Penangkapan dan Penahanan dalam KUHAP Baru: Ketika Kebebasan Seseorang Dibatasi oleh Negara

 

Ada dua kata yang sering membuat seseorang panik ketika berhadapan dengan hukum, anda ditangkap atau anda ditahan. Bagi masyarakat awam, keduanya mungkin terdengar sama. Padahal secara hukum, penangkapan dan penahanan merupakan dua tindakan yang berbeda.

KUHAP baru membawa pembaruan terhadap pengaturan upaya paksa tersebut.

Penangkapan Bukan Penahanan

Secara sederhana, penangkapan merupakan tindakan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam waktu tertentu untuk kepentingan proses pidana. Sementara penahanan merupakan pembatasan kebebasan yang dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu selama proses pidana berlangsung.

Jadi ditangkap belum tentu ditahan. Seseorang dapat ditangkap untuk kepentingan proses penyidikan tanpa otomatis berarti harus menjalani penahanan.

Mengapa Upaya Paksa Harus Diatur Ketat?

Karena upaya paksa menyentuh hak paling dasar seseorang, kebebasan. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas.

Semakin besar kewenangan aparat, semakin penting pula prosedur, alasan, dan mekanisme pengawasannya. Di sinilah hukum acara pidana bekerja. Ia menjadi semacam aturan main agar proses penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

KUHAP Baru Memperluas Pengaturan Upaya Paksa

KUHAP baru tidak hanya mempertahankan instrumen upaya paksa yang selama ini dikenal. Pengaturannya juga mencakup sejumlah bentuk tindakan lain, termasuk penetapan tersangka dan pemblokiran.

Ini penting karena praktik penegakan hukum modern tidak hanya berkaitan dengan tubuh seseorang. Aset dan aktivitas finansial juga dapat menjadi bagian penting dari proses pembuktian dan penanganan perkara.

Teknologi Membuat Persoalan Semakin Kompleks

Dulu, penyidik mungkin berhadapan dengan:

·        dokumen kertas;

·        buku rekening;

·        surat;

·        senjata;

·        barang bukti fisik.

Sekarang, penyidik dapat berhadapan dengan:

·        telepon genggam;

·        laptop;

·        cloud storage;

·        percakapan digital;

·        rekening elektronik;

·        data transaksi;

·        akun media sosial.

Karena itu, hukum acara pidana harus mampu memberikan dasar hukum bagi tindakan aparat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak warga negara.

Pengawasan Menjadi Penting

Pembatasan kebebasan tidak boleh hanya bergantung pada keputusan aparat. Harus ada mekanisme pengujian. Di sinilah praperadilan memiliki peran. Masyarakat harus memahami satu prinsip sederhana: negara memiliki kewenangan, tetapi kewenangan negara dapat diuji.

Penutup

Penangkapan dan penahanan bukan sekadar prosedur teknis kepolisian. Keduanya merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara terhadap kebebasan individu. Karena itu, semakin modern KUHAP, semakin penting pula pemahaman bahwa, penegakan hukum harus berjalan bersama perlindungan hak.

Hukum bukan hanya memberikan kewenangan kepada aparat. Hukum juga memberikan batas kepada aparat.