-forum fans Juve Italia atau Internasional, untuk mencoba mencari tahu ini: Ok, let’s say Moggi memang bersalah, tetapi saya mau tahu bersalah dalam hal apa? When, where, how? Saya pikir latar-belakang ini penting untuk diketahui karena menurut saya memulai penelitian, investigasi—atau apapun namanya—di atas sikap apriori seperti, “Pasti biang keladi semua ini adalah Moratti, ...fuck it, jangan-jangan kerusuhan 1998, peristiwa 11 September, invasi Yahudi ke Lebanon-Palestina, resesi ekonomi dunia, dan kenapa HP saya dicopet di KRL tadi malam pekerjaan dia semua,” adalah bukan hanya naif, kekanak-kanakan, tetapi juga yang lebih penting, tidak akan membawa kita kemana-mana (well, kecuali ke halaman registrasi myspace untuk bergabung dengan anak-anak emo di sana). Jadi sekali lagi, ketika itu saya hanya mau tahu, apa sebenarnya kesalahan Moggi—secara mendetail? Jangan harap penjelasan yang kita bisa temui di situs-situs berita olahraga internasional bisa memuaskan dahaga orang-orang yang haus (apalagi media-media olahraga Indonesia yang murahan & dari dulu memang enggak pernah suka Juve)! Tidak ada penjelasan yang benar-benar layak disebut “penjelasan” di sana, kecuali kata-kata, “cheating,” “influencing-fixing match,”“altering results” bisa dianggap sebagai sesuatu yang punya nilai secara hukum (malahan lebih mirip opini fans). Circa + akhir 2007, pencarian saya akhirnya berhenti di salah satu forum fans Juve dalam bahasa Italia, j1897.com (sekarang sudah pindah domain). Semenjak menemukan forum ini, saya akhirnya tahu bahwa Juventus justru lebih tepat dicurangi ketimbang melakukan kecurangan.

Nah, forum j1897.com ini jugalah yang kemudian memperkenalkan saya dengan seseorang yang bernama Giuseppe Solinas (nickname dia di internet “gsol”), seorang fans Juve keturunan dan warga negara Italia yang tinggal di Toronto, Canada. Dia mungkin orang pertama yang membuka borok-borok calciopoli ke khalayak Internasional dengan bahasa Inggris. Ini dimungkinkan bukan saja karena dia fluent dalam bahasa Italia-Inggris, tetapi juga karena dia benar-benar meneliti seluruh sisi masalah ini sampai ke ujung-ujungnya (koneksinya yang luas dengan lawyers, jurnalis, pengamat, hardcore fans juga membantu). Ironisnya, jika di forum-forum fans Juve berbasis Italia penelitian orang-orang seperti Giuseppe ini diapresiasi dan dihargai, di forum-forum fans Juve berbasis bahasa Inggris justru sebaliknya. Setengah atau mungkin mayoritas member menanggapi dengan dingin, bahkan menolak mentah-mentah dan sampai memprovokasi Giuseppe dan member-member yang mengapresiasinya dengan respons-respons kekanak-kanakan (menghina, trolling, dll.). Now, don’t get me wrong. Tidak ada salahnya dengan kritik, bahkan bagus, tetapi ada perbedaan yang sangat jelas antara kritik yang dilandasi pengetahuan atau paling tidak rasa penasaran dengan kritik yang semata-mata dilandasi sikap sok tahu, spekulasi, provokasi, atau kedengkian (“karena ternyata ada seorang newbie di forum kebanggaan kita ini sok ‘mengajari’ kita dengan sesuatu yang memang kita tidak tahu, dan dalam proses itu telah mempermalukan kita sebagai sesepuh-sesepuh forum—yang sekali lagi, memang tidak tahu kecuali sedikit”). Yang jelas, bagaimanapun menjengkelkannya, forum-forum jenis yang kedua ini, melalui kritik-kritiknya yang “terawat” maupun yang “tidak terawat,” banyak membantu saya dalam hal ia menampakkan ke permukaan diskusi-diskusi dan debat-debat menarik (belum termasuk saling tukar-menukar cacian) yang dapat mengangkat sisi-sisi permasalahan yang penting namun (sebelumnya) kurang diperhatikan.

Sampai saat ini, saya terus berusaha menjaga kontak dengan pihak-pihak yang ahli dalam bidang ini (Giuseppe, Giu le Mani dalla Juve, forum-forum Italia, dll.), bertanya apa yang perlu ditanya, atau progress update. Adapun tentang tulisan-tulisan Giuseppe, saya sudah mengumpulkannya dan sampai sekarang materinya sudah berjumlah lebih dari 100 halaman kertas jenis A4 (itupun masih belum selesai). Saya juga mengelola grup farsopoli dalam bahasa Indonesia di Facebook, yang di sana saya sudah menerjemahkan beberapa dari tulisan-tulisan tadi (Calciopoli atau Farsopoli: Apa yang Sebenarnya Terjadi).

Akhir kata, saya juga ingin mengatakan bahwa saya ada di sini bukan hanya dalam rangka menerjemahkan (gratis pula) tulisan-tulisan penelitian penting seputar calciopoli (karena toh saya yakin kalian semua jago-jago bahasa Inggris, kecuali mungkin yang waktu sekolah suka bolos pas pelajaran bahasa Inggris), tapi juga mendiskusikan masalah-masalah pelik di dalamnya, atau kalau memang perlu, menjawab pertanyaan kalau ada yang mumet untuk dimengerti. Tanpa sedikitpun bermaksud untuk sombong, saya telah mendalami masalah ini selama dua tahun terakhir (walaupun disela-sela kesibukan kuliah, skripsi, real life, dll.) dan karena itu saya rasa saya cukup well-informed untuk berbicara dalam topik ini (kalau ini penting untuk diungkapkan, saya bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai topik skripsi, walaupun tidak jadi). Mudah-mudahan tidak ada yang salah paham, saya tidak pernah merasa paling tahu tentang topik ini, karena itu kalau ada sesuatu yang saya tidak tahu saya akan jujur, atau kalau saya mem-posting pendapat/opini saya/Giuseppe/siapapun, saya akan tegaskan bahwa itu baru opini yang masih harus dibuktikan, terlepas dari masalah inti calciopoli itu sendiri yang sama sekali bukan opini. Sekali lagi, saya membuat ini bukan untuk berkelahi/adu urat dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan saya tentang calciopoli. Saya membuat ini untuk memberikan orang-orang kesempatan yang fair untuk mendengar fakta-fakta yang telanjang (tetapi coba ditutup-tutupi) ketimbang apa yang selama ini dicekoki kepada kita semua untuk dipercaya oleh media-media berbasis (kota) Milan yang terlalu memihak. Terakhir sekali untuk forum ini, kalau masih ada yang bertanya, “Lalu, kenapa tidak dari dulu mengungkapkan ini ke khalayak Tanah Air (forum/media/blog komunitas)?”, silahkan lihat lagi curriculum vitae saya di Lounge Perkenalan. Ok, sekarang mari kita sudahi presentasi basa-basi ini. Let’s roll the dice!

Forza Juve!

Muhammad B.S. / Muhventino

Yapp, sblmnya gw dah sedikit meng-explore forum ini untuk mencari apa ada posting sebelumnya ttg farsopoli. Gw temukan ada 3. Satu di History, 2 lainnya di Team Talk. Dari 3 itu ada satu yang memposting 1 buah artikel yang juga gua punya, walaupun dia nggak menerjemahkan ke B. Indo. Tapi sayang, dia nggak mulai dari awal dan ada beberapa inti masalah yang dicampuradukkan (sorry, no offence), ketika dia kasih follow-up/kesimpulan bahwa inti dari calciopoli adalah AC Milan biang keladinya. Yang mana itu salah. Keterlibatan Milan dalam farsopoli lebih defensif ketimbang ofensif (bukan berarti itu justifikasi lho, sama aja salah). Intinya gini, apa yang gue coba share di sini pendekatannya agak beda dengan yang sudah teman-teman lain lakukan di forum ini. Gue coba mengangkat masalah ini dari awal, in-depth, kronologis, panjang-lebar-lagi-membosankan, dan semampu gw juga dialogis, nggak monologis (kalo ada pertanyaan/ kritik silahkan). Karena gw tahu masalah ini mumet bgt, jd nggak segampang itu memahaminya, dll., dll.

Terus tentang masalah "teori", atau "konspirasi." Maaf tapi gue harus meluruskan yah. Calciopoli sama sekali bukan tentang masalah teori, atau konspirasi. Makna sebenarnya dari konspirasi, kalo kita coba lihat ke kamus English grammar, atau tanya orang yang benar-benar ahli dalam bahas Inggris, adalah sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara nyata, atau dengan kata lain, baru sekadar spekulasi. Misalnya, UFO, Elvis masih hidup, atau substansi acara2 gosip di TV-TV Indonesia, dll. Nah, manakala spekulasi ini telah bisa dibuktikan kebenarannya secara riil, maka dia nggak lagi menjadi spekulasi/konspirasi, melainkan dia menjadi fakta. Dan itulah calciopoli—bahkan lebih dari itu semua.

Dari sejak awal calciopoli tidak pernah menjadi spekulasi/teori/konspirasi, semua tentang calciopoli adalah FAKTA. Apa dokumen keputusan pengadilan yang menjebloskan Juventus (disitulah ironinya) yang menyatakan bahwa Juventus TIDAK BERSALAH ATAS SELURUH TUNTUTAN YANG DIALAMATKAN KEPADANYA adalah teori? Spekulasi? atau Konspirasi? Karena itulah di Italia, paling tidak di kalangan Juventini & orang-orang yang mau jujur, calciopoli (skandal sepakbola), terutama sejak penelitian2 serius tentang masalah ini keluar, lebih dikenal dengan "FARSO-POLI", artinya, SKANDAL SANDIWARA.

Terus terang gw enggak nyalahin kalian atau siapapun di sini yang selama ini berpikir demikian. Understandable, really.. Kita memang nggak diberi kesempatan sama sekali (oleh media) untuk melihat masalah ini dari sumber aslinya yang valid. Bukan hanya kita Juventini/fans bola Indonesia, tapi juga fans bola Internasional di seluruh dunia, di luar dari Italia. Paling tidak, sebagai contoh, itulah yang gue temui 2 tahun terakhir ini di banyak forum-forum bahasa Inggris. Sampai sekarang—kecuali jumlah yang masih sangat sedikit yang aware tentang masalah ini. Karena itulah, kenapa kita ada di sini sekarang. Yeehaa!

WAKE UP CALL


Kisah ini telah direncanakan selama hampir 10 tahun dan tidak memiliki hubungan apapun dengan sepakbola, melainkan dengan uang, kekuasaan, dan politik. Saya terlibat dalam berbagai aktivitas berkisar tentang Calciopoli dan telah menjadi semacam ahli dalam topik ini. Saya mahir dalam bahasa Italia dan karenanya dapat menelusuri arsip-arsip artikel surat kabar, wawancara, dan buku (ditulis oleh ahli hukum).

Bagaimanapun, bukti paling kuat yang Anda bisa dapatkan ada pada membaca pernyataan-pernyataan dan dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh para hakim yang memimpin peradilan dan banding (kasus ini). Kebanyakan fans Juventus dan Anti-Juventus (khususnya yang berada di luar Italia) tidak mengetahui sama sekali bahwa tidak ada secuilpun bukti yang ada yang menghubungkan Moggi dan kawan-kawannya dengan satu saja pertandingan yang diatur. Kebanyakan orang tidak sadar akan deklarasi/pernyataan para hakim bahwa, “tidak ada pertandingan yang diatur dan pemilihan wasit juga legal” Cesare Ruperto, hakim CAF.

Jadi, mengapa dihukum? Sama membingungkannya, mengapa (AC) Milan (hanya) mendapatkan cubitan pada bahu setelah Meani mengancam seorang wasit penjaga garis melalui telepon, “Apabila Milan ada di lapangan biarkan benderamu turun kecuali bola ada di sisi lapangan yang berbeda, kalau tidak kami akan menyembelih kepalamu!” Mengapa seorang investor Inter (Milan) dan eks pegawai Inter dibiarkan untuk mengontrol peradilan ini? Orang ini, Guido Rossi, bukan hanya mennghilangkan bukti yang akan dapat membebaskan Juventus tetapi juga mengabaikan bukti yang dapat mencekal eks majikannya (Inter).

Apakah orang-orang tahu bahwa ada bukti rekaman telepon Udinese dan Milan mengatur sebuah pertandingan (agar berakhir seri, -ed.). Apakah orang-orang tahu bahwa ada bukti rekaman telepon Galliani dan Collina bertemu secara pribadi berjam-jam di restoran Meani? Apakah orang-orang tahu bahwa orang yang sama yang mensponsori sepakbola Italia melalui kepemilikannya terhadap TIM Mobile dapat berhasil menyadap panggilan-panggilan telepon yang pada gilirannya digunakan untuk menghabisi Juventus? Apakah mereka tahu bahwa dia memberikan rekaman-rekaman tersebut kepada partnernya (Moratti) secara ilegal melalui seorang petugas polisi yang mengamankan penyadapan itu dan kemudian memerintahkan agar itu semua dihilangkan atau dimusnahkan untuk menjaga agar tidak ada yang dapat digunakan melawan Inter? Pada akhirnya seorang pegawai keamanan pada Telecom Italia mengakui adanya rekaman-rekaman penyadapan “yang mencurigakan” dan petugas polisi tadi pun melakukan bunuh diri pada 21 Juli 2006 (namanya adalah Adamo Bove). Apakah ada orang yang tahu bahwa rekaman-rekaman penyadapan ketika itu tidak pernah diperdengarkan di dalam pengadilan meskipun tim pembela Juventus memohon untuk itu? Demikian juga ketika Juventus meminta untuk menggunakan bukti video, itu juga ditolak.

Orang-orang berada dalam kegelapan mengenai kasus ini karena adalah nyaman dirasa bagi sebagian orang untuk mempercayai tim mereka kalah karena ada pihak lain yang curang... yang lainnya tidak menyengaja dalam kegelapan karena bukti-bukti yang ada amat sulit untuk dicari dan berat untuk dipahami (kecuali Anda mahir dalam bahasa Italia). Hasilnya, saya telah mempertimbangkan untuk menulis sebuah buku dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kasus ini (sekarang dikenal di Italia sebagai “Farsopoli”—artinya ‘Skandal Sandiwara’). Saya mempertanyakan tingkat dari public interest (maksudnya, ‘apakah orang-orang benar mau menghabiskan waktu untuk mendengarkan ini semua?’, -ed.). Akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan ini semua dan saya akan benci melakukannya untuk hal yang sia-sia belaka. Untuk saat ini jangan segan untuk bertanya kepada saya apa saja yang kamu inginkan dan saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk menerangi gulita dalam situasi ini. Saya akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.

Berikut ini adalah beberapa nama dalam posisi-posisi kekuasaan untuk dapat memberikan penggambaran kepada Anda:

- Presiden FIGC (pada waktu itu): Franco Carraro (eks-Presiden Milan dan co-owner dari Lazio/Roma melalui kontrolnya terhadapCapitalia Credit Bank).
- Presiden La Lega Calcio: Adriano Galliani (Wakil Presiden Milan).
- Presiden Asosiasi Wasit Italia (AIA): Tulio Lanese, teman baik dan berafiliasi dengan Silvio Berlusconi, selain juga terkenal sebagai seorang Milanista (dikenali dalam rekaman telepon sebagai Tulio “miLanese”) [sekarang AIA diketuai oleh Marcello Nicchi, sementara Collina menjadi konsultan AIA, -ed.].
- Penunjuk Wasit FIGC: Bergamo dan Pairetto yang merupakan bawahan Carraro, Lanese, dan Galliani sebagaimana dibuktikan oleh rekaman. Setelah itu Collina menduduki posisi ini setelah pertemuan rahasia bersama Galliani.
- Perdana Menteri (ketika itu): Silvio Berlusconi yang mengontrol beberapa stasiun TV, majalah, dan surat kabar, sebagaimana juga mengontrol salah satu dari partai politik Italia terbesar (Forza Italia). Melalui kepemilikan stasiun TV Berlusconi mengontrol seluruh hak siar TV sepakbola/olahraga (yang darinya dia mendapatkan banyak pemasukan) untuk seluruh tim yang berkompetisi di Serie A dan B (ini kemudian digunakan sebagai cara untuk memeras dalam rangka mempertahankan posisi Milan di jatah lolos ke Liga Champions).
- Sponsor Sepakbola Italia: Tronchetti Provera (salah satu pemegang saham terbesar Inter dan sahabat dekat Moratti), yang memiliki Telecom Italia dan anak perusahaannya TIM Mobile, yang bukan hanya menyediakan pemilik Inter Moratti dengan penyadapan telepon tetapi juga mensponsori seluruh kompetisi di Italia (Serie A TIM, Coppa Italia TIM, Supercoppa Italiana TIM). Dia juga pemilikPirelli Tires (sponsor utama Inter) dan juga pemilik LA7 (salah satu stasiun TV Italia terbesar).
- Presiden Federcalcio (Penginvestigasi FIGC): Borelli, rekanan politik Berlusconi dan tertangkap basah melakukan pertemuan rahasia dengan Galliani selama persidangan berlangsung.
- Komisioner Federcalcio: Guido Rossi, salah satu pemilik saham terbesar Inter dan mantan Direktur Inter serta juga duduk dalam jajaran Direksi Utama Telecom Italia.
- Presiden La Gazzetta dello Sport: Carlo Bore, juga merupakan Wakil Presiden Inter.
- Editor dan Redaktur La Gazzetta dello Sport: Verdelli dan Cannavo’, keduanya pemegang saham di Inter.
- Wakil Presiden Federcalcio: Massimo Moratti, pemilik Inter.
- Komisioner Federcalcio saat ini yang sedang menginvestigasi Inter perihal Penggelapan Pembukuan Keuangan: Stefanini, juga merupakan pengacara untuk tim sepakbola La Spezia (yang 40% sahamnya dimiliki oleh Moratti).

Jadi, apakah masih terlihat seperti sebuah “Sistem yang dikontrol oleh Moggi”?

Pada akhirnya (dan percayalah, masih ada banyak lagi ‘kisah’ yang belum dijelaskan) saya ingin menginformasikan kepada Anda tentang apa sebenarnya tuduhan/dakwaan yang ditimpakan kepada Juventus. Tuduhan pengaturan pertandingan berputar pada 3 poros pertandingan. Ini adalah kunci untuk memahami kasus ini dan seluruhnya telah membuktikan betapa konyolnya kasus tersebut.

Pertandingan 1: Lecce-Parma—ya bacaan Anda benar. Pertandingan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Juventus tetapi pertandingan ini membuat Fiorentina bertahan di Serie A pada 2005. Tuduhannya adalah bahwa “wasit yang dikontrol Moggi,” De Santis mengatur pertandingan karena permintaan Moggi setelah Della Valle (pemilik Fiorentina) meminta kepada Moggi pertolongan. Sebenarnya Moggi tidak tahan (benci) dengan De Santis dan De Santis juga tidak tahan dengan Juventus. De Santis-lah (yang mengaku sebagai Interista) yang menganulir sebuah gol Juventus yang sah pada ajang Supercup Italia yang akhirnya membuat Juve kehilangan trofi tersebut sehingga diserahkan kepada Inter secara salah. Seluruh penyadapan telepon berkaitan dengan pertandingan ini menunjukkan Della Valle mengontak Bergamo (penunjuk wasit) dan Carraro (Presiden FIGC) dan Mazzei (Wakil Presiden FIGC) secara langsung tanpa sama sekali menyebutkan Luciano Moggi.

Pertandingan 2: Juventus-Udinese—pertandingan yang sebenarnya “diatur” adalah Udinese-Bologna pekan sebelumnya. Asumsinya adalah bahwa “wasit yang dikontrol Moggi” memberikan kartu kuning kepada para pemain Udinese yang sebelumnya telah menerima ambang batas kartu kuning sehingga mereka tidak dapat bermain melawan Juventus. Para pemain yang dihadiahi kartu kuning pada hari itu adalah Pinzi dan Di Michele. Padahal sebenarnya keduanya belum menerima kartu kuning sebelumnya dan keduanyapun ada di lapangan melawan Juventus pada pertandingan berikutnya.

Pertandingan 3: Juventus-Sampdoria—di sini tuduhan yang berkembang adalah bahwa “wasit yang dikontrol Moggi” mensahkan sebuah gol yang offside sehingga Juventus dapat melenggang dengan kemenangan 1-0 atas Sampdoria. Pertandingan itu sendiri sebenarnya berakhir 0-1 untuk Sampdoria dengan Aimo Diana mencetak sebuah gol yang offside. Hasil pertandingan tersebut masih bisa diketemukan di espn.com sampai hari ini.

Untuk menutup ini, harus digaris-bawahi bahwa baik Cesare Ruperto (hakim CAF) dan Piero Sandulli (hakim CF/Pengadilan Federal) telah menyatakan bahwa TIDAK ADA aksistensi sistem rekayasa kartu kuning direncanakan (no systems of pre-planned yellow cards existed) dan TIDAK ADA pula pertandingan yang telah diatur (no game was fixed) oleh para wasit. Juga telah ditekankan bahwa pengaturan wasit muncul sepanjang musim secara regular/normal. Atau dalam kata lain musim kompetisi itu sah/legal. Panggilan-panggilan telepon menunjukkan tindakan-tindakan tidak sportif (unsportmanlike conduct) dilakukan oleh SELURUH PIHAK akan tetapi ini adalah pelanggaran terhadap ‘Artikel 1’, yang hanya dapat dihukum dengan satu hingga 3 pengurangan poin serta juga kemungkinan denda.

Pada akhirnya, bunyi dakwaan hukuman CAF menyatakan bahwa “walaupun tidak ada pelanggaran Artikel 6 yang dapat ditemukan di dalam investigasi, kelakukan umum Moggi dan Giraudo (Antonio hanya terdengar pada 3-5 panggilan telepon, kebanyakannya tidak mengandung apapun) telah menciptakan kondisi tidak sportif yang menguntungkan Juventus pada papan klasemen SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN OLEH FINISH PERTAMA MEREKA DI DALAM MUSIM KOMPETISI YANG DIPERSOALKAN.” Ini seperti mengatakan bahwa mengemudi adalah bukti bahwa seseorang adalah pencuri mobil. Kesimpulannya, bunyi dakwaan hukuman mencoba untuk meyakinkan kita untuk mempercayai bahwa Juventus meraih sebuah keuntungan yang tidak adil dengan tanpa mengondisikan wasit atau mengatur satu pertandinganpun... Misterius kan?

Jangan ragu untuk bertanya kepada saya pertanyaan apapun. By the way, tidak ada satupun rekaman pembicaraan antara Moggi dan seorang wasit atau penjaga garis dengan satu pengecualian: Paparesta menelepon Moggi untuk meminta maaf setelah kesalahan yang dia lakukan membuat Juventus kehilangan satu pertandingan (kalah) melawan Reggina. Moggi hanya menjawab dengan satu kalimat,“Saya tidak punya apapun untuk dikatakan kepada Anda,” dan kemudian menutup telepon.

Saya menikmati menyibakkan cahaya tentang masalah ini jadi jangan sungkan untuk menyebarkan poin-poin saya kepada yang lain dan tanya apa saja yang kamu suka.

FORZA JUVE!


Giuseppe Solinas
(Socio di Giu le Mani dalla Juve).

Seandainya ada teman-teman yang belum tau tentang keadaan “sebenarnya” media-media ternama Italia, ini gambaran global dari saya (kalau ada waktu mungkin kita bisa elaborasi lagi),
- La Gazzetta dello Sport. Suratkabar kota Milan, paling populer & beroplah terbesar di Italia. Pemiliknya adalah Carlo Buora. Linknya ke Inter semuanya bersumber dari orang ini. Karena itu banyak redaktur-redakturnya adalah mantan direktur-direktur di Inter. Buora juga VP (wapres) Pirelli dan sekarang malah VP Telecom Italia (TI). Baik Pirelli maupun TI punya sejarah panjang dengan dua direktur Inter (Tronchetti pemilik Pirelli dan Moratti pemilik Inter sementara pada saat yang bersamaan keduanya juga duduk dalam BoD’s TI). Oh iya, calciopoli itu sendiri pada awalnya bermula dari artikel di koran pink kertas toilet ini medio Mei 2006 (perhatikan timing-nya yang di akhir kompetisi. Cute huh?) yang “katanya” mengungkapkan transkrip percakapan antara Moggi dengan beberapa penunjuk wasit. Dari sinilah “keajaiban-keajaiban” itu dimulai..

- Il Corriere dello Sport. Dari kota Roma. Koran murahan ini dimiliki oleh RCS Media Group, semacam perusahaan holding companyyang presiden direkturnya adalah... Carlo Buora. Dan maaf kalau yang ini juga membosankan: redaktur-redakturnya juga direktur klub yang “ITU” juga. Mereka, sebagaimana seluruh media dari Roma, cukup punya pendekatan yangg simpatik kepada AS Roma, tapi nggak begitu klo dg Lazio.

- Il Corriere della Serra. Kurang lebihnya sama dengan Corriere della Sport, mereka dimiliki oleh RCS Media Group juga.

- Tuttosport. Ini yang paling kontroversial. Bukankah dari dulu mereka pro-Juve? Umm.. enggak juga. Dari dulu mereka pro-Torino, paling tidak dari perspektif sejarah. Coba aja lihat banner-nya. Ada sesuatu yang familiar? Mereka terkesan “pro-Juve” ya jelas lah sebabnya. Mereka kan dari Provinsi Piemonte, yang penduduknya kalo enggak Bianconeri ya Granata/Torino fans, plus ditambah mereka nggak punya pengaruh di luar region itu, jadi wajar kalo mereka ‘satu-satunya’ yang sering berbicara bagus tentang Juve, atau punya direktori khusus Juventus di websitenya misalnya, dll., dll. Tapi yang orang enggak banyak tahu adalah MEREKA TIDAK (LAGI) PRO-JUVE. Beberapa fakta spektakuler yang perlu kita ketahui:
a). FAKTA bahwa belakangan mereka diakuisisi oleh RCS Media Group. Perusahaannya si Carlo Buora tadi, orang yang sama yang juga pernah menjadi presiden Inter untuk sekian lamanya. Lagi-lagi jejaring conflict of interest semakin menjalar.
b). FAKTA bahwa beberapa waktu lalu (2007?)—dan ini adalah konfirmasi terhadap “fakta a” di atas, salah satu editor senior mereka dipaksa untuk mengundurkan diri karena dia ngotot mempertahankan/tidak mau mencabut sebuah artikel yang dia tulis yang menyerang Collina dan wasit-wasit (inti artikel itu sebenarnya mengungkapkan perlakuan tidak adil wasit-wasit, terutama Collina, thd Juve).

Jadi jangan heran kalau dalam penelitian baru-baru ini media di Italia menduduki peringkat 79 di dunia, ‘seri’ dengan Botswana di Afrika (kalau enggak salah yang mengadakan penelitian Mahkamah Internasional. Hilang entah di mana linknya dari file-file saya. Kalau ada kesempatan insya Allah saya post deh).

Perbincangan kita tentang jejaring conflict of interest di media-media ternama Italia berputar pada sosok Carlo Buora. Link-link berikut ini lebih dari cukup sebagai konfirmasi apa yang telah kita uraikan di atas:
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2007/02/Buora_Carlo.html
http://www.rcsmediagroup.it/wps/portal/mg/business/newspapers?language=en
http://www.inter.it/aas/news/reader?L=it&N=35076&stringa=%22carlo%20buora%22

Jadi, sekarang saya balik bertanya kepada semuanya, dengan seluruh kerendahan hati, apakah mungkin kita bisa mendapatkan potongan-potongan puzzle yang membantu (baca: valid) tentang apa itu calciopoli hanya dengan semata-mata mengandalkan pemberitaan/artikel dari koran-koran itu tadi? Atau sama anehnya, berharap Juventini di Indonesia ini yang haus akan “kebenaran” dibantu dicukupkan hanya dengan mem-posting koran-koran sampah itu tadi? Kalau kita semua menjawab dengan jujur maka kita bisa kembali ke poin yang saya singgung sebelumnya (tentang kebutuhan kita terhadap penelitian mendalam).

Ok. Saya jadi ingat dengan kerancuan yang muncul belakangan yang bisa membingungkan banyak orang (termasuk bagi yang selesai membaca pemaparan di atas). Mudah-mudahan tanggapan yang saya rangkum dari Giuseppe setelahnya bisa membantu mematahkannya,

Kerancuan:
# Mengapa beberapa tahun terakhir La Gazzetta seperti berbalik badan dari Inter (dan juga sedikit terhadap Milan) dengan banyak menerbitkan pemberitaan-pemberitaan yang “pro-Juve”? (Contoh DVD Amore Bianconero yang mereka terbitkan, kemudian pada musim 2007-2008 mereka mempublikasikan penelitian statistik mereka yang menyatakan bahwa Juve telah dirampok 7 poin oleh wasit, dsb.)

Tanggapan:
Sederhana saja: isu ekonomi.

Iya, ini adalah opini jadi saya pikir fair kalaupun ia diperlakukan demikian (maksud saya masih harus dibuktikan dengan berjalannya waktu, lihat posting pertama saya), walaupun tetap saya tegaskan bahwa ia didasarkan pada sesuatu yang konkrit.

Bedebah-bedebah yang ada di kertas toilet pink itu masih dimiliki dan dioperasikan oleh Carlo Buora dan diapun masih tetap berhubungan erat dengan Inter, TETAPI setelah farsopoli terjadi sebuah boikot kolektif para Juventino dimulai. Di antara target utamanya adalah La Gazzetta. Ada beberapa perusahaan lainnya dan saya akan menyediakan link-nya di bawah nanti.

Oh iya, ini sangat menarik nih. Apa ada yang lain yang mau sedikit mengulik tentang apa CAF itu sebenarnya? CAF adalah singkatan dari Commisione D’Appello Federale... Komisi Banding Federal (Federal Commission of Appeals). Nah pertanyaan besarnya, MENGAPA kok sebuah kasus dimulai di pengadilan banding? Semuanya di Italia tahu bahwa sebuah persidangan reguler (non-sipil) harus dijalankan secara urut seperti ini (tidak bisa dilangkahi):

Disciplinare (Disciplinary, atau sidang tahapan awal)
CAF (Komisi Banding Federal, jika terpidana memutuskan untuk mengajukan banding—setelah dia telah dinyatakan bersalah dalam sidang Diciplinary)
Corte Federale (Pengadilan Federal, jika terpidana memutuskan untuk banding lagi—setelah dia dinyatakan bersalah oleh persidangan CAF)

Di setiap negara formatnya seperti itu kan? Saya tidak begitu mendalami tahapan peradilan juridiksi hukum di Indonesia, tapi kalian sudah dapat gambarannya.

Nah, di sinilah di mana Guido Rossi, komisioner Federcalcio ketika itu, menganulir tahapan Disciplinare dari persidangan dan walaupun itu adalah ilegal... pertunjukan (sandiwara)nya terus dilanjutkan. Lebih luar biasa lagi, di tahapan CAF, Guido juga menendang seluruh hakim-hakim yang telah dipersiapkan institusi CAF dan memasukkan hakim-hakim yang baru... Apa tidak ada yang lucu tentang itu?

Adapun tentang dokumen fisik pengadilannya itu sendiri, saya punya semuanya (dalam format pdf). Bahkan saya punya dokumen materi banding Juventus yang tadinya mau diserahkan ke TAR (Pengadilan Administratif Regional) Lazio, tapi kemudian ditarik kembalik secara misterius.. Bagaimana misteriusnya? Saya tidak mau menjelaskan itu sekarang, tapi kita sedang menuju ke sana, pada waktunya. Ini bukan untuk alasan dramatisasi, saya hanya tidak ingin loncat-loncat. Cukuplah saya katakan sekarang bahwa jika seandainya materi banding Juve ini diserahkan ketika itu dan juga sekaligus kita tahu kenapa itu ditarik kembali oleh Juventus, maka ia akan membebaskan & membersihkan nama Juventus dan juga sekaligus menyeret pihak-pihak baru yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Oleh karena itulah siapa saja teman-teman yang mendalami masalah ini tahu bahwa farsopoli bukan sekedar masalah keterlibatan TIM atau yang lainnya yang saya yakin kebanyakan orang sudah paham, walaupun bukan berarti itu poin yang tidak penting.

Saya akan upload/kirim ke siapa saja yang mau. Hanya ada satu masalah, semuanya ada dalam bahasa Italia.

Terakhir, siapapun seharusnya tidak perlu takut/khawatir postingannya di-delete mod karena saya yakin mod nggak akan men-delete pertanyaan/usulan yang konstruktif, betapapun sederhananya mungkin di pandangan sebagian orang. Terkadang, pertanyaan yang paling sederhana adalah pertanyaan yang paling penting.

Postingan selanjutnya adalah rincian tentang dakwaan CAF, yang isinya bisa dinominasikan sebagai 7 keajaiban dunia selanjutnya.

Originally Posted by Muhventino

:idea: TRANSLASI KUNCI DARI DOKUMEN PERSIDANGAN



Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari dakwaan hukuman yang menjebloskan Juventus ke Serie B.

Pertama-tama saya ingin menjelaskan perbedaan antara pelanggaran artikel 1 (pengurangan poin) dan pelanggaran artikel 6(degradasi). Artikel 1 adalah tindakan-tindakan tidak sportif (seperti menghina wasit) sementara artikel 6 adalah aktivitas terlarang (pengaturan pertandingan). Oleh karena tidak ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran artikel 6 oleh Juve, CAF dan FIGC melakukan apa yang sebelumnya belum pernah dilakukan (dalam sejarah hukum di Italia). Mereka menciptakan (dan belakangan menganulir kembali) sebuah pelanggaran artikel yang distruktur/dikonstruksi dengan menambahkan secara sekaligus berbagai pelanggaran artikel 1 untuk menciptakan sebuah pelanggaran artikel 6. Ini seperti mengatakan bahwa mencuri 3 grand theft auto = sebuah pembunuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat dikritisi oleh banyak para hakim danlawyers/ahli hukum lainnya.

Saya akan mengutip dakwaan-dakwaan hukuman dari Commissione d’Appello Federale (CAF) dan Corte Federale (CF). Poin-poin pentingnya adalah,

- Hlm. 74-75. CAF mengklaim bahwa tidak ada “cupola” atau “Sistem Moggi”, bertolak-belakang dengan keyakinan La Gazzetta.

- Hlm. 76. CAF mengklaim bahwa tidak ada pelanggaran artikel 6 terhadap Juventus dan oleh karena itu diperkenalkanlah pelanggaran artikel yang distruktur tadi (yang ditolak oleh banyak entitas legal). Alasan mengapa ini merupakan skandal yang sangat besar adalah karena ia berupaya untuk meyakinkan para pembaca bahwa sebuah tim (Juventus) mampu untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di dalam klasemen dengan tanpa mengatur hasil akhir dari satu pertandinganpun. Pertanyaan saya adalah bagaimana? Satu-satunya cara untuk meraih angka/poin adalah dengan memenangkan pertandingan atau seri. Kalau Juve tidak ditemukan mengatur pertandingan maka bukankah ini artinya klasemen itu sendiri menjadi sah?

- Hlm. 83. CAF menyatakan bahwa pemilihan wasit telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan FIGC dan oleh karenanya seluruh penggilan telepon yang dibuat oleh Moggi ke Bergamo adalah legal dan tidak mempengaruhi pemilihan wasit.

- Hlm. 101. Saya yakin Anda pernah mendengar sistem kartu kuning Moggi untuk memastikan pemain-pemain kunci ditangguhkan/dilarang untuk bermain pada pertandingan selanjutnya melawan Juve. Pada halaman ini dakwaan CAFmenyatakan bahwa kartu kuning tidak direkayasa.

- Hlm. 65. CF mengklaim bahwa Moggi dan Giraudo beroperasi secara lepas (independently) dari Juventus dan pemiliknya. Dengan kata lain tim seharusnya dilepaskan dari degradasi dan hanya dua direktur ini yang disidangkan (ini adalah “celah” yang membuat Milan tetap bertahan di jatah UCL).

- Hlm. 61. CF menyatakan bahwa Juventus tidak bertanggung-jawab terhadap keselamatan Fiorentina setelah De Santis mempengaruhi (hasil) pertandingan antara Lecce dan Parma yang berakhir seri sehingga membuat La Viola dapat bertahan di Serie A.

- Hlm. 66. CF menyatakan bahwa walaupun Moggi tidak mempraktikkan “kemampuannya” untuk mengondisikan pertandingan-pertandingan, dia masih memiliki kemampuan itu. Jadi hanya karena Anda memiliki sebuah mobil dan sebuah botol anggur Anda dapat dihukum karena memiliki kemampuan untuk minum dan mengemudi?

- Hlm. 74. CF mengakui bahwa tidak ada bukti pengaturan pertandingan (artikel 6) yang eksis.

- Hlm. 77. CF akhirnya mengkonklusikan bahwa bukti yang digunakan terhadap Juventus adalah “...keuntungan Juventus dibuktikan oleh posisi mereka dalam klasemen pada akhir musim.” Benar... mereka bersalah karena mereka finishpertama. Jadi Anda dapat mengemudi merupakan bukti bahwa Anda juga adalah pencuri mobil. Are you laughing yet?

Di sini Anda dapat menemukan dokumen persidangan resmi FIGC (dalam bahasa Italia):
http://www.figc.it/italiano/comunicati_stampa_caf/comunicati_stampa_caf_2006/com_stampa_caf_luglio.htm
Link ke-3 ke bawah.

Ini adalah artikel yang merangkum seluruh perkara-perkara melanggar hukum di dalam persidangan (termasuk tidak diperbolehkannya untuk mendengarkan rekaman):
http://www.ju29ro.com/farsopoli/38-i-processi-fuorilegge.html

Hakim CAF Piero Sandulli diwawancarai oleh Il Giornale pada 27 Juli 2006 di mana dia ditanya apa alasan dibalik dakwaan hukuman yang ia setujui. Jawaban dia adalah, “Tidak ada aktivitas terlarang, musim 2004-2005 tidak diatur. Satu-satunya keraguan yang kami miliki adalah Lecce-Parma (yang tidak melibatkan Juventus atau Moggi) yang kami lihat terus-menerus (dengan tanpa video). Yang jelas musim kompetisi itu sah.” Saya juga harus menambahkan bahwa Sandulli memiliki rekam-jejak kriminal dalam bentuk aktivitas penipuan ketika ia di Rome City Hall (semacam DPRD Kota Roma) dan dia juga seorang fans fanatik Lazio.

Hakim CAF Mario Serio menyatakan dalam sebuah wawancara di La Repubblica pada 27 Juli 2006 bahwa “Meskipun tidak ada bukti menyangkut pengaturan pertandingan, Juventus dihukum ke Serie B dan (dua) gelar mereka dicopot setelah mempertimbangkan keinginan kolektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam investigasi.” ‘Pihak-pihak’ yang seluruhnya rupanya merupakan Interista dan ini bukan hanya dari sudut pandang seorang fans—melainkan kenyataannya memang demikian.

Perhatikan bahwa tidak ada rekaman penggilan telepon yang diperdengarkan di persidangan. Ya benar. Hanya beberapa lembar transkrip yang digunakan, transkrip-transkrip yang telah dimanipulasi oleh mereka yang membeberkannya ke persidangan (ada penjelasan nama-nama dan pengakuannya).

Perhatikan bahwa tidak ada bukti video yang diperbolehkan untuk digunakan oleh pembela (tersedia link kepada video-video yang mempersaksikan itu).

Perhatikan bahwa tidak ada saksi-saksi yang diperbolehkan untuk dipakai.

Perhatikan bahwa pembela memiliki tidak lebih dari 3 hari untuk mengumpulkan argumen mereka dan bahwa mereka tidak diserahi bukti-bukti (yang memberatkan) sebelum persidangan dilangsungkan bertolak-belakang dengan ketentuan hukum.. Akan tetapi justru media yang lebih dulu memegang informasi yang dimiliki penuntut umum. Apakah ini tidak aneh? Wapres Inter Carlo Buare adalah pemilik La Gazzetta dello Sport dan surat kabar ini juga dikelola oleh dua investor Inter (Verdelli dan Cannavo’), sementara Il Corriere dello Sport dikelola oleh Bartolozzi (Manajer Tim Inter).

Ini adalah sebahagian kecil dari banyak hal lainnya di luar sana. Inilah mengapa pikiran saya meledak setiap kali mendengar Juve adalah “penipu,” atau bahwa Moggi adalah seorang “kriminal.”

Jika diperlukan, saya juga bisa menambahkan banding TAR yang Juventus secara misterius tarik kembali hanya beberapa jam sebelum menuju ke persidangan. Materi banding ini disebut-sebut lebih dari cukup untuk membersihkan nama Juve dan menghancurkan sistem yang memerintah persepakbolaan Italia. Setelah banding ini ditarik kembali oleh Juve, FIGC mengucapkan terima kasih secara publik kepada Luca Cordero di Montezemolo (Direktur FIAT dan Presiden Ferrari). Beberapa bulan kemudian Tronchetti, pemilik Telecom Italia resmi mengumumkan kesepakatan sponsorship dengan Ferrari SpA di Formula 1.

'Juve Degradasi karena Presiden Inter Massimo Moratti' Christian Vieri (Goal.com) INILAH.COM, Milan – Mantan bomber Italia Christian Vieri membeberkan rahasia dibalik kasus Calciopoli yang menimpa Juventus. Vieri yakin tokoh yang menyebabkan Calciopoli adalah presiden Inter Milan Massimo Moratti. Pada 2006, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) memutuskan untuk mendegradasi Juventus ke Seri B karena dianggap melakukan pengaturan hasil pertandingan. Skandal yang dijuluki Calciopoli tersebut dianggap sudah mencoreng sepak bola Italia. Tiga tahun berselang, Vieri akhirnya membeberkan rahasia sesungguhnya apa yang terjadi. Mantan striker Inter dan Juventus tersebut menegaskan otak dibalik skandal Calciopoli ini adalah Moratti. Vieri mengaku saat masih membela Inter, semua pemain Inter, termasuk dirinya, diharuskan untuk menandatangani dokumen yang isinya tidak boleh mencerita konspirasi Calciopoli yang dibangun Moratti dan perusahaan telekomunikasi Italia, Telecom Italia. Vieri menilai Moratti sudah gerah dengan sukses yang diraih Juventus saat itu, untuk itu sang presiden Inter menciptakan skandal Calciopoli. “Saya siap menunjukkan kepada siapapun dokumen itu, semua orang tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa menahan ini selamanya. 70% kontrak dibayar oleh Inter, dan 30% lainnya oleh Telecom, yang menggunakan saya sebagai bintang iklan jadi mereka bisa membayar pajak lebih kecil,” ujar Vieri kepada Firenze Viola. “Saya hanya berbicara masalah ini kepada Tuan (Rinaldo) Ghelfi di Inter. Saya turut berduka untuk Juventus karena saya memiliki kedekatan dengan mereka. Sama seperti Milan. Saya pikir saya melakukan suatu yang baik untuk presiden saya, yang memiliki banyak hal terjual karena memiliki kepribadian ganda,” kilahnya. Selain menghukum Juventus, Calciopoli juga memberi pengurangan poin terhadap AC Milan, Lazio dan Fiorentina. Selain presiden Inter Massimo Moratti, mantan presiden Telecom Tronchetti Provera serta mantan presiden FIGC Guido Rossidianggap ikut membantu Moratti membangun konspirasi ini. Keduanya memang dikenal sebagai orang yang loyal terhadap Inter dan memiliki saham di klub tersebut. Sejak Calciopoli, Inter memang sukses mendominasi Seri A dengan tiga gelar Scudetto beruntun, padahal sebelumnya Inter tidak pernah juara sejak 1989.

www. football-italia.net

New Calciopoli revelations
Friday 6 November, 2009
A witness at the Calciopoli trial in Naples has spoken of his belief that balls used to draw referees for games in the 2004-05 season were in fact 'tricked'.

Manfredi Martino, the former secretary to the National Refereeing Commission [CAN] also alleged that former referee designator Paolo Bergamo and Pierluigi Pairetto asked him to put pieces of paper with the names of certain referees into specific balls.

“On two occasions Bergamo and Pairetto told me explicitly to put the names of certain games and the names of certain referees into the balls that were easily recognisable,” Martino said.

He went on to explain how the balls were recognisable, saying that they were discoloured and looked as if they had been used before.

Martino spoke specifically about the draw between a match between Milan and Juventus, which at the time was being billed as a title decider.

“My sensation during the draw for the referee for that game was that something hadn't gone right because there was a strange bout of coughing from Bergamo when the journalist employed to make the draw chose the referees' yellow ball.”

The testimony has come under scrutiny even from chief prosecutor Giuseppe Narducci.

Luciano Moggi's lawyer Maurilio Prioreschi also asked Martino: “Why didn't you say so before?”

To which Martino responded: “Perhaps I said it and the Carabinieri didn't verbalise it.”

The trial continues.