BBM Murah: Kenyataan yang Harus Kita Hadapi, Bukan Sekadar Diperdebatkan

Mengapa Cara Kita Memandang BBM Perlu Diubah?

Setiap kali harga bahan bakar minyak (BBM) naik, perdebatan yang sama hampir selalu muncul. Pemerintah dituduh tidak berpihak kepada rakyat, masyarakat khawatir harga pangan melonjak, sementara subsidi kembali menjadi arena pertarungan politik. Padahal, sebelum terjebak dalam perdebatan politik, ada satu hal yang seharusnya kita sepakati terlebih dahulu: bagaimana sebenarnya posisi BBM Indonesia hari ini?

Jangan sampai persoalan yang sesungguhnya bersifat ekonomi dan struktural justru diputar menjadi sekadar persoalan politik. Indonesia harus mulai berani mengakui satu kenyataan: kita bukan lagi negara kaya minyak seperti yang selama ini dibayangkan.

Kita Masih Merasa sebagai Negara Kaya Minyak

Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia hidup dengan sebuah persepsi bahwa negeri ini kaya minyak. Persepsi tersebut tidak sepenuhnya mengherankan. Indonesia memang pernah menjadi salah satu negara eksportir minyak dan bahkan pernah menjadi anggota OPEC.

Namun, kondisi tersebut sudah berubah. Produksi minyak Indonesia menghadapi tantangan penurunan cadangan dan produksi, sementara kebutuhan energi terus meningkat. Indonesia bahkan telah keluar dari OPEC karena posisi Indonesia sebagai eksportir minyak tidak lagi seperti masa lalu.

Ironisnya, cara berpikir sebagian masyarakat masih tertinggal dari kenyataan tersebut. Kita masih sering memperlakukan BBM seolah-olah merupakan barang murah yang tersedia tanpa batas dari perut bumi sendiri.

Padahal, ketika kebutuhan BBM tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, Indonesia harus mengimpornya. Dan impor berarti kita harus membayar menggunakan valuta asing. Di sinilah persoalan BBM sebenarnya mulai menjadi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar harga di SPBU.

BBM Bukan Sekadar Soal Harga di SPBU

Harga BBM sering dilihat hanya dari sisi berapa rupiah yang harus dibayar konsumen ketika mengisi kendaraan. Padahal, di belakang angka tersebut terdapat persoalan impor, nilai tukar rupiah, kebutuhan devisa, produksi minyak nasional, investasi energi, teknologi, hingga kondisi geopolitik dunia.

Jika sebagian kebutuhan BBM harus dipenuhi melalui impor, kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan terhadap kebutuhan devisa Indonesia. Apalagi jika pembiayaan berbagai kebutuhan negara semakin bergantung pada utang. Karena itu, mempertahankan harga BBM agar selalu murah melalui subsidi bukan berarti persoalan selesai. Pertanyaannya justru harus dibalik:

Murah bagi siapa, dan dibayar dengan biaya apa?

Jika harga murah dipertahankan dengan subsidi yang semakin besar, sementara sumber pembiayaannya terbatas atau bahkan bergantung pada utang, maka biaya tersebut pada akhirnya tetap harus dibayar. Hanya saja, masyarakat mungkin tidak membayarnya langsung ketika membeli BBM.

Mereka dapat membayarnya melalui tekanan terhadap anggaran negara, meningkatnya kebutuhan utang, tekanan nilai tukar, atau berkurangnya ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lain.

Minyak Ada, Tetapi Tanpa Teknologi Tidak Banyak Artinya

Persoalan berikutnya adalah investasi. Untuk meningkatkan produksi migas, negara membutuhkan investasi baru. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan minyak.

Minyak yang berada di dalam bumi tidak otomatis dapat menjadi BBM yang siap digunakan masyarakat. Diperlukan teknologi, modal, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kemampuan eksplorasi dan produksi. Inilah persoalan yang sering luput dari perdebatan publik. Memiliki cadangan minyak tanpa kemampuan teknologi dan investasi yang memadai bukanlah jaminan bahwa minyak tersebut dapat diproduksi secara ekonomis.

Indonesia juga menghadapi kondisi geografis yang tidak sederhana. Indonesia adalah negara kepulauan. Sementara itu, banyak temuan migas baru tidak selalu berada dalam lokasi yang besar dan mudah dikembangkan secara ekonomis. Artinya, biaya eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi dapat menjadi persoalan tersendiri.

Karena itu, kita tidak bisa membandingkan kondisi Indonesia secara sederhana dengan negara-negara yang memiliki cadangan migas sangat besar dan terkonsentrasi dalam wilayah yang relatif lebih mudah dieksploitasi.

Dunia Energi Sudah Berubah

Persoalan BBM juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan teknologi energi dunia. Amerika Serikat, misalnya, mengalami perubahan besar dalam industri energi melalui pengembangan teknologi hydraulic fracturing dan horizontal drilling yang memungkinkan produksi minyak dan gas dari formasi shale dalam skala besar. Perkembangan tersebut mengubah peta energi global. Artinya, dunia tidak berhenti pada teknologi eksploitasi minyak konvensional.

Teknologi terus berkembang, dan negara yang terlambat berinvestasi dalam teknologi energi akan menghadapi persoalan daya saing. Indonesia karena itu tidak cukup hanya bertanya “Berapa banyak minyak yang masih kita punya?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah “Seberapa mampu kita mengubah sumber daya tersebut menjadi energi dengan biaya yang efisien?”

Politik Jangan Mengalahkan Akal Sehat

Masalah BBM sering kali menjadi sangat politis. Ketika harga BBM naik, pemerintah menjadi sasaran kritik. Ketika subsidi dikurangi, muncul tudingan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, ketika subsidi dipertahankan, hampir tidak pernah masyarakat diajak berdiskusi secara serius mengenai dari mana uang untuk membiayainya berasal.

Inilah yang perlu diubah. Kebijakan energi seharusnya tidak boleh hanya ditentukan oleh popularitas politik jangka pendek. Sebab persoalan energi memiliki konsekuensi puluhan tahun. Presiden boleh berganti. Menteri boleh berganti. Partai politik yang berkuasa juga dapat berganti. Tetapi kebutuhan energi masyarakat akan terus meningkat. Cadangan sumber daya alam juga tidak akan bertambah hanya karena kita terus memperdebatkannya.

Mengapa Kita Takut BBM Naik?

Salah satu alasan paling kuat untuk mempertahankan subsidi BBM adalah kekhawatiran terhadap kenaikan harga barang. Kekhawatiran itu tentu masuk akal. BBM merupakan salah satu komponen biaya transportasi dan distribusi. Karena itu, perubahan harga BBM memang dapat memberikan tekanan terhadap biaya berbagai kegiatan ekonomi.

Tetapi ada pertanyaan yang juga layak diajukan, apakah harga pangan baru naik ketika harga BBM naik? Bukankah sebelum kenaikan harga BBM, masyarakat juga sudah sering menghadapi kenaikan harga daging, bawang, beras, tepung, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya?

Kalau begitu, jangan sampai setiap kenaikan harga pangan secara otomatis dibebankan kepada kenaikan harga BBM. Ada persoalan lain yang harus diperiksa: produksi, distribusi, rantai pasok, tata niaga, produktivitas pertanian, impor, biaya logistik, hingga kemungkinan adanya praktik perdagangan yang tidak sehat.

Dengan kata lain, BBM bukan satu-satunya variabel yang menentukan harga pangan. Subsidi yang Salah Sasaran Bisa Menjadi Masalah Baru Ada ironi lain yang perlu kita pikirkan. Jika subsidi BBM terus dipertahankan dengan pembiayaan yang membebani fiskal, dampaknya tidak berhenti pada sektor energi.

Tekanan terhadap anggaran dan kebutuhan pembiayaan dapat memengaruhi kondisi ekonomi secara lebih luas. Dalam skenario tertentu, tekanan terhadap devisa dan nilai tukar dapat membuat barang impor menjadi lebih mahal. Padahal Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan, termasuk sebagian bahan baku dan komoditas pangan.

Ketika rupiah melemah, biaya barang impor dalam rupiah meningkat. Maka, pada titik tertentu, subsidi yang dimaksudkan untuk menjaga daya beli justru dapat menciptakan persoalan ekonomi lain apabila desain dan pembiayaannya tidak sehat. Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan semata-mata “Bagaimana agar BBM tetap murah?” Melainkan “Bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli tanpa membuat fondasi ekonomi negara semakin rapuh?”

Kita Tidak Bisa Selamanya Mabuk Minyak

Ada satu perubahan cara berpikir yang harus dilakukan. BBM murah memang menyenangkan bagi konsumen. Tetapi harga yang terlalu murah juga dapat mendorong konsumsi berlebihan. Ketika masyarakat tidak merasakan biaya sebenarnya dari penggunaan energi, insentif untuk menghemat energi menjadi lebih kecil.

Padahal bahan bakar fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan penggunaannya juga berkaitan dengan persoalan emisi gas rumah kaca serta perubahan iklim. Karena itu, kebijakan energi harus mulai diarahkan pada dua hal sekaligus ketersediaan energi dan efisiensi penggunaan energi. Artinya, diperlukan insentif untuk menggunakan energi secara efisien sekaligus disinsentif terhadap pemborosan energi fosil.

Harga adalah salah satu instrumen kebijakan untuk membentuk perilaku tersebut. Bukan berarti rakyat harus dibuat sengsara. Justru pemerintah harus memastikan bahwa perubahan harga dilakukan secara bertahap, terukur, transparan, dan disertai perlindungan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Solusinya Bukan Sekadar Menaikkan Harga

Namun demikian, mengatakan bahwa BBM harus mahal juga tidak boleh menjadi kesimpulan yang terlalu sederhana. Harga BBM bukan obat untuk semua persoalan energi. Jika harga BBM dinaikkan tetapi transportasi publik tidak diperbaiki, industri tidak dibantu beradaptasi, energi alternatif tidak dikembangkan, dan tata kelola migas masih bermasalah, maka masyarakat hanya akan menerima bebannya tanpa memperoleh alternatif yang memadai.

Karena itu, reformasi energi harus dilakukan secara menyeluruh. Pertama, investasi migas dan teknologi harus diperkuat untuk memastikan sumber daya yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien. Kedua, energi alternatif dan energi terbarukan harus dikembangkan secara serius, bukan sekadar menjadi slogan. Ketiga, transportasi publik harus diperkuat, sehingga masyarakat mempunyai pilihan selain kendaraan pribadi. Keempat, subsidi harus semakin tepat sasaran, bukan sekadar murah bagi semua orang. Kelima, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola energi harus menjadi agenda utama. Dan keenam, kebijakan energi harus dibuat berdasarkan data dan kepentingan jangka panjang, bukan semata-mata kalkulasi elektoral.

Jangan Jadikan BBM sebagai Komoditas Politik

Pada akhirnya, persoalan BBM adalah persoalan pilihan. Apakah kita ingin mempertahankan ilusi bahwa Indonesia masih merupakan negeri kaya minyak yang dapat menyediakan BBM murah selamanya? Atau kita mau menerima kenyataan bahwa sumber daya energi terbatas dan dunia sedang bergerak menuju sistem energi yang berbeda?

Pilihan kedua memang tidak mudah. Menaikkan harga BBM tidak pernah populer. Mengurangi subsidi juga tidak mudah. Mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu. Mengembangkan energi alternatif membutuhkan investasi besar. Tetapi negara tidak boleh hanya mengambil kebijakan yang populer. Negara harus mengambil kebijakan yang benar dan berkelanjutan.

Pesannya Sederhana

Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertengkar soal BBM hanya berdasarkan kepentingan politik. Mari kita mulai dari kenyataan yang sama. Indonesia bukan lagi eksportir minyak seperti dahulu. Produksi dan cadangan menghadapi tantangan. Kebutuhan energi meningkat. Impor membutuhkan devisa. Teknologi energi berkembang sangat cepat. Dan lingkungan membutuhkan perubahan cara kita menggunakan energi.

Maka jawabannya bukan sekadar “naikkan harga BBM” atau “tolak kenaikan BBM.” Jawabannya jauh lebih besar perbaiki tata kelola, berantas korupsi, tingkatkan investasi dan teknologi, bangun energi alternatif, perbaiki transportasi publik, dan gunakan subsidi secara tepat sasaran. Dan yang tidak kalah penting, kita harus mengubah cara berpikir. Jangan sampai kita terus merasa kaya minyak hanya karena dahulu pernah menjadi negara eksportir minyak.

Kita tidak sedang hidup di masa lalu.

Energi dunia berubah. Indonesia juga harus berubah. Sebab pada akhirnya, persoalan BBM bukan hanya tentang berapa rupiah yang kita bayarkan hari ini. Persoalannya adalah seperti apa Indonesia ingin bertahan dan membangun ekonominya ketika minyak murah tidak lagi menjadi kenyataan.

sumber : twitter Rhenald Kasali