“Hak menguji adalah fungsi hukum, bukan fungsi politik.” Kalimat tersebut menjadi salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam perdebatan mengenai siapa yang seharusnya memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada masa perubahan konstitusi.
Hari ini, jawabannya sudah jelas. Mahkamah
Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan
Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang. Namun, tahukah Anda bahwa pembagian kewenangan tersebut
tidak lahir begitu saja?
Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk,
pernah terjadi perdebatan serius: apakah pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 seharusnya dilakukan oleh MPR atau Mahkamah Agung? Perdebatan itu menjadi bagian menarik dari
perjalanan reformasi ketatanegaraan Indonesia.
Ketika Hak Menguji Masih Menjadi
Perdebatan
Pada 19 Maret 2002, Panitia Ad Hoc (PAH)
II Badan Pekerja MPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar
hukum tata negara untuk membahas mekanisme dan prosedur pelaksanaan kewenangan
MPR dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.
Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah
tokoh penting, antara lain Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo, Ketua
Mahkamah Agung Bagir Manan, Harun Al Rasyid, Jimly Asshiddiqie, dan Dahlan
Thaib.
Yang menarik, para pakar tersebut tidak
sepenuhnya memiliki pandangan yang sama. Sebagian berpendapat bahwa pengujian
undang-undang merupakan fungsi hukum sehingga harus diberikan kepada lembaga
peradilan. Sebagian lainnya masih melihat adanya ruang bagi MPR untuk
menjalankan kewenangan tersebut.
Perdebatan itu sebenarnya sangat masuk
akal jika melihat konteks ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. Sebab,
sebelum perubahan UUD 1945, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara.
MPR bahkan dipandang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan memiliki kedudukan
yang sangat kuat dalam struktur ketatanegaraan.
Karena itu, gagasan memberikan kewenangan
pengujian kepada MPR pada masa tersebut bukanlah sesuatu yang muncul tanpa
dasar. Namun, perubahan
konstitusi kemudian mengubah cara pandang tersebut.
Mengapa Tidak MPR?
Salah satu kritik terhadap pemberian
kewenangan judicial review kepada MPR adalah persoalan independensi dan
karakter kelembagaan. Bambang Kesowo ketika itu mengingatkan bahwa memberikan
kewenangan menguji undang-undang kepada lembaga yang anggotanya juga terlibat
dalam pembentukan undang-undang dapat menimbulkan persoalan.
Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin
sebuah lembaga yang ikut membuat undang-undang kemudian menjadi lembaga yang
menilai apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945?
Persoalannya bukan semata-mata soal siapa
yang lebih tinggi kedudukannya, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban
dan objektivitas dalam menjalankan kewenangan. Jika lembaga pembentuk
undang-undang sekaligus menjadi lembaga yang menguji undang-undang, maka batas
antara fungsi politik dan fungsi yudisial menjadi kabur. Karena itulah muncul
gagasan bahwa hak menguji seharusnya diberikan kepada lembaga peradilan.
Harun Al Rasyid: Hak Menguji Adalah Hakim
Harun Al Rasyid mengambil posisi yang
cukup tegas. Menurutnya, yang memiliki hak menguji adalah hakim. Karena
dilakukan oleh lembaga peradilan, maka dikenal istilah judicial review. Dari
perspektif ini, MPR sebagai lembaga politik tidak tepat apabila diberikan
kewenangan yang pada hakikatnya merupakan fungsi yudisial.
Harun bahkan mengaitkan persoalan tersebut
dengan kedudukan Ketetapan MPR. Jika seorang hakim dapat menyatakan bahwa suatu
peraturan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bagaimana mungkin MPR
sebagai lembaga politik menyatakan bahwa produk hukumnya sendiri tidak memiliki
kekuatan mengikat?
Bagi Harun, pertanyaan tersebut
menunjukkan adanya persoalan kelembagaan yang serius. Ia berpandangan bahwa
pengujian harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam konteks masa transisi
ketika Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, Harun berpendapat bahwa Mahkamah
Agung dapat menjalankan fungsi tersebut.
Namun, ia sekaligus melihat bahwa setelah
Mahkamah Konstitusi terbentuk, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 seharusnya diberikan kepada lembaga tersebut.
Bagir Manan: Fungsi Hukum Harus
Dilaksanakan Lembaga Hukum
Pandangan Bagir Manan semakin mempertegas
gagasan tersebut. Menurutnya, hak uji merupakan fungsi hukum, bukan fungsi
politik. Karena itu, lembaga yang menjalankannya juga harus merupakan lembaga
hukum. Dalam kerangka tersebut, Indonesia memiliki dua pilihan kelembagaan:
badan peradilan biasa, yaitu Mahkamah Agung, dan badan peradilan khusus yang
kemudian dirancang sebagai Mahkamah Konstitusi.
Argumentasinya semakin kuat ketika
dikaitkan dengan perubahan struktur MPR. MPR yang akan datang tidak lagi
ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Struktur MPR juga berubah dengan
kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga sistem ketatanegaraan
Indonesia bergerak menuju pola yang lebih mencerminkan bikameralisme.
Dengan perubahan tersebut, sulit
mempertahankan argumentasi lama bahwa MPR harus menjadi lembaga yang menguji
undang-undang karena kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Struktur
ketatanegaraan sudah berubah. Maka, mekanisme pengawasannya pun harus berubah.
Jimly
Asshiddiqie dan Gagasan Checks and Balances
Jimly
Asshiddiqie melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas, yaitu
perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly,
struktur UUD 1945 sebelum perubahan lebih menonjolkan prinsip pembagian
kekuasaan (division of power).
Dalam model tersebut, kewenangan pengujian
cenderung ditempatkan dalam struktur kekuasaan yang sama dengan pembentuk
peraturan. Namun, setelah perubahan UUD 1945, Indonesia bergerak menuju
prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan mekanisme checks
and balances.
Perubahan ini membawa konsekuensi penting.
Kekuasaan negara tidak lagi
hanya dibagi berdasarkan struktur lembaga, tetapi juga harus saling mengawasi
dan mengimbangi. Dalam konteks pembentukan undang-undang, hal ini berarti
lembaga yang membentuk undang-undang tidak seharusnya menjadi satu-satunya
pihak yang menentukan apakah produk hukumnya sesuai dengan konstitusi. Diperlukan
lembaga yang relatif independen untuk melakukan pengujian tersebut. Dan dari
sinilah gagasan tentang Mahkamah Konstitusi memperoleh tempat yang semakin
kuat.
Tetapi Tidak Semua Pakar Sependapat
Menariknya, tidak semua pakar dalam
pertemuan tersebut menyetujui gagasan menyerahkan kewenangan pengujian kepada
lembaga peradilan. Dahlan Thaib justru berpendapat bahwa kewenangan menguji
undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR berada pada MPR. Salah satu alasannya adalah persoalan
akibat hukum.
Menurut pandangan tersebut, apabila
Mahkamah Agung membatalkan sebuah undang-undang, dapat muncul persoalan
kekosongan hukum. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudisial dan bukan lembaga
legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang pengganti. Dengan demikian, terdapat kekhawatiran
bahwa putusan pembatalan sebuah undang-undang justru menimbulkan persoalan
baru.
Pandangan ini menunjukkan bahwa perdebatan
ketika itu bukan sekadar persoalan siapa yang paling tepat menguji
undang-undang, tetapi juga menyangkut konsekuensi dari putusan pengujian tersebut
terhadap sistem hukum secara keseluruhan.
Masa Transisi: Sebelum Mahkamah Konstitusi
Terbentuk
Ada satu persoalan yang membuat perdebatan
semakin menarik. Jika semua pihak sepakat bahwa pengujian undang-undang
merupakan fungsi yudisial, lalu siapa yang menjalankannya sebelum Mahkamah
Konstitusi terbentuk?
Jimly Asshiddiqie memberikan salah satu
jawabannya. Menurutnya, selama Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 untuk sementara dapat dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
Alasannya, negara tidak boleh mengalami
kekosongan mekanisme pengujian hanya karena lembaga yang secara permanen
dirancang untuk menjalankan fungsi tersebut belum terbentuk.
Namun, solusi tersebut bersifat sementara.
Tujuan akhirnya tetap sama: membangun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang
secara khusus memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dan
gagasan tersebut akhirnya diwujudkan.
Lahirnya Mahkamah Konstitusi Mengubah Peta
Judicial Review
Setelah perubahan UUD 1945, desain
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan menjadi semakin jelas. Konstitusi
akhirnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji
undang-undang terhadap UUD 1945.
Sementara itu, Mahkamah Agung tetap
memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di
bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Pembagian tersebut dapat digambarkan
secara sederhana:
UUD 1945
↓
Mahkamah Konstitusi
↓
Menguji Undang-Undang
Sedangkan:
Undang-Undang
↓
Mahkamah Agung
↓
Menguji Peraturan di Bawah Undang-Undang
Pembagian kewenangan ini merupakan
konsekuensi dari desain kekuasaan kehakiman setelah perubahan konstitusi.
Dari Perdebatan Politik Menuju Mekanisme
Hukum
Jika kita melihat kembali perdebatan pada
2002, ada sesuatu yang menarik. Para tokoh ketika itu sebenarnya sedang mencari
jawaban atas sebuah pertanyaan mendasar: Siapa yang harus mengawasi pembentuk
undang-undang? Apakah lembaga politik seperti MPR? Ataukah lembaga peradilan
seperti MA? Atau diperlukan lembaga baru yang secara khusus dibentuk untuk
menjaga konstitusi?
Sejarah akhirnya memilih opsi ketiga. Indonesia
membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari desain baru kekuasaan
kehakiman. Pilihan tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan paradigma dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia: dari sistem yang menempatkan MPR sebagai
lembaga tertinggi menuju sistem yang menekankan supremasi konstitusi, pemisahan
kekuasaan, dan checks and balances.
Mengapa Judicial Review Penting?
Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa
yang berwenang menguji undang-undang bukan sekadar perdebatan kelembagaan. Di
baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih fundamental: bagaimana memastikan
kekuasaan negara tidak berjalan tanpa batas? Undang-undang memang dibentuk
melalui proses politik. Tetapi setelah disahkan, undang-undang harus tunduk
pada hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945.
Karena itu, keberadaan judicial review
menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa proses politik
tidak menghasilkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Di sinilah
prinsip checks and balances bekerja. Parlemen membuat undang-undang. Pemerintah
menjalankan undang-undang. Pengadilan menguji ketika terdapat persoalan
konstitusional. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling
mengimbangi.
Dan dari perjalanan panjang perdebatan
tersebut kita dapat memahami satu prinsip penting dalam negara hukum: kekuasaan
untuk membuat hukum tidak berarti kekuasaan untuk menentukan sendiri apakah
hukum tersebut sesuai dengan konstitusi.
Karena itu, sebagaimana pernah dikemukakan
dalam perdebatan para ahli hukum tata negara pada masa perubahan UUD 1945, hak
menguji pada hakikatnya merupakan fungsi hukum yang membutuhkan independensi
dan objektivitas lembaga yang menjalankannya.
Kini, setelah Mahkamah Konstitusi hadir,
gagasan tersebut telah menjadi bagian penting dari sistem ketatanegaraan
Indonesia. Sebuah undang-undang boleh lahir dari proses politik. Tetapi pada akhirnya,
konstitusilah yang menjadi ukuran terakhir konstitusionalitasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar