Ketika Desil 9 dan 10 Tak Lagi Bisa Membeli Pertalite: Tepat Sasaran atau Menambah Kerumitan?

 

Bayangkan suatu pagi seorang pengendara datang ke SPBU seperti biasa. Ia mengantre, membuka tutup tangki, lalu meminta petugas mengisi Pertalite. Namun kali ini ada pertanyaan baru “Bapak/Ibu masuk desil berapa?”

Pertanyaan yang selama ini lebih sering terdengar dalam urusan bantuan sosial, kini berpotensi masuk ke ruang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10. Kelompok ini dipandang sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi sehingga dinilai tidak semestinya menikmati subsidi BBM.

Namun, penting dicatat, kebijakan tersebut belum menjadi aturan final. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembatasan masih dalam tahap kajian dan pelaksanaannya menunggu validitas data sosial-ekonomi. Selama belum ada keputusan, mekanisme pembelian Pertalite masih berjalan seperti biasa.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Karena yang sedang diperdebatkan bukan sekadar soal siapa yang boleh membeli Pertalite, melainkan pertanyaan yang lebih besar, siapa sebenarnya yang berhak menerima subsidi negara?

Subsidi: Hak Semua Orang atau Bantuan bagi yang Membutuhkan?

Selama bertahun-tahun, subsidi BBM pada dasarnya melekat pada komoditas. Ketika seseorang membeli BBM bersubsidi, harga yang dibayarkan sudah mengandung dukungan pemerintah.

Masalahnya, pola seperti ini memiliki kelemahan. Orang yang ekonominya pas-pasan mendapatkan subsidi. Tetapi orang yang secara ekonomi sangat mampu juga bisa mendapatkan subsidi yang sama.

Dengan kata lain, subsidi komoditas tidak otomatis berarti subsidi tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Karena itu, gagasan pemerintah untuk mengaitkan akses Pertalite dengan kondisi sosial-ekonomi sebenarnya mempunyai logika yang cukup sederhana: uang negara seharusnya lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa selama ini BBM subsidi masih dinikmati masyarakat yang sebenarnya mampu. Karena itu, pembatasan untuk kelompok atas, termasuk desil 9 dan 10, sedang dipertimbangkan sebagai salah satu cara memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Sekilas, gagasan ini terdengar masuk akal. Tetapi persoalan muncul ketika kita masuk ke pertanyaan berikutnya.

Apa Sebenarnya Desil 9 dan 10?

Istilah desil mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi masyarakat awam istilah ini tidak selalu mudah dipahami. Secara sederhana, desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Populasi dibagi ke dalam sepuluh kelompok, dari desil 1 hingga desil 10. Semakin tinggi desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Karena itu, desil 9 dan 10 pada dasarnya merujuk kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Namun, di sinilah pemerintah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak kecil. Data sosial-ekonomi tidak boleh keliru.

Seseorang yang secara data tercatat berada di desil 9 belum tentu merasa dirinya sebagai orang kaya. Begitu pula seseorang yang hari ini berada dalam kondisi ekonomi baik belum tentu kondisi ekonominya sama enam bulan atau satu tahun kemudian.

Kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Pendapatan bisa berubah. Jumlah tanggungan keluarga bisa bertambah. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan. Usaha bisa bangkrut. Atau sebaliknya, kondisi ekonomi seseorang bisa meningkat.

Karena itu, ketika data desil digunakan untuk menentukan hak seseorang membeli BBM bersubsidi, akurasi dan pembaruan data menjadi sangat penting. Pemerintah pun menyadari persoalan tersebut. Bahlil menegaskan bahwa validitas data menjadi salah satu kunci sebelum kebijakan pembatasan diterapkan.

Jangan Sampai Data Salah, Masyarakat yang Menanggung

Ada satu prinsip sederhana dalam kebijakan publik, kebijakan yang baik dengan data yang buruk dapat menghasilkan keputusan yang buruk. Bayangkan seorang pekerja dengan penghasilan yang terlihat cukup besar dalam database. Ia kemudian dikategorikan sebagai desil 9 atau 10.

Padahal, ia memiliki cicilan rumah, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan orang tua, dan berbagai kebutuhan keluarga lainnya. Apakah ia otomatis dapat disebut “orang kaya”? Belum tentu.

Di sinilah pendekatan berbasis desil harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa indikator kesejahteraan yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual, bukan sekadar berdasarkan data lama yang belum diperbarui.

Sebab, jangan sampai kebijakan yang tujuan awalnya adalah membela masyarakat kurang mampu justru menciptakan ketidakadilan baru bagi masyarakat yang sebenarnya berada di kelompok menengah.

Mengapa Tidak Sekalian Berdasarkan Jenis Kendaraan?

Menariknya, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi. Dalam pembahasan kebijakan tersebut, klasifikasi kendaraan juga sempat disebut sebagai salah satu kemungkinan dasar pembatasan. Pendekatan ini juga memiliki logika.

Sulit mengatakan bahwa seluruh pemilik kendaraan dengan spesifikasi tertentu adalah orang kaya. Tetapi kendaraan dapat menjadi salah satu indikator kemampuan ekonomi. Persoalannya sama, tidak ada satu indikator yang sempurna. Orang dengan kendaraan mahal belum tentu memiliki pendapatan tinggi. Sebaliknya, orang dengan kendaraan sederhana belum tentu miskin.

Karena itu, jika kebijakan akhirnya menggunakan pendekatan kombinasi antara data sosial-ekonomi dan karakteristik kendaraan, pemerintah harus memastikan sistem tersebut tidak berubah menjadi mekanisme yang terlalu rumit bagi masyarakat.

Yang Perlu Dijaga: Jangan Sampai Subsidi Menjadi “Hak Istimewa”

Terlepas dari perdebatan mengenai mekanisme, ada satu hal yang patut diapresiasi dari gagasan ini. Subsidi pada dasarnya adalah penggunaan uang negara. Artinya, subsidi bukan uang yang muncul begitu saja. Ada anggaran negara yang digunakan untuk membuat harga tertentu lebih terjangkau bagi masyarakat.

Karena itu, sangat wajar apabila negara berusaha memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Bayangkan dua orang membeli Pertalite dengan harga yang sama. Orang pertama adalah pekerja dengan penghasilan pas-pasan yang menggunakan sepeda motor untuk mencari nafkah. Orang kedua memiliki kemampuan ekonomi jauh lebih tinggi. Apakah keduanya harus mendapatkan subsidi dengan porsi yang sama?

Pertanyaan inilah yang sesungguhnya berada di balik kebijakan desil 9 dan 10. Keadilan subsidi bukan selalu berarti semua orang mendapatkan subsidi yang sama. Keadilan bisa berarti subsidi diberikan lebih besar kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Tetapi Jangan Sampai Masyarakat Menengah Menjadi Korban

Di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan anggapan bahwa setiap orang yang masuk desil 9 atau 10 adalah “orang kaya”. Kelompok masyarakat Indonesia sangat beragam. Ada kelompok masyarakat yang memang sangat mampu. Tetapi ada pula masyarakat kelas menengah yang secara statistik terlihat relatif sejahtera, namun sesungguhnya memiliki beban ekonomi yang besar.

Jika kelompok tersebut tiba-tiba harus beralih dari Pertalite ke BBM nonsubsidi, pengeluaran transportasi mereka bisa meningkat. Dan apabila biaya transportasi meningkat, efeknya tidak berhenti pada tangki kendaraan. Biaya perjalanan ke tempat kerja naik. Biaya distribusi barang dapat meningkat. Biaya operasional usaha kecil bisa bertambah. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut dapat merembet ke harga barang dan jasa. Karena itu, efisiensi anggaran subsidi harus dihitung bersama dengan dampak ekonominya terhadap masyarakat.

Kebijakan yang Baik Harus Diikuti Mekanisme Keberatan

Ada satu aspek yang menurut saya tidak boleh dilupakan apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan: mekanisme koreksi data. Bagaimana jika seseorang merasa dirinya salah dimasukkan ke desil 10? Ke mana ia harus mengadu? Berapa lama proses koreksinya? Apakah selama proses koreksi ia tetap tidak dapat membeli Pertalite? Bagaimana jika ternyata data memang salah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab sejak awal. Jangan sampai masyarakat hanya menerima pesan “anda desil 10, sehingga tidak boleh membeli Pertalite.” Tetapi ketika masyarakat mengatakan “data saya salah,” tidak tersedia mekanisme yang jelas untuk memperbaikinya.

Dalam negara yang berbasis hukum dan administrasi pemerintahan yang baik, masyarakat bukan hanya membutuhkan keputusan yang benar, tetapi juga membutuhkan prosedur yang adil untuk mengoreksi keputusan yang salah.

Jangan Hanya Memikirkan SPBU, Pikirkan Juga Sistem Datanya

Pembatasan Pertalite berdasarkan desil pada akhirnya bukan sekadar persoalan SPBU. Di belakangnya terdapat sistem data yang sangat besar. Data sosial-ekonomi harus terhubung dengan sistem identifikasi masyarakat. Sistem pembelian BBM harus mampu membaca data tersebut. Operator SPBU harus mendapatkan informasi yang tepat. Dan seluruh sistem harus memiliki perlindungan terhadap kesalahan maupun penyalahgunaan data.

Pemerintah sendiri saat ini masih melakukan pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Kementerian Keuangan bahkan telah memberikan dukungan anggaran kepada BPS untuk optimalisasi pengumpulan data, termasuk DTSEN.

Artinya, pemerintah sebenarnya sedang berhadapan dengan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar membatasi pembelian Pertalite. Yang sedang dibangun adalah mekanisme baru penyaluran subsidi berbasis identitas dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dari Subsidi Komoditas Menuju Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran

Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam reformasi subsidi Indonesia. Selama ini pertanyaannya adalah “barang apa yang disubsidi?” Ke depan pertanyaannya dapat berubah menjadi “siapa yang seharusnya mendapatkan subsidi?”

Perubahan cara berpikir tersebut sangat penting. Sebab, apabila subsidi diberikan kepada komoditas, orang yang membutuhkan dan orang yang tidak membutuhkan dapat sama-sama menikmati subsidi. Tetapi apabila subsidi diberikan kepada orang yang tepat, anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inilah alasan mengapa gagasan pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 patut dilihat bukan sekadar sebagai larangan membeli BBM murah, tetapi sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki desain kebijakan subsidi.

Pertalite dan Ujian Keadilan Kebijakan Publik

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak akan ditentukan hanya oleh seberapa banyak anggaran subsidi yang dapat dihemat. Ukuran keberhasilannya jauh lebih besar, apakah masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi tetap terlindungi? Apakah masyarakat yang sebenarnya mampu tidak lagi menikmati subsidi secara berlebihan? Apakah data yang digunakan benar-benar akurat? Apakah tersedia mekanisme keberatan ketika terjadi kesalahan? Dan yang tidak kalah penting, apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan secara sederhana, transparan, dan tidak menyulitkan masyarakat?

Pemerintah saat ini masih mengkaji pembatasan tersebut dan belum menerapkannya sebagai aturan final. Bahkan pemerintah menegaskan bahwa validitas data menjadi syarat penting sebelum kebijakan dijalankan. Karena itu, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa “desil 9 dan 10 pasti tidak boleh membeli Pertalite.”

Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok tersebut. Dan ketika kebijakan itu benar-benar diterapkan nanti, masyarakat tentu berhak berharap satu hal subsidi memang harus tepat sasaran, tetapi ketepatan sasaran juga harus dibangun dengan data yang tepat, prosedur yang adil, dan pelaksanaan yang tidak merugikan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, subsidi bukan hanya soal harga BBM. Subsidi adalah soal siapa yang diprioritaskan oleh negara. Dan ketika negara menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi, maka yang sedang diuji sesungguhnya bukan hanya ketepatan data, tetapi juga rasa keadilan pemerintah dalam mengelola uang rakyat.