Senin, 01 November 2010

Ketika MPR, MA, dan Mahkamah Konstitusi Diperdebatkan: Siapa yang Berhak Menguji Undang-Undang?

“Hak menguji adalah fungsi hukum, bukan fungsi politik.” Kalimat tersebut menjadi salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam perdebatan mengenai siapa yang seharusnya memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada masa perubahan konstitusi.

Hari ini, jawabannya sudah jelas. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun, tahukah Anda bahwa pembagian kewenangan tersebut tidak lahir begitu saja?

Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, pernah terjadi perdebatan serius: apakah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seharusnya dilakukan oleh MPR atau Mahkamah Agung? Perdebatan itu menjadi bagian menarik dari perjalanan reformasi ketatanegaraan Indonesia.

Ketika Hak Menguji Masih Menjadi Perdebatan

Pada 19 Maret 2002, Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja MPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar hukum tata negara untuk membahas mekanisme dan prosedur pelaksanaan kewenangan MPR dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Harun Al Rasyid, Jimly Asshiddiqie, dan Dahlan Thaib.

Yang menarik, para pakar tersebut tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang sama. Sebagian berpendapat bahwa pengujian undang-undang merupakan fungsi hukum sehingga harus diberikan kepada lembaga peradilan. Sebagian lainnya masih melihat adanya ruang bagi MPR untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Perdebatan itu sebenarnya sangat masuk akal jika melihat konteks ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. Sebab, sebelum perubahan UUD 1945, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR bahkan dipandang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam struktur ketatanegaraan.

Karena itu, gagasan memberikan kewenangan pengujian kepada MPR pada masa tersebut bukanlah sesuatu yang muncul tanpa dasar. Namun, perubahan konstitusi kemudian mengubah cara pandang tersebut.

Mengapa Tidak MPR?

Salah satu kritik terhadap pemberian kewenangan judicial review kepada MPR adalah persoalan independensi dan karakter kelembagaan. Bambang Kesowo ketika itu mengingatkan bahwa memberikan kewenangan menguji undang-undang kepada lembaga yang anggotanya juga terlibat dalam pembentukan undang-undang dapat menimbulkan persoalan.

Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang ikut membuat undang-undang kemudian menjadi lembaga yang menilai apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945?

Persoalannya bukan semata-mata soal siapa yang lebih tinggi kedudukannya, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan objektivitas dalam menjalankan kewenangan. Jika lembaga pembentuk undang-undang sekaligus menjadi lembaga yang menguji undang-undang, maka batas antara fungsi politik dan fungsi yudisial menjadi kabur. Karena itulah muncul gagasan bahwa hak menguji seharusnya diberikan kepada lembaga peradilan.

Harun Al Rasyid: Hak Menguji Adalah Hakim

Harun Al Rasyid mengambil posisi yang cukup tegas. Menurutnya, yang memiliki hak menguji adalah hakim. Karena dilakukan oleh lembaga peradilan, maka dikenal istilah judicial review. Dari perspektif ini, MPR sebagai lembaga politik tidak tepat apabila diberikan kewenangan yang pada hakikatnya merupakan fungsi yudisial.

Harun bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan kedudukan Ketetapan MPR. Jika seorang hakim dapat menyatakan bahwa suatu peraturan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bagaimana mungkin MPR sebagai lembaga politik menyatakan bahwa produk hukumnya sendiri tidak memiliki kekuatan mengikat?

Bagi Harun, pertanyaan tersebut menunjukkan adanya persoalan kelembagaan yang serius. Ia berpandangan bahwa pengujian harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam konteks masa transisi ketika Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, Harun berpendapat bahwa Mahkamah Agung dapat menjalankan fungsi tersebut.

Namun, ia sekaligus melihat bahwa setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seharusnya diberikan kepada lembaga tersebut.

Bagir Manan: Fungsi Hukum Harus Dilaksanakan Lembaga Hukum

Pandangan Bagir Manan semakin mempertegas gagasan tersebut. Menurutnya, hak uji merupakan fungsi hukum, bukan fungsi politik. Karena itu, lembaga yang menjalankannya juga harus merupakan lembaga hukum. Dalam kerangka tersebut, Indonesia memiliki dua pilihan kelembagaan: badan peradilan biasa, yaitu Mahkamah Agung, dan badan peradilan khusus yang kemudian dirancang sebagai Mahkamah Konstitusi.

Argumentasinya semakin kuat ketika dikaitkan dengan perubahan struktur MPR. MPR yang akan datang tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Struktur MPR juga berubah dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga sistem ketatanegaraan Indonesia bergerak menuju pola yang lebih mencerminkan bikameralisme.

Dengan perubahan tersebut, sulit mempertahankan argumentasi lama bahwa MPR harus menjadi lembaga yang menguji undang-undang karena kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Struktur ketatanegaraan sudah berubah. Maka, mekanisme pengawasannya pun harus berubah.

Jimly Asshiddiqie dan Gagasan Checks and Balances

Jimly Asshiddiqie melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas, yaitu perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly, struktur UUD 1945 sebelum perubahan lebih menonjolkan prinsip pembagian kekuasaan (division of power).

Dalam model tersebut, kewenangan pengujian cenderung ditempatkan dalam struktur kekuasaan yang sama dengan pembentuk peraturan. Namun, setelah perubahan UUD 1945, Indonesia bergerak menuju prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan mekanisme checks and balances.

Perubahan ini membawa konsekuensi penting. Kekuasaan negara tidak lagi hanya dibagi berdasarkan struktur lembaga, tetapi juga harus saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam konteks pembentukan undang-undang, hal ini berarti lembaga yang membentuk undang-undang tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apakah produk hukumnya sesuai dengan konstitusi. Diperlukan lembaga yang relatif independen untuk melakukan pengujian tersebut. Dan dari sinilah gagasan tentang Mahkamah Konstitusi memperoleh tempat yang semakin kuat.

Tetapi Tidak Semua Pakar Sependapat

Menariknya, tidak semua pakar dalam pertemuan tersebut menyetujui gagasan menyerahkan kewenangan pengujian kepada lembaga peradilan. Dahlan Thaib justru berpendapat bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR berada pada MPR. Salah satu alasannya adalah persoalan akibat hukum.

Menurut pandangan tersebut, apabila Mahkamah Agung membatalkan sebuah undang-undang, dapat muncul persoalan kekosongan hukum. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudisial dan bukan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang pengganti. Dengan demikian, terdapat kekhawatiran bahwa putusan pembatalan sebuah undang-undang justru menimbulkan persoalan baru.

Pandangan ini menunjukkan bahwa perdebatan ketika itu bukan sekadar persoalan siapa yang paling tepat menguji undang-undang, tetapi juga menyangkut konsekuensi dari putusan pengujian tersebut terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Masa Transisi: Sebelum Mahkamah Konstitusi Terbentuk

Ada satu persoalan yang membuat perdebatan semakin menarik. Jika semua pihak sepakat bahwa pengujian undang-undang merupakan fungsi yudisial, lalu siapa yang menjalankannya sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk?

Jimly Asshiddiqie memberikan salah satu jawabannya. Menurutnya, selama Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk sementara dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Alasannya, negara tidak boleh mengalami kekosongan mekanisme pengujian hanya karena lembaga yang secara permanen dirancang untuk menjalankan fungsi tersebut belum terbentuk.

Namun, solusi tersebut bersifat sementara. Tujuan akhirnya tetap sama: membangun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara khusus memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dan gagasan tersebut akhirnya diwujudkan.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi Mengubah Peta Judicial Review

Setelah perubahan UUD 1945, desain kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan menjadi semakin jelas. Konstitusi akhirnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Sementara itu, Mahkamah Agung tetap memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pembagian tersebut dapat digambarkan secara sederhana:

UUD 1945
↓
Mahkamah Konstitusi
↓
Menguji Undang-Undang

Sedangkan:

Undang-Undang
↓
Mahkamah Agung
↓
Menguji Peraturan di Bawah Undang-Undang

Pembagian kewenangan ini merupakan konsekuensi dari desain kekuasaan kehakiman setelah perubahan konstitusi.

Dari Perdebatan Politik Menuju Mekanisme Hukum

Jika kita melihat kembali perdebatan pada 2002, ada sesuatu yang menarik. Para tokoh ketika itu sebenarnya sedang mencari jawaban atas sebuah pertanyaan mendasar: Siapa yang harus mengawasi pembentuk undang-undang? Apakah lembaga politik seperti MPR? Ataukah lembaga peradilan seperti MA? Atau diperlukan lembaga baru yang secara khusus dibentuk untuk menjaga konstitusi?

Sejarah akhirnya memilih opsi ketiga. Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari desain baru kekuasaan kehakiman. Pilihan tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: dari sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi menuju sistem yang menekankan supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan checks and balances.

Mengapa Judicial Review Penting?

Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang berwenang menguji undang-undang bukan sekadar perdebatan kelembagaan. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih fundamental: bagaimana memastikan kekuasaan negara tidak berjalan tanpa batas? Undang-undang memang dibentuk melalui proses politik. Tetapi setelah disahkan, undang-undang harus tunduk pada hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945.

Karena itu, keberadaan judicial review menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa proses politik tidak menghasilkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Di sinilah prinsip checks and balances bekerja. Parlemen membuat undang-undang. Pemerintah menjalankan undang-undang. Pengadilan menguji ketika terdapat persoalan konstitusional. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mengimbangi.

Dan dari perjalanan panjang perdebatan tersebut kita dapat memahami satu prinsip penting dalam negara hukum: kekuasaan untuk membuat hukum tidak berarti kekuasaan untuk menentukan sendiri apakah hukum tersebut sesuai dengan konstitusi.

Karena itu, sebagaimana pernah dikemukakan dalam perdebatan para ahli hukum tata negara pada masa perubahan UUD 1945, hak menguji pada hakikatnya merupakan fungsi hukum yang membutuhkan independensi dan objektivitas lembaga yang menjalankannya.

Kini, setelah Mahkamah Konstitusi hadir, gagasan tersebut telah menjadi bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebuah undang-undang boleh lahir dari proses politik. Tetapi pada akhirnya, konstitusilah yang menjadi ukuran terakhir konstitusionalitasnya.

Tidak ada komentar: